OPINI | POLITIK | NUSANTARA
“Kami juga tidak mau menjadi negeri yang bergantung pada hutang terhadap China dan jadi korban seperti Sri Lanka dll. Yang gagal bayar hutang berakibat kekacauan politik dan pemerintahan,”
Oleh : Muslim Arbi
Politik luar Negeri RRC terhadap Taiwan dan sikap Cina terhadap klaim Laut Cina Selatan dapat menjadi indikasi kuat politik ekspansi cina.
Juga persoalan kehadiran Cina bangun kerjasa diplomatik dengan Vanuatu dan kepulailuan Solomon di mana peran Vanuatu di PBB untuk dukung gerakan sepatis Papua Barat menjadi krikil hubngan diplomatik dengan Indonesia bila Beijing mesra dengan Vanuatu tetap dukung Gerakan Separatis Papua Barat. Maka Beijing dianggap main kaki dua. Sikap Beijing ini berbahaya bagi keutuhan NKRI.
Rakyat Indonesia akan protes keras jika BeijIng tetap pertahan kan dukungan nya terhadap Vanuatu.
Sebagai negara bersahabat. Terdapat pengkhianatan dalam persahabatan jika Cina menggunting dalam lipatan dalam hubungan bilateral dan diplomatik dengan Indonesia.
Selain persoalan luar negeri. Melihat sikap Cina terhadap Muslim Uighur dan Mongolia dalam persoalan penegakkan HAM. Terlihat Cina berusaha menghalangi Komisi Tinggin HAM PBB meliris Laporan HAM di Xinjiang. Kenapa menghalangi Komisi Tinggi HAM PBB, jika tidak terjadi pelanggaran HAM di Xinjiang?
Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi, kami bangsa Indonesia sangat prihatin sikap RRC terhadap Muslim Uighur dan bangsa Mongolia.
Dalam negeri, kami juga tidak mau menjadi negeri yang bergantung pada hutang terhadap China dan jadi korban seperti Sri Lanka dll. Yang gagal bayar hutang berakibat kekacauan politik dan pemerintahan.
Jika Cina dalam kerjasama invesatasi dan perdagangan tapi menyimpan motif politik dan ekspansi. Maka, Indonesia sebagai bangsa berdaulat menolak penjajahan gaya baru dengan dalih investasi dan perdagangan.
Sri Lanka, Pakistan dan sejumlah negara lain nya terjerembab kondisi negara nya karena berhutang ke Cina. Cina terlihat lakukan politik jebakan hutang ( Debt Trap). Ini indikasi kuat Cina lakukan politik dagang, invetasi, ekpansi dan kolonisasi
Bermunculan sejumlah proyek investasi di Indonesia terkesan RRC bukan berinvestasi di Indonesia tetapi RRC sedang lakukan ekspansi. Proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung yang semula di biayai swasta lalu rugi kemudian di take over dengan biaya APBN adalah bentuk penggunaan uang negara yang merusak dan mengacaukan keuangan negara. Proyek itu merugi dan mangkarak dan menjadi beban keuangan negara hingga saat ini.
Arus kedatangan sejumlah tenaga kerja (TKA) Cina yang di tengarai dari sejumlah lapangan Udara oleh penerbangan langsung ke berbagai bandara di curigai bukan tenaga kerja biasa. Beijing harus mengklarifikasi atas hal ini. Karena kedatangan nya mencurigakan.
Kunjungan Jokowi untuk bertemu dengan Xi Jinping tidak membawa Indonesia menjadi bagian dari Ekspansi Cina. Cina harus menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat. Jangan lah Xi Jinping bermimpi bangun ekspansi dan imperialisme gaya baru dengan dalih dagang dan investasi. Kami sebagai Bangsa Berdaulat akan tolak. Termasuk kami akan tolak pemimpin yang menjadi proxy dan boneka Asing. Jakarta, 25 Juli 2022. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Indonesia Bersatu
