Lapan6Online | Jakarta : PDIP mempunyai syarat tertentu untuk membahas calon wakil presiden (cawapres) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah mengusung bakal capres Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mulanya ia mengatakan pihaknya menghormati keputusan NasDem di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Pencalonan Anies oleh NasDem merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap partai termasuk Partai NasDem.
“Kami menghormati ketika NasDem melakukan deklarasi terhadap Anies karena itu hak konstitusional yang dimiliki oleh Partai NasDem,” ujar Hasto, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, pada Kamis (16/2/2023) kemarin.
Terkait kemungkinan menjalin komunikasi dengan NasDem, Hasto mengatakan akan melihat terlebih dahulu manuver dari NasDem.
Manuver atau kode tersebut diperlukan untuk bisa mengetahui apa yang bisa dibicarakan dengan Partai NasDem atau Surya Paloh.
“Kami akan lihat dulu kode-kode yang akan diberikan oleh Bang Surya Paloh itu. Apa yang mau dibicarakan itu. Kode-kodenya seperti apa,” ujar elit PDIP ini.
Itu karena, jika terkait sosok calon wakil presiden, tentu PDIP dan NasDem saat ini tidak bisa membicarakannya karena sudah jelas berbeda.
Kecuali, jika NasDem membatalkan pencalonan Anies, kemungkinan PDIP dan NasDem bisa berkomunikasi terkait pemilihan elektoral.
“Kalau cawapres kan otomatis berbeda. Kecuali misalnya Bang Surya Paloh menyatakan bahwa NasDem setelah melakukan pertimbangan yang mendalam terhadap kondisi internal partai kemudian akan melakukan review ulang terhadap calon presiden yang sebelumnya pernah diumumkan,” tandasnya Hasto. (*WE/FR/Red)
*Sumber : wartaekonomi/fajar
