Lapan6Online | Jakarta : Usai libur lebaran 2023, Pemprov DKI Jakarta berencana akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) hampir 200 ribu warga yang dokumen kependudukannya masih berstatus di wilayah administratif ibu kota negara RI tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya sejauh ini menemukan 194.777 penduduk non aktif di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai imbas dari temuan tersebut.
“Ada beberapa alasan utama mengapa kemudian banyak penduduk yang ditemukan nonaktif,” katanya dalam sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pendataan arus mudik/balik Lebaran di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, pada Selasa (18/4/2023).
Dia mengatakan yang terbanyak penduduk yang tidak diketahui keberadaannya dan yang sudah pindah ke luar DKI namun dokumen kependudukanya masih di DKI.
“Jumlahnya sekitar 136.000 penduduk dari 194.777 penduduk nonaktif yang ada,” ungkap Budi.
Budi memaparkan manfaat penonaktifan NIK itu adalah demi ketertiban administrasi penduduk, mengurangi potensi rugi keuangan daerah, mengurangi potensi golput, dan menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh masyarakat.
“Semua instansi pemerintah akan terlibat dalam agenda penonaktifan NIK ini. Mulai dari provinsi, kota, wilayah dan juga instansi-instansi vertikal seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri,” kata Budi.
Menurut Budi, warga yang NIK-nya tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan boleh mendatangi pos pengaduan yang tersedia di setiap kelurahan.
“Dengan prosedur yang sudah ditetapkan, keluhan masyarakat akan kami proses. Jadi silahkan, bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi boleh mendatangi kelurahan terdekat,” kata Budi.
Bimtek penonaktifan NIK dan waktu pelaksanaan Budi menuturkan, penonaktifan NIK penduduk nonnaktif akan dilakukan pada Agustus 2023. Dari bulan Mei hingga Juli mendatang akan diadakan bimbingan teknis kepada masyarakat.
“Bimbingan teknis akan dilakukan kepada setiap kelurahan oleh kabupaten/kota terkait. Jadi paparan materinya bisa lebih menjangkau semua masyarakat,” kata Budi.
Pada kesempatan yang sama, Budi mengatakan mengemukakan tren angka statistik urbanisasi dari luar DKI Jakarta adalah 80 persen pendatang berpendidikan SLTA ke bawah.
Pada kisaran angka 40-50 persen dari pendatang itu berpenghasilan rendah. Kemudian 20 persen pendatang menempati wilayah Rukun Warga (RW) yang termasuk kumuh.
“Padahal 80 persennya usia produktif,” kata Budi.
Dia mengkhawatirkan bahwa kemudahan pengurusan perizinan kemudian menyebabkan penyalahgunaan KTP. (*Ant/bm/red)
*Sumber : Antara
