Lapan6Online | Jakarta : Sejumlah kalangan mengkritik keputusan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengaspal jalur sepeda dan pejalan kaki di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Politikus muda Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
“Padahal kebijakan sebelumnya sudah bagus. Banyak masyarakat yang tergerak dan terdorong untuk bersepeda, berjalan kaki, dan lebih banyak yang ingin menaiki kendaraan umum selanjutnya. Itu ciri-ciri ruang publik yang bersahabat dengan masyarakat dan lingkungan,” ujar Michael,
Michael turut mengomentari pendapat Dishub DKI Jakarta yang melihat hal itu sebagai bentuk penyesuaian pengaturan lalu lintas akibat volume lalu lintas yang tidak terbendung.
“Jalanan tersebut macet karena jumlah kendaraan semakin bertambah, bukan karena kekurangan jalan. Ini sebab kenapa jalur sepeda dan trotoar yang luas dibangun, agar masyarakat tergerak untuk lebih memilih jalan kaki, bersepeda, dan naik kendaraan umum daripada membawa kendaraan pribadi,” ujarnya.
“Jika pengendara mobil dan motor dianggap prioritas karena bagian dari lalu lintas jalan, apakah pesepeda, jalan kaki, dan commuters juga tidak termasuk bagian dari lalu lintas itu sendiri? Tentunya termasuk. Kebijakan ini justru menciderai empati kita kepada masyarakat,” imbuh Michael.
Michael juga mempertanyakan pandangan Dishub DKI terhadap komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29% pada 2030.
“Indonesia sudah bertekad untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan, salah satu cara paling utama yaitu mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum. Bukankah jatuhnya kebijakan ini menjadi kontradiktif dengan tujuan tersebut? Selain kebijakan PJ Gubernur Heru itu, cancel culture seperti ini justru hanya membuang-buang anggaran milyaran saja,” ucap Michael.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta sudah menyatakan akan melaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas pejalan kaki di wilayah tersebut.
“Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. (*Affu)
