Oleh : Indra Adil
BARU kali ini di negeri ini ada Presiden Cawe-cawe mengurusi Capres. Sudah ada 6 Presiden sebelum Presiden Jokowi berkuasa di Indonesia, seluruhnya menghadapi pergantian Presiden dengan melepaskan seluruh proses Pemilihan Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan legowo.
Bila ada pengecualian, mungkin hanya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang menghadapinya tidak dengan legowo, karena pergantian kekuasaan dari mereka tidak bisa dilepaskan dari pergantian kekuasaan yang berjalan secara Revolusioner.
Selebihnya baik Habibie, Gus Dur, Megawati maupun SBY melepaskan kekuasaannya relatif dengan legowo mengingat tak ada di antara mereka yang ngotot ingin mendudukkan bonekanya di kursi Presiden berikutnya. Kini jelas berbeda, Presiden Jokowi seperti “sangat-sangat berkepentingan” terhadap pengganti dia berikutnya.
Sampai-sampai tak ada lagi “rasa malu” di dalam diri Jokowi untuk turut campur 100 % di dalam proses Pemilihan Presiden Indonesia sepenuhnya. Mulai dari Pimpinan KPU, Pimpinan Bawaslu, Pimpinan Mahkamah Konstitusi bahkan sampai Kepala-kepala Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 pun ditentukan oleh Jokowi. Tidak puas dengan hal itu, Kepala-kepala Desa se Indonesia pun dia kuasai melalui Depdagri. Ini benar-benar sebuah “Ambisi Besar Kekuasaan yang Tak Ada Tara”-nya. Jangan-jangan Ambisi Kekuasaan Jokowi melebihi apa yang dilakukan Fir’aun di jamannya. Jangan-jangan lho…
Kenapa???
Ini memang pertanyaan yang banyak memenuhi benak Para Pengamat Sosial dan Politik di negeri ini. Kenapa sampai begitu amat? Ada beberapa hal yang mungkin membuat Jokowi bertindak Over Load terhadap tindakannya ikut campur dalam menentukan Penggantinya :
- Ia merasa telah banyak membuat kesalahan-kesalahan kebijakan Politik, Hukum maupun Ekonomi yang membuat situasi Politik, Hukum dan Ekomomi kita amburadul bagai tak ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Artinya baik dalam bidang Politik, Hukum maupun dalam bidang Ekonomi Hukum yang digunakan saat ini adalah Hukum Rimba. Siapa Kuat Siapa Dapat. Ia kini merasakan sendiri akibatnya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin jauh dan tajam, tentu saja kecemburuan si miskin terhadap si kaya juga semakin tajam dan ia merasa tak ada waktu lagi memperbaiki hal ini dengan sisa waktu jabatan yang dimilikinya. Sisa waktunya hanya tinggal menunggu kapan Perbedaan Kesenjangan Ekonomi sekaligus Sosial ini MELEDAK! Begitupun dalam bidang hukum banyak pihak-pihak yang merasa didzolimi terutama Umat Islam yang mungkin kini menjadi Musuh Nomor 1 Jokowi.
- Ia juga menyadari bahwa Korupsi yang kini menimpa semua lini dan jenjang di Pemerintahannya, adalah Nilai Merah yang takkan dimaafkan rakyat. Mulai dari Kementrian Keuangan yang memang penuh godaan karena memang Gudang Uang sampai ke Kementrian Agama yang tragisnya adalah Gudang Moralitas. Bahkan korupsi ini merambat ke aparat-aparat Penegak Hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan bahkan ditengarai sampai ke Lembaga paling diandalkan untuk memberantas Korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terlepas isu ini adalah fitnah atau bukan, ada tuduhan KPK sudah dilanda Korupsi sejak Era Abraham Samad yang memperdagangkan Harta Sitaan. Pasti banyak yang tidak percaya, tapi Wallahu A’llam. Setidaknya Isu tersebut memperkuat Sinyalemen bahwa KPK juga dilanda Penyakit Korupsi. Sekarang dengan KPK yang dipimpin oleh manusia Tak Bermoral yang bekerja mencari-cari Kesalahan Orang Tak Bersalah, bisa dibayangkan Korupsi yang Terjadi. Kini Jagad Berita Terakhir digemparkan oleh Berita Viral dari Wakil Ketua KPK sendiri, Nurul Ghufron yang mengeluarkan Pernyataan bahwa setiap tahun APBN digarong Pejabat-pejabat Pusat sampai Daerah senilai 800 Trilyun Rupiah. Mengingat Isu ini baru dibuka setelah bertahun-tahun berlangsung, bisa diduga bahwa KPK pun mendapat aliran dana tersebut selama bertahun-tahun pula. Ini kita belum bicara korupsi-korupsi yang sudah Viral seperti Asabri, Dana Haji, GOTO, Kereta Cepat, Kementrian Perhubungan dan lain-lain yang tak tuntas-tuntas dan akan terlalu sesak bila dimuat semua dalam Tulisan Singkat ini.
- Kereta Api Cepat yang biayanya naik terus dan proyeknya juga molor terus. Bahkan sekarang Hutangnya sudah Ditagih China sementara operasionalnya belum berjalan. Untuk menjamin Pinjamannya Aman, China sekarang minta Pemerintah RI menjaminkan APBN untuk Pinjaman Baru Kereta Api Cepat. Ini dipastikan Proyek Rugi Besar yang akan ditanggung Pemerintah RI Sepanjang Zaman. Kini Jokowi dihantui Pinjaman ini yang seperti tak habis-habisnya merongrong Keuangan Negara, padahal pada permulaan mengkampanyekan hal ini, Jokowi BERJANJI TAKKAN MENGGUNAKAN APBN. Sementara LBP yang minta keringanan pengembalian pinjaman kepada Pemerintahan China, tak digubris China. Stress berat!!!
- Proyek IKN (Ibu Kota Negara) sudah berjalan cukup jauh dan sulit untuk dihentikan tanpa mengalami Kerugian Skala Raksasa. Ini proyek yang dihantui Kegagalan akibat hampir seluruh Investornya mengundurkan diri kecuali Jokowi. Sudah tentu Jokowi mengalami Stress Double Berat menghadapi Situasi ini.
- Permintaan Maaf Pemerintah yang diwakili Presiden Jokowi kepada PKI (Partai Komunis Indonesia) selaku Pelaku Pemberontakan 2 X terhadap Pemerintahan Sah Republik Indonesia yaitu pada Tahun 1948 dan Tahun 1965, juga sedang menanam dendam umat Islam dan TNI. Permintaan Maaf ini Tak Mungkin dimaafkan oleh TNI dan Umat Islam yang saat itu di Tahun 1965-1967 bersama-sama membela Negara dan Pemerintah RI dari Rongrongan PKI dengan menghancurkan dan membubarkan PKI. Dan pada saatnya akan ditagih kembali kepada Jokowi Pertanggung jawaban atas Permintaan Maafnya kepada PKI, Partai yang dianggap Partai Pengkhianat oleh Bangsa Indonesia.
Semua hal di atas menimbulkan Ketakutan yang Amat Sangat pada diri Jokowi, karena itu ia sangat berkepentingan pada Presiden Penggantinya yang bisa ia Pastikan Tidak Akan Mengganggunya saat ia hanya menjadi Rakyat Biasa.
Usaha-usaha Jokowi untuk Menciptakan Presiden Pengganti yang diharapkan akan menjadi Presiden Boneka-nya :
- Membesarkan Ganjar Pranowo dengan cara yang sama yang dilakukan Komunitas Intelejen Indonesia membesarkan dirinya sebelum ia menjadi Presiden. Yaitu menggunakan Lembaga-lembaga Survei Berbayar yang Hasilnya bisa di-“pelintir-pelintir” semau yang bayar. Semua dilakukan sejak ia memasuki Dunia Politik menjadi Calon Walikota Solo yang saat itu memberi Status Drs kepada Jokowi. Semua penuh kebohongan, sebagaimana layaknya ia dulu juga muncul dengan kebohongan-kebohongan. Jokowi lupa atau dibutakan Tuhan bahwa kebohongan-kebohongan yang ia pernah buat tidak lepas dari ingatan masyarakat, sehingga siapapun tokoh yang ia dukung pasti tokoh yang sama dan sebangun dengan dirinya. Tetapi yang mungkin di luar dugaannya, Megawati sebagai Tokoh Sentral di PDIP tidak mau kecolongan dua kali oleh rekayasa Lembaga-lembaga Survei Abal-abal lagi. Dia tidak percaya pada Elektabilitas Ganjar yang direkayasa. Sampai kini Megawati ogah dikadali untuk kedua kali. Maka gagallah Ganjar, meski Jokowi tetap tidak menyerah dan tetap pula mempertahankan Ganjar sebagai Capres setidaknya akan berhasil sebagai Cawapres. Jokowi sangat yakin pada kemenangan siapapun yang dijagokannya karena ia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemenangan Jagoannya, “All of Cost”.
- Menebengkan diri pada Prabowo, yang dengan usaha sendiri melalui partainya Gerindra mencoba untuk keempat kalinya mencalonkan diri menjadi Capres RI kembali. Ini untuk Antisipasi bila Skenario menjadikan Ganjar Capres Gagal Total. Kini Jokowi berusaha untuk menjadi King Maker Presiden RI mendatang. Oleh karenanya ia sedang berusaha menggabungkan 2 Koalisi Partai yaitu KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) yang anggotanya adalah Golkar, PAN dan PPP dengan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) yang anggotanya Gerindra dan PKB. Gabungan kedua koalisi partai ini mereka sebut Koalisi Besar. Jokowi berharap PDIP bersedia bergabung dalam Koalisi Besar untuk mencalonkan Capres yang sama, Ganjar Pranowo. Sebuah Mimpi yang sangat tidak mudah untuk merealisasikannya karena dalam Koalisi Besar ini terdapat Capres Potensial lain yang tidak bisa tidak “harus” menjadi Capres. Apapun risikonya! Dan juga ada Capres tidak potensial tapi memiliki Modal Cukup untuk maju. Sayangnya Capres bersangkutan ini tidak bisa disandingkan dengan Ganjar Pranowo bagaimanapun bentuknya karena Ganjar dianggap beda Status Jenis Darah Keturunan. Apalagi Ganjar ada dalam partai yang sama dalam hal mana Ganjar sudah dieliminir partainya sendiri dari Pencalonan Pilpres 2024. Ganjar akan tetap Mentok tak berdaya. Jadi bagi Jokowi seburuk-buruk Presiden hasil olahannya, diharapkannya yang muncul adalah Prabowo. Puan dan Anies adalah Mimpi Buruk Jokowi.
- Maka Koalisi akan kembali kepada Formula semula dengan Ganjar-Hartarto menjadi Capres-Ca-Wapres dari KIB sementara di pihak KKIR akan muncul Prabowo-Muhaimin Iskandar dengan tambahan partai hasil rampokan Moeldoko, Demokrat ikut bergabung. Seperti pada tulisan saya terdahulu, PDIP akan bergabung dengan Nasdem dan PKS yang ditinggal Demokrat, dengan Capres Puan Maharani dan Ca-Wapres Anies Baswedan. Semua koalisi adalah Koalisi Keterpaksaan yang semuanya diharapkan Jokowi akan menjadi Presiden Boneka Jokowi dengan Catatan tidak berlaku bila Pasangan Puan-Anies memenangkan Kontes. Maka Jokowi akan tetap berusaha keras memenangkan Ganjar-Hartarto dengan Sumber Daya Kecurangan yang dia miliki. Tentu saja usahanya ini sangat tidak mudah dan punya risiko besar menghasilkan Perang Bubat.
Jokowi Masuk Pengadilan Rakyat
Tetapi perlu dipahami semua skenario di atas pada dasarnya adalah Plan B, Plan A-nya adalah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dengan Dana Konglomerat Tanpa Batas. Karena tidak mudah menemukan Presiden Boneka sebaik Jokowi. Ganjar adalah Boneka Terbaik dari pilihan yang mengharukan dari semua Calon Presiden Boneka yang akan ikut Kontes Pilpres Tahun 2024. Semua Sumber Daya yang telah dipersiapkan untuk Kecurangan Pemilu dan Pilpres, sesungguhnya sekaligus berpotensi untuk Skenario Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi sampai 2027. Tetapi seperti Judul Tulisan ini, bagi Jokowi tak ada lagi Karier Menanjak, yang tersedia tinggal Jalan Karier Menurun. Kita akan saksikan ke depan, setiap langkah yang diciptakan Jokowi akan selalu menghasilkan Blunder-blunder Baru yang justru Merontokkan Wibawa dan Kekuasaan Jokowi yang bahkan akan berakhir Tragis. “Jokowi Masuk Pengadilan Rakyat”. Bekasi, Kamis 20 April 2023. (*)
*Penulis Adalah Eksponen PKM IPB 77/78
