“Makin sempurna lah kepentingan Istana untuk memenangkan Capres nya dan partai pendukung nya dan berupaya menyingkirkan Capres yang tidak di kehendaki dan menghancurkan partai di luar Istana,”
Oleh : Muslim Arbi
SEBAGAI mantan presiden dan mantan ketua umum partai, SBY masih berhak untuk menilai dan mencermati jalan perpolitikan di negeri ini.
Apa yang di resahkan oleh SBY melalui twit nya menanggapi perkiraan Prof Denny Indrayana soal kemungkinan MK memutuskan sistem proporsional tertutup adalah wajar dalam iklim demokrasi saat ini.
Begitu juga perjuangan keras membegal partai Demokrat yang di lakukan oleh Moeldoko di PK – MA.
Baik MK maupun MA dari sisi pandang SBY memang sangat mengkhawatirkan.
Bahkan dapat menimbulkan chaos. Kalau melihat perjuangan Moeldoko yang mantan pembantu SBY di TNI membegal Partai Demokrat dan Moeldoko masih menjabat sebagai KSP Jokowi.
Sulit rasanya mengatakan apa yang di lakukan Moeldoko ini tidak ada ikut campur tangan Jokowi/Istana. Apalagi Demokrat telah capres Anies Baswedan. Capres yang tidak di kehendaki dan tidak di sukai Jokowi/Istana.
Demikian juga MK yang menerima gugatan PDIP soal Proporsional tertutup di MK. PDIP adalah Partai Istana. Sulit rasanya membantah ikut campur Istana untuk memenangkan Gugatan PDIP di MK.
Terlihat ada desain dan ikut campur Istana dalam persoalan perpolitikan dan hukum di negeri ini agar semua nya tunduk pada kepentingan Istana. Kesemua nya menjadi kekhawatiran SBY dan Rakyat saat ini.
Karena Istana telah secara tegas dan gamblang mendukung Capres nya sendiri. Sebagai pertugas Partai setelah dukung Ganjar. Jokowi juga endorse Prabowo. Itu artinya. Istana terlibat langsung menentukan, mendukung dan memenangkan Capres pilihan nya.
Dan semua desain Istana itu dapat dengan mudah terbaca.
Ada kepentingan besar untuk singkirkan Capres Non Istana (Anies) dan ada upaya menangkan PDIP melalui MK yang di pimpin adik ipar Jokowi.
Makin sempurna lah kepentingan Istana untuk memenangkan Capres nya dan partai pendukung nya dan berupaya menyingkirkan Capres yang tidak di kehendaki dan menghancurkan partai di luar Istana.
Kesemua nya adalah bukti kegagalan Jokowi kelola demokrasi, hukum dan keadilan di negeri ini.
Jika MA dan MK menjadi alat Istana untuk kepentingan politik nya. Menghadapi pemilu 2024 ini, demokrasi, hukum dan keadilan terancam.
Untuk selamatkan Demokrasi, Hukum dan Politik di negeri ini. SBY dapat turun langsung pimpin revolusi selamtkan negeri ini. Jakarta: 29 Mei 2023. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu
