“Saat ini rakyat sudah sangat menginginkan perubahan. Dan para pendukung Anies serta elemen lainnya yang jumlahnya ada ratusan juta orang pastinya tidak akan terima ke zoliman ini,”
PANGLIMA Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid menyebut Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburannya sendiri. Dia bakal diamuk habis-habisan oleh masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Habib Umar Alhamid merespons desas desus Anies Baswedan bakal ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi Formula E.
Kabar yang santer beredar. Anies bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan itu bakal ditangkap setelah pulang dari Mekkah. Info itu pertama kali disebarluaskan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana belum lama ini.
“Mengapa saya katakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri, karena pastinya rakyat dan partai pengusung yakni Demokrat, PKS, dan NasDem akan marah,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, pada Rabu (27/6/2023).
Menurutnya, rakyat dan publik akan menuding kalau Jokowi menggunakan perangkat hukum sebagai alat politik untuk menjegal dengan mentersangkakan capres yang diusung lawan politiknya.
“Selama ini yang saya tahu kalau hasil laporan BPK menyatakan penyelenggaran Formula E tidak ada unsur korupsinya,” tegas Habib Umar.
Dikatakan Habib Umar, pastinya rakyat akan turun ke jalan jalan (people power ) dan akan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang suka cawe-cawe ini. Jika Anies benar benar dijadikan tersangka.
“Saat ini rakyat sudah sangat menginginkan perubahan. Dan para pendukung Anies serta elemen lainnya yang jumlahnya ada ratusan juta orang pastinya tidak akan terima ke zoliman ini,” tuturnya.
Lebih jauh Habib Umar mengatakan, Apa lagi lembaga hukum yang dijadikan alat kekuasaan, adalah KPK yang mana pimpinannya telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindakan pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam tempo singkat negara ini akan runtuh dan hancur dikarenakan hilangnya keadilan diatas bumi pertiwi ini.
“Harusnya hukum ditegakkan bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi untuk menzolimi orang atau kelompok lain yang berseberangan pilihan politiknya,” katanya. (*polulis/gelora/bbs)
*Sumber: populis/gelora