Pontianak l Kalbar l Lapan6Online :Lelang proyek untuk kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Kalimantan Barat 1 yang dimenangkan dua Perusahaan yaitu pemenang kegiatan untuk Kalbar 8.PT.Duta Raya Dinametro sedangkan untuk Kalbar 9. dimenangkan oleh PT.Total Cakra Alam dan kedua perusahaan tersebut patut diduga ada persekongkolan dengan Kasatker Wilayah 1 dengan Kabalai BP2JK
Hal ini dikatakan Salah satu peserta lelang pada www.Lapan6online.com.
” kami selaku Kontraktor sangat dirugikan jika sistim demikian,” jelas salah satu sumber yang tidak ingin nama nya disebut, pada Jumat ( 7/7/2023).
Sejauh ini kami menilai ada dugaan Pemenang tender tersebut main mata pada Kasatker Wilayah l dengan Kabalai BP2JK sebagai pelaksana lelang untuk memenangkan dan memaksakan pelaksana FDS 998 untuk dapat mengatur dan memenangkan di 2 kegiatan tersebut yang mana walaupun disalah satu kegiatan tersebut muncul nama lain tetapi kami menduga tetap dikondisikan oleh FDS 998
“Kami sudah melaksanakan sanggah dengan beberapa pelaksana yang ikut serta dalam lelang tersebut, tetapi tetap dilanjutkan oleh BP2JK,” tutur nya.
Mungkin menurut sumber tersebut ada dugaan lntimidasi dari pelaksana atau pun memang sengaja di ciptakan oleh Kasatker Wilayah l untuk kepentingan pribadi,” mungkin memang sengaja di ciptakan,” kesal nya.
Apa bedanya dengan kegiatan Kalbar 10. Dimana pada masa sanggah ada beberapa pelaksana melakukan sanggah dan hal tersebut dikabulkan dan BP2JK untuk melakukan evaluasi ulang,”Kami menyakini ada dugaan belum ada kesepakatan yang kami dapat antara yang diusung menjadi pengantin untuk kegiatan tersebut dengan FDS 998 yang sementara dimenangkan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada dan Kasatker Wilayah l ,” menurut sumber tersebut.
Dan ternyata benar setelah evaluasi ulang tidak adany pemenang dan di nyatakan gugur semua peserta lelang. Tapi kalau tadi ada kesepakatan antara calon pengantin dan FDS 998 mungkin hal ini tidak akan terjadi seperti lelang kegiatan yang lain.
Kami mohon kepada Aparat Penegakan Hukum*(APH) untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut supaya tidak ada nya kesalahan pahaman,” tentunya kami sangat mendukung program pemerintah membangun negeri sesuai nawacita Bapak Presiden namun janganlah melakukan dengan hal yg tidak bagus dan merugikan orang lain,” sembari sumber tersebut mengatakan.
Kami juga meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum QQ Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk dapat memberi tindakan tegas PNS yang nakal di lingkungan BPPW Kalimantan Barat supaya dapat bekerja dengan baik jangan memikirkan keuntungan pribadi saja dan kalau memang ini tidak digubris kami akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum QQ Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Juga Polda Kalbar QQ Krimsus Tipikor pungkas sumber tersebut. (* YULUZAR)
*SUMBER: FD
