“Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah saya pasti tidak bergembiralah menerima suatu kabar seperti itu,”
Jakarta | Lapan6Online : Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh menanggapi perasaan dikhianati yang dirasakan oleh Partai Demokrat saat ini, imbas munculnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin).
“Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah saya pasti tidak bergembiralah menerima suatu kabar seperti itu,” terang Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/8/2023) malam.
Meski begitu, jika Demokrat benar-benar hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), maka NasDem akan menghormati keputusan tersebut. “Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati oleh NasDem. Itu sikap yang paling mendasar,” imbuh dia.
Paloh juga mengklaim bahwa biar publik yang menilai apakah benar dirinya telah berkhianat, terhadap Demokrat atau tidak. “Kalian lihat kira-kira model saya ini ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak. Gitu saja, tapi saya hormati itu,” ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengakui bahwa berdasarkan informasi yang ia terima dari juru bicara (Jubir), bacapres Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut bahwa Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membuat kesepakatan kerja sama politik terkait Pilpres 2024.
“Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” terang Riefky dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman redaksi Inilah.com di Jakarta, pada Kamis (31/8/2023).
Ia menyebut bahwa Demokrat “dipaksa” untuk menerima keputusan yang secara sepihak tersebut. Keputusan sepihak NasDem ini dia nilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah disepakati bersama.
“Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ungkap dia. (*inilah/bam)
*Sumber : inilah.com
