“Kalau berhenti berkuasa pasti masuk penjara. Sehingga jurus jegal – menjegal pun tetap di gunakan. Meski itu bertentangan dengan akal sehat, nurani dan etika berpolitik sekali pun,”
Oleh : Muslim Arbi
ADA kekhawatiran yang mendalam dari sejumlah pihak jika: Anies dan Cak Imin menang dan tampil sebagai Presiden dan Wapres 2024-2029.
Kekhawatiran itu menghantui. Karena bisa jadi. Pihak2 yang hari ini di pemerintahan, maupun pendukung sadar. Apakah, selama ini,bisa jadi bergelimang dengan dosa hukum dan dosa politik?
Dosa hukum. Bisa jadi hukum di jadikan sebagai alat dan amunisi politik.
Dosa politik. Karena gunakan kekuasaan untuk sikat habis habis lawan politik dengan cara apa pun.
Dengan tema: Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Anies-Imin melangkah pasti untuk perbaiki negeri ini. Tapi ada yang tidak suka. Mau nya lanjutkan?
Lanjutkan apa? Lanjut hutang yang bertumpuk? Lanjut Infrastruktur yang ugal-ugalan? Lanjutkan pengerukan tambang2 untuk kepentingan Asing? Dan RRC? Lanjutkan, negara kendali asing? (China). Lanjutkan musuhi ulama dan aktifis? Lanjutkan rusak demokrasi? Lanjutkan KKN? Bahkan semakin ganas? Lanjutkan UU yang semakin menindas Rakyat? Lanjutkan Ekonomi yang tidak pro Rakyat?
Rakyat cuma di iming-imingi BLT?
Lanjutkan Rakyat bayar hutang dan Negara semakin tersandera hutang? Lanjutkan Negara di bawah kendali Oligarki?
Lanjutkan: Penguasa yang sering bohongi dan nipu Rakyat? Lanjutkan lagi rezim yang ijazah sekolah nya tidak jelas? Lanjutkan Penguasa yang berdansa dansi ala pesta Istana, di Istana. Sedangkan rakyat mati kelaparan di mana-mana? Dll?
Nampaknya. Pihak-pihak yang telah berlumuran tangan kekuasaan nya dengan merusak Negari ini dengan KKN dan tindakan lawan hukum sangat takut. Jika saja partai nya kalah dan kekuasaan nya berganti.
Dan, kekuasaan yang akan Pro Rakyat dan Pro perubahan dan perbaikan terhadap kerusakan di negeri ini saat ini, berkuasa?
Apakah karena rasa ke khawatiran yang mendalam dan disertai rasa takut yang berlebihan sehingga apa pun cara. Termasuk menggunakan insitusi hukum semacam KPK dan Kejaksaan Agung untuk jegal lawan politik nya.
Juga, Kejaksaan dan KPK lindungi teman politik nya dan konco politik nya. Meski konco-konco nya berlumuran dosa hukum dan politik sekali pun.
Insitusi hukum di pakai untuk bungkam lawan politik termasuk Capres-Cawapres yang tidak di kehendaki dan diridhoi Istana?
Barangkali itulah bahaya nya jika politik dan kekuasaan yang di bangun di atas fondasi rapung selama ini? Sehingga enggan dengan ikhlas. Kalau berhenti berkuasa pasti masuk penjara. Sehingga jurus jegal – menjegal pun tetap di gunakan. Meski itu bertentangan dengan akal sehat, nurani dan etika berpolitik sekali pun.
Publik semakin cerdas membacanya! Siapa yang menyebar angin. Pasti menuai badai. Apakah angin kekuasaan selama ini sangat bobrok meski dikemas dengan pencitraan Kerakyatan?
Dan, rasa takutlah itulah senantiasa menghantui? Dan akhirnya tindakan brutal dalam berpolitik pun di tempuh dengan mendapatkan insitusi hukum termasuk KPK dan Kejaksaan? Wallahu ‘alam. Margonda-Depok:, 06 September 2023. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
