OPINI | POLITIK
“Negara Indonesia akan mengupayakan nasionalisasi. Ini berarti Indonesia akan mengelola secara mandiri tambang tersebut dengan mengusahakan adanya kemandirian dengan alih teknologi pada anak bangsa,”
Oleh : Aktif Suhartini, S.Pd.I.,
KABAR gembira menyeruak di dunia maya. Salah satu sumber daya mineral di Indonesia yang telah dikontrak oleh pertambangan PT. Freeport Indonesia di Papua akan berakhir pada 2041.
Seakan ada titik cerah setelah sekian lama dikelola asing, negara Indonesia akan mengupayakan nasionalisasi. Ini berarti Indonesia akan mengelola secara mandiri tambang tersebut dengan mengusahakan adanya kemandirian dengan alih teknologi pada anak bangsa.
Namun itu semua hanyalah mimpi belaka. Setelah lawatannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa kontrak pertambangan Freeport Indonesia di Papua bisa diperpanjang hingga 2061. Alasannya, cadangan sumber daya mineral yang terhitung masih ada dan bisa terus dimanfaatkan.
Alasan lainnya adalah investasi yang dihilirisasi. Pertambangan yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan cooper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya.
Hal ini sudah diimplementasikan dengan membuka smelter yang di Surabaya. Pihak Freeport pun tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
Pemerintah menilai rencana tersebut sangat baik guna meningkatkan investasi yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tapi, apakah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tidak mampu mandiri membuat smelter dan mengelola mandiri sumber daya alam yang ada, untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri? Seharusnya pemerintah bisa mandiri. Entahlah apa yang ada di benak pemerintah saat ini?
Padahal, jika dilihat perpanjangan kontrak PT Freeport sejatinya akan memperpanjang penjajahan. Secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pemerintah telah menggadaikan negara demi dukungannya untuk Amerika Serikat, bukan dukungan untuk anak bangsa yang ingin maju dan berjuang mengelola sumber daya alam yang Allah SWT limpahkan.
Itulah yang terjadi jika sistem yang diterapkan pemerintah bukan sistem Islam, melainkan sistem kapitalis yang notabene hanya menguntungkan para kapital (pemilik modal) saja, dan kepentingan rakyat malah diabaikan.
Oleh karenanya, mengapa kita tidak menerapkan sistem Islam? Padahal, dalam sistem Islam ditetapkan kepemilikan umum termasuk SDA mineral dikelola oleh negara dan hasilnya atau keuntungannya. Sehingga rakyat bisa merasakan kehidupan yang sejahtera. [*]
*Penulis Adalah Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok
