OPINI | POLITIK
“Membeli tahu Sumedang di Republik…. Jangan lupa singgah ke Kediri…
Harga kebutuhan pokok melonjak naik… Kampanye mulai sibuk beradu aksi”
Oleh : Sutiani, A. Md
BADAN Pengawas Pemilihan Umum – Tahapan kampanye peserta Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa (28/11/2023). Bawaslu Provinsi Jambi mempersilakan peserta pemilu baik partai politik termasuk calon anggota legislatif (caleg) didalamnya dan juga DPD melakukan kampanye.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengatakan bahwa Bawaslu sudah melakukan persiapan pengawasan dan laporan hasil pengawasan pelaksanaan kampanye.”Dalam waktu dekat kami juga akan mengundang partai politik tingkat provinsi untuk membahas masalah rambu-rambu dalam kampanye, begitu juga di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Namun dalam pelaksanaan Kampanye ini, Bawaslu mengingatkan agar peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku dalam melakukan kampanye. Sesuai dengan UU 7/2017 dan PKPU 15/2023 tentang kampanye.
Kata Wein dalam pelaksanaan Kampanye ini terbagi dua tahap, yakni pada hari ini 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dan 21 hari sebelum minggu tenang 21 Januari – 10 Februari.
“Ketentuannya terkait dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kampanye di media sosial,” ucapnya.
Kemudian untuk kampanye rapat umum dan iklam media massa, cetak elektronik dan internet itu baru boleh dilakukan 21 hari sebelum minggu tenang, atau pada 21 Januari 2024 – 10 Februari 2024. (Jambi.bawaslu.go.id, 27/11/2023).
Sudah sepantasnyalah rakyat sadar sejak dahulu, karena kondisi ini merupakan tabiat dari sistem Demokrasi. Sistem Demokrasi hadir dalam rangka memfasilitasi perebutan kursi kekuasaan, bukan mengayomi rakyat di saat mereka merasakan penderitaan hidup akibat mahalnya kebutuhan-kebutuhan pokok.
Anehnya, tidak jarang kita temui penguasa yang memanfaatkan keterpurukan ekonomi rakyat dengan mencari suara dan simpati mereka demi kepentingan politik semata. Pemandangan ini bukan hal baru, karena sudah menjadi budaya di negeri ini. Setiap menjelang pemilu, kaum elit politik berkoar-koar, bersorak-sorai, dan rela ‘berkorban’ dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Tujuan mereka hanya untuk memenangkan kompetisi pemilu. Maka, fenomena ini dianggap wajar di negeri penganut Kapitalisme yang berasaskan manfaat. Setiap rayuan maut pasti ada udang di balik batu, ada maunya.
Setelah mereka terpilih dan menduduki kursi jabatan yang diinginkan, suara dan aspirasi rakyat pun tidak dipedulikan.
Sistem Demokrasi menghasilkan pemimpin yang tidak amanah. Mereka hanya berpihak pada para pemilik modal. Kaum kapital inilah yang nantinya akan ikut mewarnai dan campur tangan dalam seluruh kebijakan negara yang membebani hidup rakyat, seperti kenaikan harga BBM dan bahan pangan sembako.
Jika penguasa dan partai sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk mengurusi rakyat, rakyat akan terjun langsung untuk melawan kemungkaran melalui politik Islam, dan menasihati penguasa zalim terkait kebijakan yang merugikan rakyat.
Politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat dengan tujuan:
– Dakwah amar makruf nahi mungkar terwujud dengan baik. – Politisi yang sebenarnya tercipta.
Mereka tidak menghalalkan segala cara dalam memenangkan kursi jabatan untuk menggapai kekuasaan.
Rasulullah adalah suri teladan bagi para pemimpin. Beliau pernah bersabda, “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud)
Dalam Islam, politik telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah.
Politisi (negarawan) terbaik di dunia adalah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam, Khulafa’ur Rasyidin dan para pemimpin setelahnya hingga yang terakhir, Turki Utsmani. Politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat. Aktivitas ini menjadi suatu kewajiban yang disyaratkan Islam.
Seperti: berjihad dan pengiriman utusan negara Islam kepada negara nonmuslim untuk mendakwahkan ajaran Islam yang mulia, dengan dua pilihan: mereka menerima Islam atau hanya bergabung dalam sistem politik pemerintahan khilafah.
Pada hakikatnya, politik Islam bukanlah meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Akan tetapi, kekuasaan tersebut merupakan amanah besar untuk menjalankan hukum-hukum Allah Swt. sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan dalam Al-Qur’an, Sunah, Ijma’ sahabat, dan Qiyas. Alhasil, jelas terbukti bahwa di masa kegemilangan Islam, kesejahteraan, pengayoman, dan kemakmuran rakyat, -baik dari segi sandang, pangan, maupun tempat tinggal layak pun dijamin. Jaminan ini bukan hanya sebatas janji bagaikan janji di kampanye pemilu hari ini, melainkan telah terbukti secara nyata melalui pemenuhan kebutuhan hidup rakyat.
Maka, visi misi kampanye dan sumpah jabatan tidak jauh berbeda. Dalam Islam, pemimpin hadir untuk menuntaskan setiap permasalahan rakyat hingga ke akar-akarnya, sekaligus memiliki keimanan yang kuat. Mereka yakin bahwa setiap kebijakan yang mereka terapkan akan dimintai Allah pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Jika prinsip ini telah dimiliki oleh penguasa, tidak seorang pun yang berani melakukan kemaksiatan meskipun dipikat oleh harta duniawi. Pemimpin berusaha memberikan rasa aman dan nyaman dalam hidup rakyatnya. Dengannya, rakyat tidak akan mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang melonjak naik seperti hari ini mereka sibuk kampanyekan visi misi namun belum tentu terealisasikan.
Sabda Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam, “Pemimpin setiap manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)
Negara Islam senantiasa mengayomi tatanan hidup rakyat. Salah satunya dengan memberikan jaminan kebutuhan sandang, pangan, dan papan per individu, melalui simpanan di Baitulmal.
Islam tidak terbatas pada aspek spiritual semata. Lebih dari itu, Islam adalah solusi jitu untuk mengatasi problematika rakyat, dalam tatanan individu, masyarakat, hingga negara. Syariat Islam terbukti mengurusi hajat hidup rakyat tanpa mengumbar janji-janji kosong. Masihkah kita mau bertahan dengan sistem Demokrasi hari ini? Wallahualam bishawwab. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Muslimah
