PROFILE
”Sepanjang untuk menguntungkan rakyat, kenapa tidak! Kalau tidak bisa dilegalkan semuanya, maksudnya kesemuannya secara keseluruhan yang menyangkut masalah kepentingan rakyat, yang menguntungkan bagi kepentingan rakyat, terutama masyarakat setempat, kenapa sulit?,”
Entikong | Sanggau | KALBAR | Lapan6Online : Pasca Pemilu Serentak 2024 ini masih banyak muncul isu-isu yang beredar dikalangan masyarakat yang nota bene adanya kecurangan dari hasil pemungutan suara. Masyarakat tentunya berharap adanya keputusan yang sah dari pemerintah pusat tekait hal tersebut.
Ditengah-tengah hiruk pikuk para punggawa pemerintahan melakukan perhitungan hasil Pilpres 2024, sebagaian masyarakat mengharapkan besar kepada calon pemimpin bangsa Indonesia yang kita cintai ini.
Adalah wilayah Kalimantan Barat berbatasan kota Entikong dan berbatasan dengan wilayah Serawak, Malaysia. Batas terluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah Kecamatan Entikong ini, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
Dari kedua kota kecamatan di Pulau kalimantan ini, kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Sanggau dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya karena wilayah ini telah ditetapkan sebagai pos lintas batas resmi, seperti Entikong-Tebedu dan Nanga Badau-Lubuk Antu. Di samping pos lintas batas resmi, masih terdapat beberapa pos lintas batas tidak resmi, yaitu sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di wilayah Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak.
Secara geografis, sangatlah penting untuk mengetahui bahwa secara umum, panjang wilayah Kalimantan yangberbatasan dengan Negara Bagian Serawak sejauh 1.200 km. Dari garis perbatasan sepanjang ini, kurang lebih 850 km berada di wilayah Kalimantan Barat, yang melintasi beberapa kabupaten, antara lain Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.
Kawasan Batas Entikong adalah sentral keluar masuk nya jalur bisnis yang tentunnya secara ekonomi berdampak positif kepada warga masyarakat setempat, namun hingga saat ini kehidupan dan penghidupan mereka nyaris tidak ada perubahan, hal ini menjadi perhatian khusus dari Tokoh Masyarakat Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
Adalah Ramli, Tokoh Masyarakat Sekayam ini kepada redaksi Lapan6Online, pada Kamis (22/02/2024) menyampaikan keluh kesah dan harapannya kepada pemerintah Pusat, terlebih kepada Pemimpin Bangsa terpilih saat ini, ia mengatakan,”Sebelumnya, saya ucapkan selamat sore semua saudara-saudara ku semua yang ada di Batas (Entikong, Kalimantan Barat,red). kebetulan kita liat memang perjalanan mulai tahun 2000 an sampai sekarang dan sudah pindah birokrasi pemerintahan, terutama pemerintahan Presiden. Kalau kita liat batas itu, selama ini dari segi ekonomi, terutama ekomomi fungsi-fungsi jabatan tentunya sudah ada Hak-haknya masing-masing, tapi kita tidak masuk dalam ranah itu. karena itu adalah hak satu jabatan.namun yang kita minta Border itu kan sudah dbuat dengan duit rakyat, yang sudah bukan bisa dianggap dana yang kecil. Sudah pembiayaan Border tu sudah cukup besar, Dulu sebelum Border terpadu itu dibuat, bahkan pada saat itu Pak Jokowi sendiri yang dua kali datang ke Batas,itu menjanjikan satu ekonomi yang sangat…sangat… sangat memberi optimis. tetapi sepanjang waktu berjalan, ndak ada yang optimis di Batas. Bahkan sampai hari ini segala sesuatu yang menguntungkan masyarakat semua serba ilegal. Yang paling utama adalah kita liat bertahun-tahun nasib pemikul pencari nafkah di Batas hidupnya khususnya menengah kebawah itu sama sekali sampai sekarang belum ada solusinya. Setiap barang yang menguntungkan masyarakat, setiap barang yang tadinya bermanfaat bagi masyarakat lokal terutama masyarakat Entikong, Balai Karangan,Khususnya Kabupaten Sanggau, bahkan sampai Kalimantan Barat itu semua serba illegal,” jelas Ramli penuh semangat.
Lebih lanjut ia memaparkan,”Padahal yang dikatakan ketetapan ilegal itu kan dibuat oleh manusia. Pemerintah sendiri yang buat dan Rekomendasi manusia itu sendiri yang membuat. Lalu pertanyaan kita adalah, untuk adap Border besar-besar itu dibuat? Secanggih apapun Sistem Bea Cukai, imigrasi semua itu yang berkecimpung didalam Tapal Batas terpadu itu kan tak lain adalah tak lain untuk kemudahan dan kemakmuran bagi rakyat. Tapi sampai hari ini belum ada dampak, bahkan semua serba ilegal. Kita mau dan berharap siapa tahu nanti ada pertukaran pemerintahan ada perubahan. Siapapun jadi Presiden, siapapun jadi pemimpin, kami minta tolong Batas itu, dimanfaatkan, dijalankan solusi seperti tujuan awal. Tujuan awal border berdiri border itu dibuat adalah untuk kemakmuran rakyat. Saya sendiri yang sudah bertahun-tahun sampai dah hampir setengah tahun tidak kebatas, ada kejenuhan di Batas.Tentang pekerjaan, bahkan identik di Batas itu ada mengatakan bahwa kalau tidak mengerjakan barang ilegal, kita sulit untuk mendapatkan pendapatan. Padahal ilegal dalam arti kata ilegal itu kalau ikut-ikut hati yang kita kerjakan itu sebenarnya bukan ilegal, tapi yang ilegal itu justeru pemerintah yang melegalkannya. Nah, ketika transisi sudah pilpres ini, siapapun pemerintahannya, siapapun yang berkuasa kita minta tolong Batas itu direvie ulang,” paparnya.
Ia menambahkan,”Sepanjang bisa untuk menguntungkan rakyat, kenapa tidak! Kalau tidak bisa dilegalkan semuanya, maksudnya semuannya secara keseluruhan yang menyangkut masalah kepentingan rakyat, yang menguntungkan bagi rakyat, terutama masyarakat setempat, kenapa sulit? kenapa tidak dimudahkan sesuai dengan tata cara yang tidak melanggar hukum,” atau terlepas daripada hal-hal yang memang membawa barang-barang yang sudah di ilegalkan itu seperti segala Narkoba kita tidak tau, itu sudah lain jurusannya lain bagiannya, yang kita bicarakan dalam hal ini masalah ekonomi. Mudah-mudahan,” harapnya.
Diakhir penyampaiannya, Ramli mengatakan,”Kemudian, sampai hari ini Land Port itu untuk apa dibuat,yang sudah menghabiskan dana rakyat miliaran rupiah. Itu dana rakyat! Itu bukan dana pribadi Nah, kalau seandainya ada kesulitan-kesulitan dalam dagang dalam Ekspor-Impor dalam perdagangan atau ada kendala dengan masyarakat mulai dari pedagang antara Tebedu-Entikong, dengan entikong, terus kuching-Pontianak itu kan sebenarnya dibuat oleh manusia, dan pemetintah sendiri yang bisa mengatur semua itu. Dan kita anggap tidak ada yang tidak bisa sebenarnya, jika Pemerintah mau serius melihat kepentingan masyarakat. Nah, sampai selama ini Batas tidak ada kepastian tentang itu, Tidak ada kepastian Batas tentang ekonomi, tentang sistem, sistem yang bisa membuat Ekonomi lebih maju. Sampai hari ini Batas masih seperti itu . Mudah-mudahan kedepannya kita berharap ada pemerintahan baru, ada sistem baru,ada kepemimpinan yang baru, mudah-mudahan yang sifat menguntungkan kepada Masyarakat yang tidak merugikan bangsa yang tidak merugikan negara itu mudah-mudahan kita lebih cepat dipermudah lebih cepat ada solusinya ada jalan yang baik. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan karena itu demi statemen pertama berdirinya border terpadu. Presiden, Pak Jokowi lebih tahu persoalan Border Batas ini. Sudah dua kali beliau kebatas, mudah-mudahan dengan border terpadu ini ada kemudahan, ada keuntungan buat rakyat ada nilai plus Ekonomi. Nah itu saja yang kita harapkan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Semoga saudara-saudara saya yang ada dibatas di Entikong dan di Balai-Karangan hususnya Warga perbatasan secara keseluruhannya, mudah-mudahan ada mendapat sistem yang baru Solusi yang mudah untuk berbisnis, mudah untuk menggapai Ekonomi seperti yang diinginkan. Saya rasa itu saja yang kita harapkan dari pemerintah. Selamat Sore , Salam NKRI,” pungkasnya. (*Saepul/Red)
Simak Video Terkait :
