PERISTIWA | POLITIK
”Saat ini berkembang opini bahwa pihak Jokowi akan melancarkan berbagai sandra yakni sandera kabinet, sandera hukum dan sandera uang, Ini menjadi momentum bagi PDIP untuk berada di luar untuk menyelamatkan negeri ini dari para perusak negeri,”
Jakarta | Lapan6Online : Pada Selasa 19 Maret Pukul 14.40 SD 20.18 WIB, kurang lebih 2.000 orang di Depan Gedung DPR/MPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan masa Kontra Pemilu 2024 (Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI, Petisi Brawijaya, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor)
Aksi gabungan yang dikomandoi Pj. Abdul Hakim Muslim, Ajat Sudrajat, Menuk Wulandari dan Marlin Batu, Burhan Saidi, Fikri Purnama Aji, M. Jumhur Hidayat, Ida Nurhaida, Imaduddin Abdur Rahman dan Arif Minardi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya :
1. Pecat Ketua KPU & Bawaslu serta mendukung hak angket DPR RI
2. Mendukung hak angket untuk menuntaskan kecurangan Pemilu 2024
3. Menyikapi kenaikan harga pangan dan mendukung Hak Angket DPR
4. Tolak Pemilu 2024 yang curang, mendukung Hak Angket DPR dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatanya.
Tampak terlihat dalam aksi mereka menggunakan Enam Unit Mokom, Pengeras suara, Bendera merah putih, Pita merah putih, Baju almamater kampus, Spanduk dan poster, dan Ogoh-ogoh bergambar presiden Jokowi dan keluagra.
Massa aksi pun membentangkan berbagai macam Spanduk dan poster bertuliskan : Diskualifikasi 02, Tolak pemilu curang, Tangkap dan adili penyelenggara pemilu yang curang turunkan harga kebutuhan pokok yang menyengsarakan rakyat, Gerakan penegak kedaulatan rakyat Turunkan dqn adili perusak konsitusi demokrasi no more democraci in indonesia inpach jokowi the democracy destroyer, Jokowi biang kecurangan turunkan!!, Pecat Jokowi tanpa pesangon rakyat tolak pemilu/pilpres cacat, komplotan penipu ulung, pecat hakim MK RI, Pecat Ketua KPU RI, Pecat Ketua Bawaslu RI, Hak angket atau revolusi, Jokowi bapak nepotisme, TNI/Polri bersama rakyat tidak bersama penghianat, Bawaslu antara ada dan tiada, Turunkan harga sembako tolak pemilu curang dukung hak angket DPR, Arek Jatim turunkan jokowi, Parlemen jalanan bergerak (forum penyelamat bangsa), Tumbangkan & adili Jokowi pecat ketua KPU RI dan ketua Bawaslu RI, Tangkap & adili presiden jokowi sumber dari segala masalah di indonesia perusak demokrasi dan konsitusi, gerakan penegak kedaulatan rakyat aksi rakyat tolak pilpres cacat dukung hak angket DPR RI.
Massa unjuk rasa tampak ada Aliansi yang tergabung diantaranya :
1. Relawan Anis R24
2. KSPSI
3. FSP LEM SPSI
4. SBSI’92
5. PPMI
6. Alumni Akademisi UI (Alumni UI untuk Perubahan)
7. Alumni ITB pembela demokrasi
8. APIK
9. Aliansi ulama Habib dan tokoh Jawa Timur
10. Mahasiswa Universitas Galuh
11. Mahasiswa Universitas STAI
12. Jawara Betawi
13. Pejabat
Beberapa tokoh yang hadir diantaranya :
1. Din samsudin
2. Jendral TNI (Purn) Fahrul Razi
3. Mayjen TNI (Purn) Sunarko
3. Jumhur Hidayat
4. Ketua BEM IPB
5. Rafli Harun
6. Adian Napitupulu (Anggota DPR RI/PDI P)
7. Masinton Pasaribu Anggota DPR RI/PDI P)
8. Luluk (Anggota DPR RI/PKB)
9. Muzamil Yusuf (Anggota DPR RI/PKS)
Pada kesempatan tersebut beberapa tokoh menyampaikan orasi – orasinya secara bergantian, dimulai dari Jumhur Hidayat, dalam orasinya Jumhur mengatakan bahwa,”Saya Jumhur Hidayat diberikan kepercayaan sebagai koordinator dalam acara hari ini. Dalam forum ini tidak ada lagi yang datang membawa embel embel salah satu Paslon, tetapi kita disini untuk menyelamatkan demokrasi negara kita. Pada hari ini juga datang beberapa tokoh nasional yang memiliki tujuan yang sama dengan kita yaitu untuk mendorong adanya hak angket oleh DPR, Rakyat Indonesia.. lancar bergerak hancurkan oligarki…” tegasnya
Kemudian dilanjutkan orasi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Didin, ia mengatakan,”Hidup rakyat, hancurkan tirani. Apakah kita sekarang disini sedang memperjuangkan konstitusi dan pancasila. Kita menghadapi pengumuman KPU dan kita dihadapkan oleh kecurangan. Awal kecurangan disusul oleh keterlibatan presiden membagikan bansos bukan pada waktu dan tempatnya. Seluruh lembaga survei itu tidak independen, menggiring opini rakyat. Sirekap menurut para ahli mengunci paslon lain dan mengunci satu paslon. Oleh karena itu kecurangan ini akan kita sampaikan kepada wakil rakyat. Oleh karena itu kita desak ketua aksi untuk hak angket diloloskan dan dilanjutkan untuk sampai hak berpendapat dan rakyat harus mengawalnya sampai sidang MPR untuk minta pertanggungjawaban atas kecurangan yang sistematis, terukur,” ujarnya.
Lalu Abdian, salahsatu perwakilan dari daerah, ia mengatakan,”Kecurangan adalah salah satu dosa yang dimurkai oleh Allah SWT. Pelakunya kalau dia seorang muslim sudah keluar dari umat Islam. Dan kalau pelakunya seorang penguasa, haram baginya surga, apalagi kecurangan dalam pemilu. Karena kalau ini dipaksakan artinya yang akan memimpin negara ini adalah pemimpin yang haram, yang telah merebut kekuasaan negara. Karena dari itu haram bagi kita untuk mengakui pemimpin yang sudah haram. Karena itu kita menghimbau kepada Paslon 01 dan 03 jangan pernah menyerah, teruskan perjuangan. Kita akan lawan selamanya jika yang menang adalah dengan kemenangan yang curang,” jelas Abdian.
Dilanjutkan orasi yang disampaikan oleh Jenderal (Purn) Fahrul Rozi, ia mengatakan,”Saya dengan bangga ditengah – tengah bapak ibu sekalian. Menurut konstitusi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sekarang, ada di tangan jokowi. Pemilu yang harusnya luberjurdil, namun tidak demikin. Saya kecewa dengan presiden jokowi, karena pada saat disumpah presiden beliau disumpah untuk melaksanakan tugas menjadi presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Konstitusi diacak-acak, MK yang seharusnya menguji UU malah digunakan untuk memajukan anaknya menjadi wapres. Apa yang kita sampaikan tentang cawe-cawe bukanlah fitnah. Oleh karena itu jangan terkejut oleh dinasti politik di Indonesia,” jelas Jenderal (Purn) Fahrul Rozi.
Orasi selanjutnya disampaikan oleh Rahmat Wahab, ia mengatakan bahwa,”Selama ini pada periode terakhir adalah presiden lupa dengan sumpah dan janji jabatannya. Apapun yang kita inginkan, kita dipertontonkan dengan intervensi dan campur tangan KPU dan Bawaslu bahkan MK sekalipun. Apakah semua lembaga dicampurtangani. Padahal sudah tugas pimpinan untuk melayani ummat, bukanya menguasai. Oleh karena itu, kita mulai sadar bahwa rakyat sipil baik ormas maupun akademisi, bersama-sama dengan TNI dan Polri untuk tahun ini merasa satu hati dan satu tekad. Ini menjadi bukti bahwa kita betul-betul merasa prihatin. Oleh karena itu kita minta presiden mundur dengan sendirinya tanpa paksaan dari rakyat,” ujarnya..
Kemudian orasi juga disampaikan oleh Prof. Din Syamsudin, ia mengatakan,”Saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita berkumpul ditempat ini pada hari yang penuh berkah ini untuk menuntut wakil rakyat untuk menegaskan dan meneguhkan tekad kita. Pertama pemilu pilpres 2024 telah berlangsung secara curang, brutal, dan kejam. Dan inilah yang kita pandang sebagai merampas hak rakyat yang berdaulat. Dengan iming imingan yang bersifat konstitusional yang berkedok bansos. Apa yang terjadi dan sebagai kesadaran rakyat, sekali lagi bukan hanya pemilu curang, tetapi semua adalah tindak kejahatan terhadap rakyat. Maka kedaulatan rakyat telah runtuh telah roboh oleh keserakahan yang pelakunya adalah Presiden Joko Widodo. Maka kita menutut DPR agar segera mengajukan hak angket untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah dirampas. Kemudian sumber dari segala permasalahan bangsa ini adalah presiden, maka oleh karena itu presiden layak untuk dimakzulkan. Aksi pada hari ini adalah bukan yang terakhir, kita akan terus menerus melakukan aksi aksi kembali untuk menuntut keadilan bangsa kita. Kita buktikan bahwa kita tidak selemah yang mereka kita, kita datang sebanyak banyaknya. Angket sebagai tujuan utama kita untuk melawan kekuatan yang telah melakukan kejahatan terhadap bangsa kita,” tegas Prof. Din Syamsudin.
Ada juga orasi yang disampaikan oleh Perwakilan Tokoh Katolik,ia mengatakan,”Pengkhianat adalah Jokowi. Dan kalau akibat dari perbuatan nya Jokowi harus diturunkan. Oleh karena itu kami menuntut DPR untuk mengajukan hak angket untuk mengusut tuntas kecurangan pemilu. Bukan untuk kemenangan kaum kroni kroni, tapi pemilu harus jadi kemenangan untuk rakyat. Kita merasa prihatin terhadap apa yang terjadi sehingga dalam acara ini kita tetap ada disini untuk memperjuangkan dan membela kebenaran. Kita tidak takut apapun yang terjadi karena rakyat lah yang memegang kedaulatan ini dan rakyat bersatu maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan,” terangnya.
Lalu orasi yang disampaikan oleh Abdullah, Presidium GPKM, ia mengatakan,”Potensi perikanan kita itu 30.000 Triliun. APBN kita hanya 3000 triliun. Kita punya hutan tropis terbesar di dunia, tapi istri-istri kita antri untuk beli minyak goreng. Gantung jokowi. Kita punya tambang terbesar di dunia, jika diproses dengan benar, setiap orang mendapatkan 22 juta per orang. Oleh karena itu kita harus lengserkan jokowi. Kita harus memaksa jokowi hingga mundur dari jabatannya. Sebelum pergantian kepemimpinan kita harus lengserkan jokowi,” terangnya.
Tak kalah menariknya juga, pada aksi tersebut pun Luluk, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB mengatakan,”Kita bersama-sama menolak kecurangan pemilu 2024. Kita sama-sama memiliki semangat bahwa pemilu harus dilaksanakan atas dasar kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu kami akan berjuang untuk mendengar aspirasi dari rakyat sekalian dengan cara mendorong hak angket DPR RI. demokrasi harus ditegakkan. Doakan kami untuk bisa mengusung hak angket. Oleh karena itu kita akan mengajak fraksi yang lain. Inilah cara kita mencintai indonesia. Nilai-nilai dengan penuh tanggung jawab dan etika. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu pihak apalagi itu keluarganya sendiri,” ujarnya.
Muzamil Yusuf DPR dari Fraksi PKS dalam orasinya mengatakan,”Puasa adalah bulan perjuangan. Dan perjuangan adalah perbuatan yang pahala dan baik. Karena pergerakan ini menegakkan konstitusi. Pemilu luber dan berantakan. Maka dalam konteks pemilu yang telah kita saksikan semua, masyarakat berhak untuk menilai dan menyatakan tentang situasi yang dihadapi ya, dan ketika mereka datang ke DPR dan DPR pun menurut perintah konstitusi punya hak nya yaitu hak angket. Ketika kegiatan berkenegaraan bertentangan dengan konstitusional hal itu harus dilakukan. Oleh karena itu saya bersama mba Lulu dan Daniel dari fraksi PKB menunggu dari rekan fraksi yang lain nya. Mudah mudahan hak angket dapat terlaksana dengan baik melahirkan kebenaran dan keadilan,” jelasnya.
Masinton, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dalam orasinya pun mengatakan,”Dinasti merusak demokrasi. Kami ditugaskan oleh PDIP untuk menemui rekan seperjuangan semua. Bagi kami sangat penting aspirasi oleh rekan-rekan sekalian. Kita masih ingat dulu orde baru, hari ini kita mengalami situasi yang sama. Ini bagian perjuangan rakyat. Ini hak kita semua. Hari ini kita tidak lagi berbicara 01, 03, tapi kita berbicara tentang perjuangan demokrasi kita. Demokrasi kita di Nol kan oleh kekuasaan yang dzalim. Kekuasaan yang merampas hak rakyat. Siapapun yang ingin me Nol kan demokrasi dan reformasi adalah musuh kita bersama,” tegasnya.
Kemudian, dalam orasi terakhir disampaikan oleh Adian Napitupulu, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, dengan nada lantang dan tegas ia mengatakan,”Kami disini diminta dua hal dari fraksi PDIP yang pertama temui mereka yang ada diluar, kedua ajak beberapa perwakilannya untuk berdiskusi didalam. Fraksi PDI perjuangan ingin mendengarkan apa yang mau sama sama diperjuangkan bersama dengan kami. Untuk itu kami diminta kedepan berbicara langsung dan menjemput perwakilannya untuk berbicara didalam karena proses hak angket ini cukup panjang. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah massa, tapi dengan pemikiran dan ide ide nya. Ada yang bilang masalahnya di Jokowi, ada yang bilang di KPU maka dari itu kita akan diskusi kan semua itu sampai sore nanti. Saya mau argumentasi dan data yang kuat karena kalau kita punya argumentasi dan data yang kuat maka kita bisa meyakinkan 575 anggota DPR didalam sana. Saya tidak mau kita melangkah lalu putus ditengah jalan karena argumentasinya dan datanya lemah,” tegas Adrian.
Sehingga Perwakilan Delegasi massa aksi diterima oleh Fraksi PDIP dengan daftar diantaranya:
1. Yustini Ratwina ( Formava)
2. Aristovino harry p (Beta Indonesia)
3. Noviana Kurniati (Gerakan Kebangsaan)
4. Arnodus Godfried Paul Thenu (Formava)
5. H.M Rizal Fadillah
6. Marwan Batubara
7. Z.Leander ohoiwutun
8. Hendra Zon
9. Bayu Hidayatullah
10. Hikmah M. Saleh
11. Engkus Kuswara
12. Zainul Arifin
13. Eddy Wahyudi
14. Muhammad Rizky Bani
Adapun hasil audiensi yang diawali oleh Bima Arya, PDIP menyampaikan bahwa pihaknya diutus oleh pimpinan PDIP untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa guna menampung aspirasi yang ingin disampaikan.
Kemudian, Hendra Zon, Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia pun menyampaikan,”DPR membuat surat pernyataan yang intinya mendesak dpr menggelar hak Angket Pemilu 2024,” ujarnya.
Dilanjutkan Noviana Kurniati, Karam Demokrasi menyampaikan bahwa,”Mendukung hak Angket dan menolak pemilu curang, Mengharapkan Megawati menjadi penyelamat demokrasi dan PDIP tetap konsisten menjadi oposisi jika 02 yang berkuasa,” tegas Noviana.
Aristovino dari Petisi Brawijaya menyampaikan,”Kami mendukung hak angkat dan pemilu dibatalkan serta pemilu ulang tanpa 02,” terangnya.
Muhamad Riski, Perwakilan Mahasiswa Jabar menyampaikan,”Mewakili masyarakat terkait harga beras harga bahan pokok naik, hanya kepada wakil rakyat kita melaporkan persoalan tersebut. Masyarakat daerah tidak mempersoalkan masalah hak Angket namun melihat kecurangan dalam pemilu 2024,” ujarnya.
Bayu Hidayatullah dari Aliansi Mahasiswa Jabar menyampaikan,”Adanya oknum bulog yang memanipulasi harga beras sehingga harga beras naik, hal ini udah diaspirasikan ke tingkat daerah namun tidak berhasil,” tegas Bayu.
Lalu, Engkus Kuswara, perwakilan dari Banten Bersatu menyampaikan,”Biang keladi dari semua permasalahan yang terjadi saat ini adalah Jokowi,” tegasnya dengan nada lantang.
Dilanjutkan oleh Fritz, dari Staf Nasdem, ia menyampaikan,”Dukung hak Angket, Turunkan Ketua KPU, Turunkan Ketua Bawaslu, DPR mengambil ketegasan karena apabila tidak maka negara akan rusak. Dan mendesak audit forensif Sirekap,” harapnya.
Muhamad Saleh, perwakilan dari Forkonas menyampaikan,”Mendesak DPR menggelar hak Angket dan audit forensik KPU dan Bawaslu karena terbukti melakukan pelanggaran dan kecurangan serta diskualifikasi pasangan 02. Menegaskan bahwa Jokowi menjadi biang kerok dari kerusakan negeri ini. PDIP saat ini menjadi harapan masyarakat untuk itu berhadap PDIP melaporkan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu ke Bareskrim,” ujarnya.
Arnoldus Paul Thenu, perwaklian dari Front Pembela Demokrasi menyampaikan,”Kami intinya Mendukung hak Angket, kemudian kami mendesak PDIP melakukan audit terhadap KPU,” harapnya.
Ahmad Yani menyampaikan, Mendesak DPR menggunakan hak Angket, Carut marut persoalan disebabkan oleh satu keluarga, Mendesak Megawati pasang badan untuk mencegah semua ini berlanjut, Ini merupakan persoalan konstitusi yang harus diselesaikan.
Flora, perwakilan dari Pro 01 dan 03 pun menyampaikan,”Mendesak PDIP berada di garda terdepan untuk menggelorakan hak Angket,” harapnya.
Kemudian, Marwan Batubara menyampaikan,”Mengusulkan di satu dua delik yakni terkait putusan MK No.90, penetapan Gibran, presiden memanggil para pimpinan daerah untuk mendukung 02. Masalah dana bansos yang ditetapkan sendiri oleh Presiden tanpa melibatkan DPR. Dan mendesak PDIP berada di depan untuk mendorong hak Angket pemilu curang,” terangnya.
Musni Umar, perwakilan dari Front PembelaDemokrasi menyampaikan bahwa,”Saat ini berkembang opini bahwa pihak Jokowi akan melancarkan berbagai sandra yakni sandera kabinet, sandera hukum dan sandera uang, Ini menjadi momentum bagi PDIP untuk berada di luar untuk menyelamatkan negeri ini dari para perusak negeri,” ujarnya.
Masinton Pasaribu, PDIP pun menyampaikan,”Secara pribadi maupun kepartaian PDIP memiliki sikap yang sama yang disampaikan oleh para delegasi yakni hak Angket, namun secara partai akan menggunakan mekanisme yang ada, Lepas dari pemilu, ada sendi2 dasar yang dirusak, pemilu dilakukan dengan cara2 yang curang, Aspirasi akan disampaikan dan secara personal mengharapkan hak Angket bisa berjalan, agar bisa memperbaiki demokrasi yang semakin rusak,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Arya Bima menambahkan penyampainya, bahwa,”Masukan-masukan telah dicatat, pihaknya sengaja ditunjuk mewakili fraksi dan akan menampung aspirasi yang pada hakekatnya sama yakni menggulirkan hak Angket. Masukan-masukan akan dijadikan sebagai satu rumusan untuk diperjuangkan oleh Fraksi PDIP dalam menyuarakan hak Angket,” tambah Bima.
Adian Napitupulu (PDIP) menyampaikan bahwa pihaknya ditunjuk untuk mewakili fraksi PDIP untuk menerima para delegasi, Hak Angket tidak bisa dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa, namun harus dipersiapkan dengan seksama sehingga apabila maju harus berhasil, Apabila ingin tahu sejarah hak Angket maka belajarlah sejarah PDIP dan sejarah Magawati.
Usai audiensi, Perwakilan Delegasi massa kembali bergabung dengan masa aksi dan menyampaikan hasil pertemuan bahwa perwakilan massa aksi diterima oleh Partai PDI P antara lain Arya Bima, Masinton Pasaribu dan Andian Napitupulu dan mereka menyampaikan siap mendukung untuk mendorong hak angket dan mengusut semua pelanggaran pemilu 2024. (*Haris S)
