HUKUM | POLITIK
“Kami dari CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Budi Arie Setiadi alias Munie untuk segera mundur sebagai menteri. Tetapi sampai sekarang kelihatan Menteri Munie tenang – tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali,”
Jakarta | Lapan6Online : Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas alias dibobol hecker dan datanya tak bisa dipulihkan, dibangun dengan anggaran besar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya pasrah dan tidak berani melawan para peretas (hacker) yang sudah mengunci dan menguasai data masyarakat tersebut.
PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 dengan biaya Rp506.890.000.
Hal ini menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, dari tahun 2019 – 2024 Kementerian Komunikasi Dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN.
Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp.1.1 Triliun. Dan realisasi anggaran PDN dari 2019 – 2024 hanya mencapai sebesar Rp.972 miliar.
Ucok dalam rilis resminya yang diterima redaksi Lapan6Online.com, pada Rabu (03/7/2024) menegaskan,”Dan mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp.1.1 Triliun, karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp.125.990.652.000,” tegasnya.
“Dari narasi diatas, kami dari CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Budi Arie Setiadi alias Munie untuk segera mundur sebagai menteri. Tetapi sampai sekarang kelihatan Menteri Munie tenang – tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” lanjutnya.
Ia menambahkan,”Padahal, kalau Menteri Munie masih punya kemaluan mesti sudah iklas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN Down oleh Pemerintah. Tetapi Menteri Komunikasi Dan Informatika tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh sekretariat Jenderal Kominfo seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.756.704.000,” tambahnya.
Ia mengharapkan,”Selain itu, kami (CBA,red) juga meminta kepada KPK untuk membuka penyelidiki atas 16 proyek untuk membangun PDN di kementerian Komunikasi Dan Informatika. Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidiki ini adalah panggil saja menteri Munie ke Kantor KPK,” harapnya (*Rls/BM/Red)
