HUKUM
“Kejari Kabupaten Lebak jangan tinggal diam. Periksa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan RSUD Adjidarmo. Kontraktor harus bertanggung jawab,”
Lebak | BANTEN | Lapan6Online : Ketua Umum Komite Pemantau Perilaku Jaksa (Koppaja), Mr Mukhsin Nasir, meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak menyelidiki rusaknya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
“Langkah itu perlu dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait RSUD Adjidarmo,” ujar Mukhsin Nasir dalam percakapannya dengan wartawan, kemarin.
Mukhsin mengakui bahwa sebelumnya pihaknya menerima informasi dari masyarakat atau pengunjung mengeluhkan kondisi RSUD Adjidarmo sudah rusak plafonnya ambrol dan jebol yang mengancam keselamatan pengunjung.
Padahal pembangunannya belum setahun selesai. Seharusnya pihak kontraktor yang membangun RS itu maupun manajemen RS memperbaikinya.
Ironisnya, pihak manajemen RS dan kontraktor terkesan tak peduli dengan kerusakan tersebut.
Terkait dengan kondisi RSUD Adjidarmo tersebut sudah menjadi rahasia umum, apalagi kontraktor pembangunan RSUD Adjidarmo adalah pengusaha yang namanya cukup terkenal dan dekat dengan penguasa di Kabupaten Lebak.
Selain itu, Ketua Umum Koppaja Mr Mukhsin Nasir mengimbau aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak jangan “tutup mata” melihat dan mendengar keluhan masyarakat.
“Kejari Kabupaten Lebak jangan tinggal diam. Periksa semua pihak yang terlibat dalam pembangunan RSUD Adjidarmo. Kontraktor harus bertanggung jawab,” tandas Mukhsin.
Apalagi, tambah Mukhsin, anggaran pembangunan RSUD Adjidarmo yang jumlahnya mencapai Rp 16,7 miliar bersumber APBD II Lebak tahun 2023.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lebak, Devi Freddy Muskitta, tak diperoleh keterangannya saat dikonfirmasi, baik pesan whatsup maupun telpon genggamnya tak merespon. (*Kop/Syamsuri/MasTe/Lpn6)
