PERISTIWA
“Setiap badan publik pengguna Anggaran Negara, sebagian atau seluruhnya, baik intansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan yang dipersamakannya, selama menggunakan Anggaran Negara, sebagian maupun seluruhnya termasuk setiap Desa, BPD, RT, wajib terbuka kepada publik dalam penggunaannya sampai RAPB Des, LPJ, Kuitansi, Nota, dan segala berkas dan dokumen Penggunaan Anggaran,”
Bartim | KALTENG | Lapan6Online : Penduduk Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur meski berada jauh kedalam aliran Sungai dari sisi jumlah penduduk cukup padat dan besar sesuai geografis Desanya.
Dua tahun terakhir yakni tahun 2023 dan tahun 2024 bahkan mungkin tahun 2025 berjalan sangat sulit dihubungi Media maupun LSM bahkan dari pihak Kecamatan Pematang Karau tampaknya dalam LPJ Dana Desa dan ADD sering tertinggal, alias lewat jadwal lapirannya, dan Kades jarang turun kecuali ada pertemuan penting di tingkat Kecamatan sebagaimana diutarakan Mr X warga Muara Plantau yang tidak mau namanya enggan dipublikasikan.
Kendala jarak jauh, kesulitan medan jalan juga sangat berpengaruh, bagi siapa saja yang berkeinginan mengunjungi Desa Muara Plantau, Dari jalan Darat bisa melalui jalur Simpang Bali, masuk jalur tiang listrik hingga Desa Muara Plantau, kendalanya saat masuk jalan titian Tani sekitar 2 Km, situasi dan kondisi jembatannya saat ini rusak cukup berat, dan kesulitan bagi pengguna jalan yang jarang memaduki jembatan Tani yang cukup panjang.
KIP Dan Pelayanan Publik Desa Buruk
Ini fakta,no pk Kades M Plantau hilang, komunikasi 2 th terakhir sejak tahun 2023-2024 terputus total, tidak ada nomor dari pihak Desa M Plantau yang bisa dihubungi pihak Media maupun LSM bahkan Kecamatan termasuk pihak yang kesulitan untuk menghubungi pihak Desa M Plantau.
Menurut Kabid.Intel LP3K-RI DPD Kalteng HU mengatakan,”Kemungkinan pihak Desa dan atau pribadi Kades MP sedang ada masalah. Karena kami ikut mediasi di Polres di tahun 2024 akhir, dan realisasinya hingga saat ini belum ada.Waktu itu mediasi segi tiga,PT Sawit, Warga Desa, dan Desa M Plantau, saat itu Warga didampingi LSM PAB dimana kami ikut bersama Warga/LSM, sayang hingga saat ini belum ada realisasi,” ungkap HU ke awak Lapan6online.com, pada Rabu (26/02/2025).
Terlepas soal problematika di tubuh badan publik Desa. Setiap badan publik pengguna Anggaran Negara, sebagian atau seluruhnya, baik intansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan yang dipersamakannya, selama menggunakan Anggaran Negara, sebagian maupun seluruhnya termasuk setiap Desa, BPD, RT, wajib terbuka kepada publik dalam penggunaannya sampai RAPB Des, LPJ, Kuitansi, Nota, dan segala berkas dan dokumen Penggunaan Anggaran.
Silakan baca aturan sbb :
UU No 14/2008
PP No 61/2010
Perda No 5/2013
UU No 25/2008
PP No 96/2012
Perda No 57/2013
UU No 37/2009
Dan aturan turunannya,semua mewajibkan adanya Keterbukaan Informasi publik. Mengabaikan KIP Dana Negara dan penggunaannya bisa dilakukan upaya hukum sbb :
Pertama
Memintakan riksus kepada APIP atau Inspektorat,cukup banyak kasus terbongkar Korupsi Dana Desa dengan cara ini.
Kedua
Menggugat Desa terkait kepada KID di Palangka Raya,yaitu Komisi Informasi Daerah
Ketiga
Pengaduan ke Ombudsman Daerah di Palangka Raya,dari sisi potensi mall administrasi.
Keempat
Laporan ke BPK Daerah agar diaudit resmi oleh lembaga Audit Negara yang bersifat mandiri dan profesional.
Demikian fakta yang ditemukan dilapangan sikon Desa Muara Plantau dua tahun terakhir,lalu ada apa dan kenapa ?.Jawabannya,”Tanyakan pada rumput yang bergoyang”, ujar syair lagu Ebit G Ade, mungkin masih jauh dari harapan dari standard Admin Desa yang baik dan benar, tapi masih ada perbaikan, kalau mau ?!.Demikian. (*26/02/25.Tim/Redaksi).
