OPINI | POLITIK
“KPK tidak dapat dipertahankan lagi sebagai insitusi pemberantasan korupsi yang profesional dan independen. Karena KPK telah menjadi alat politik Jokowi,”
Oleh : Oleh Muslim Arbi
PENGAKUAN Karen Agustiawan, mantan dirut pertamina: bahwa apa yang di lakukan itu atas perintah atasan – Jokowi.
Hasto Kristianto, membenarkan keterlibatan Jokowi dalam kasus Formula E yang di target adalah men tersangka kan Anies Baswedan demikian juga dana 3 juta dollar dari Jokowi untuk revisi UU KPK.
Dua tokoh itu keterangan nya telah menjadi pengetahuan publik. Keterangan Hasto dan Karen itu membuat geger publik. Karena secara terus terang menyebut kan nama Joko Widodo.
Hasto Kristianto, sekjen PDI-P dalam videonya itu membuat publik tercengang. Demikian juga Karen Agustiawan. Meyakinkan publik: “Tindakan nya itu atas perintah Presiden Jokowi”.
Kasusnya telah di tangani KPK. Hasto dan Karen telah di tahan KPK.
Tetapi KPK belum juga memanggil dan memeriksa Jokowi dalam pengakuan Hasto dan Karen itu.
Tindakan KPK itu terlihat aneh dan diskriminatif. Karena Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Publik semakin curiga KPK melindungi Jokowi.
Publik juga tahu – KPK di bentuk oleh Presiden Jokowi di sisa masa jabatan nya. Dan itu melanggar hukum.
Seharusnya KPK 2024-2029 itu dibentuk oleh Presiden Prabowo dan DPR hasil Pemilu 2024-2029.
Dengan belum atau tidak menyentuh Jokowi dalam pengakuan Hasto dan Karen itu mengindikasikan kuat. kPK lindungi Jokowi.
Bahkan dalam kasus Hasto; KPK dianggap langgar UU KPK, Arrogan dan Primitif oleh Kuasa Hukum Sekjen PDIP itu.
Publik semakin yakin tidak di sentuh nya Jokowi dalam keterangan Hasto dan Karen itu malah oleh publik sebagai bukti kuat- KPK balas budi terhadap Jokowi.
Jika itu yang benar terjadi. KPK tidak dapat dipertahankan lagi sebagai insitusi pemberantasan korupsi yang profesional dan independen. Karena KPK telah menjadi alat politik Jokowi.
Selama ini suara tudingan KPK sebagai alat politik Jokowi masih terdengar sayup dan samar-samar.
Tetapi dalam kasus Hasto dan Karen ini memperjelas tudingan publik itu. KPK lindungi Jokowi, langgar UU, tidak profesional, tidak independen dan telah jadi alat politik Jokowi.
Sikap melindungi Jokowi oleh KPK ini seharusnya sudah menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo untuk bubar kan KPK. Minimal membekukan KPK saat ini dan membentuk KPK baru. Kroya: 08 Maret 2025. (**)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan
Disclaimer :
Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan Lapan6Online.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi Lapan6Online.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
