TOKOH senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yogyakarta, Syukri Fadholi membeberkan intervensi negara terhadap partai berlambang Kabah agar tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Ketua PPP Khittah DIY ini mengungkapkan pada tahun 2021 saat Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menggelar acara PPP di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, mendatangkan Anies Baswedan. Ribuan kader PPP hadir dalam acara tersebut. Begitu juga Anies Baswedan juga hadir.
Syukri mengungkapkan, sangat mungkin melihat fenomena itu, rezim ada kekhawatiran PPP mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Sangat mungkin, saya meyakini bahwa rezim penguasa ada kekhawatiran kepada Manoarfa bahwa rencana di balik pengamatan pemerintah, Manoarfa akan berbelok ke Anies Baswedan,” jelasnya kepada KBA News, pada Rabu,(17/05/2023).
Tak lama berselang, muncul desain agar Suharso Monoarfa diganti dengan Plt Mardiono dalam Mukernas di Banten. “Kemudian, agar tidak punya kekecewaaan, Manoafa diikat tetap menjadi pejabat penting (Kepala Bappenas) salah satunya mengurusi megaproyek IKN. Tujuannya supaya diam,” jelasnya.
Mantan Ketua DPW PPP DIY ini mengungkapkan, apa yang terjadi saat itu merupakan pengamatan riil. “Suharso Manoarfa tetap dipertahankan pemerintah, agar PPP tetap dikendalikan oleh negara penguasa,” ungkapnya.
“Artinya, sesungguhnya yang terjadi dalam dinamika PPP ini karena hampir bisa dipastikan bahwa elite politik PPP saat ini sudah tidak lagi mengedepankan asas Islam, misi dan khittah partai,” jelasnya.
Syukri memberi catatan, menengok jauh ke belakang, sesungguhnya intervensi pemerintah terhadap PPP sudah dilakukan menjelang Pemilu 2014. Perlu diketahui menjelang 2014, ada perpecahan di PPP yang kemudian berujung upaya menggulingkan Suryadharma Ali.
“Klimaksnya ketika di Mukernas menentukan calon presiden pada saat itu terpecah menjadi dua kelompok, Suryadharma Ali kekeuh mendukung Prabowo Subianto,” jelasnya.
Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta ini berpendapat, pada saat Mukernas ini ada money politics agar PPP tidak mengusung Prabowo Subianto. “Tetapi Allah SWT tetap menghendakinya, dalam vooting ternyata mendukung Prabowo,” ungkapnya.
Kemudian setelah hasil Pilpres 2014, Jokowi menang ada ketidaksukaan terhadap Suryadharma Ali kemudian diproses hukum melalui kasus dana haji. “Soal haji menteri-menteri agama juga seperti itu, kebijakan memberikan bantuan kepada tokoh-tokoh untuk naik haji, itu biasa dilakukan. Tetapi kenapa Suryadharma Ali diproses hukum,” ujarnya bernada tanya.
Setelah Suryadarma Ali runtuh, PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi. Saat Pemilu 2014, Romi masih taat kepada partai. “Setelah Suryadarma Ali masuk penjara, Romi lalu ambil kebijakan PPP gabung ke rezim,” imbuh Syukri.
Pendiri Partai Ummat ini mengungkapkan, banyak rekayasa rezim untuk menghancurkan PPP. Namun parahnya, elite PPP juga mau diintervensi oleh pihak lain dan tidak istikomah kepada asas keislamannya, tidak istikomah pada misi perjuangan partai. “PPP kini sudah bergeser mengejar jabatan dan kekuasaan dengan meninggalkan idealisme partai,” ungkapnya. (***)
*Sumber : Indonesiatoday
