“Negara harus menjaga kecukupan stok pangan. Serta menjamin pendistribusian yang tepat sasaran. Juga terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai agar bisa tersebar ke seluruh wilayah negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan warga akibat pandemic,”
Oleh : Siti Ningrum, M.Pd
Jakarta | Lapan6Online : Hingga kini, wabah Covid -19 belum juga ada tanda tanda mereda baik di mancanegara maupun Indonesia. Korban masih dan terus berjatuhan dan data terbaru wabah ini menunjukan semakin meningkat. Hingga 02 Mei 2020: 18:44 WIB. tercatat 10.843+292 kasus: dirawat 8.347, meninggal 831 dan sembuh 1.665 (Sumber: www.covid19.go.id).
Di Indonesia dari total 34 Provinsi: 27 Provinsi sudah terpapar virus corona, sisa 7 Provinsi. Dari 27 provinsi yang terpapar virus Corona, tiga di antaranya baru ditemukan kasus baru, yakni di Aceh ditemukan satu kasus, Sumatera Barat 3 kasus, dan Sulawesi Tengah satu kasus.(liputan6.com)
Bahkan dilansir tempo.co.id, dampak terburuk wabah ini mulai mengancam ketahanan pangan di berbagai negara. Kurang lebih terdapat 55 negara di dunia mengalami krisis pangan dan diperkirakan 1 milyar penduduk dunia terancam kelaparan.
Sejumlah negara yang menempati peringkat terburuk terkait ancaman kelaparan ini adalah Yaman, Kongo, Afganistan, Venezuela, Ethiopia, Sudan Selatan, Suriah, Nigeria, dan Haiti.
PBB mengingatkan wabah virus Corona ini bisa menyebar juga ke Afrika dan menyebabkan bencana besar kemanusiaan.
Hal ini tentu saja menambah kekhawatiran masyarakat luas bahkan korban kelaparan akan lebih banyak dibanding dengan korban wabah itu sendiri.
Sebelum merebaknya wabah ini, kelaparan di berbagai negeri sudah diangka yang fantastis tinggi dan diperkirakan akan dua kali lipat lebih banyak dibanding sebelum munculnya wabah dan pandemi ini.
Masih di laman yang sama, dinyatakan bahwa di Indonesia korban kelaparan diperkirakan mencapai 22 juta dan akan menjadi dua kali lipat setelah wabah. Di dunia tercatat 1 milyar penduduk yang mengalami kelaparan dan ini akan menjadi bencana besar global.
David Beasley, Direktur Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), mendesak pemerintah di setiap negara agar bertindak cepat demi menghentikan ancaman kelaparan yang bisa menimpa 265 juta orang di dunia akibat pandemi virus corona ini. Sekitar 1 juta penduduk sudah terancam kelaparan sebelum COVID-19, 75 juta anak stunting, 17 juta anak gizi buruk.
Hal ini sudah disadari oleh lembaga PBB yang mengurusi pangan dan pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO.
Di laman kumparan dikatakan bahwa mereka menggelar pertemuan tak terjadwal bersama menteri-menteri pertanian negara G20, pada Selasa (21/4). Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan WFP, Bank Dunia, dan Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (International Fund for Agricultural Development/ IFAD).
Penanganan kebutuhan pangan dalam sistem kapitalisme vs penanganan kebutuhan pangan dalam Islam ketika wabah.
Kebijakan apapun dalam negara penganut sistem kapitalisme selalu tidak proporsional dan tidak tepat sasaran. Aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan tumpang tindih bahkan berbelit-belit dan ribet dan menampilkan model kerja yang tidak terkordinasi dengan baik.
Ketika hendak menyalurkan Bansos (bantuan sosial) banyak persyaratan yang harus ditempuh semisal harus mendaftar via online, penerima bantuan tidak boleh keluarga yang pernah mendapatkan bantuan sebelumnya semisal PKH, BLT dan serangkaian persyaratan lain.
Alih-alih mendapatkan bansos yang mnjadi hak warga negara, malah sebaliknya memunculkan kekisruhan di masyarakat.
Kepala Desa Cagak- Subang beberapa hari lalu membuat sebuah video berisikan protes terhadap pemerintah pusat dan provinsi terkait bansos. Beliau mengatakan merasa diadu domba dengan warganya.
Padahal sebelum ada informasi tentang bansos corona warganya bahu membahu menangani kasus corona ini. Namun sekarang yang terjadi adalah ricuh antar warga dengan aparat setempat.
Juga video kepala desa se-Kabupaten Sukabumi yang menolak menerima bantuan bansos yang besarnya Rp. 600.000,00.
Menurut masyarakat, yang menerima bansos tidak tepat sasaran. Seharusnya menerima hak bansos tetapi tidak mendapatkannya.
Dalam sistem kapitalisme, bantuan pemerintah kepada rakyat seolah dan dirasa pelit dengan berbagai peehitungan untung rugi.
Belum lagi birokrasi yang panjang dan melelahkan hanyabuntuk mendapakan bantuan Rp. 600.000,00/bulan selama 3 bulan. Jika dibandingkan dengan UMR sungguh sangat jauh dari kata mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Sungguh melelahkan memang jika kita memperhatikan tentang penanganan pangan dalam sistem kapitalisme.
Padahal pangan merupakan hal pokok untuk dipenuhi sebagai hajatun udowiyah (kebutuhan jasmani). Sebab jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi dengan benar maka akan menimbulkan dampak lain yang merusak dan mengganggu kenyamanan atau kemanan masyarakat seperti perampokan dan kejahatan lain.
Kelalaian negara membangun ketahanan dan kedaulatan pangan berbeda dengan konsep penanggulangan wabah yang tidak tepat berimbas pada goncangan sistem penyediaan pangan.
Dalam menjaga kedaulatan ketahanan pangan, indonesia memikiki kelemahan dalam 3 kegiatan ekonominya yaitu Produksi, distribusi dan konsumsi.
Terkait produksi, Indonesia masih lemah. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantaran (PTPN) VIII seperti dilansir katadata.com menyatakan, diperkirakan produksi gabah turun hingga 50 %.
Hal ini disebankan diterapkannya PSBB serta rasa khawatir petani untuk keluar rumah disertai ketidaksiapan menghadapi perubahan iklim serta terjadinya serangan hama.
Sementara komoditas seperti gula, daging dan beras di pasaran sudah langka dan mahal. Begitu pun dengan impor barang susah dikarenakan negara lain pun terdampak pandemi yang sama dan memberlakukan lockdown.
Selanjutnya dalam hal distribusi. Sebagaimana dikatakan dalam laman yang sama bahwa sistem logistik pangan Indonesia tidak memadai. Lemahnya negara pada aspek logistik ini juga memberikan kontribusi pada mahalnya biaya pengiriman dan tidak meratanya penyebaran pangan ke seluruh wilayah karena infrastruktur minim.
Diperparah lagi dalam hal konsumsi dengan fenomena masyarakat yang tergiring dan dipengaruhi panic buying, mengakibatkan individu mementingkan diri sendiri dan apatis dengan orang lain semakin memperburuk kondisi ekonomi.
Berbeda halnya dengan sistem Islam dalam hal penangangan wabah pandemi.
Dalam sistem Islam negara srlalu cepat dan tepat mengambil keputusan. Sebab salah satu fungsi dari negara adalah meriayah atau mengurusi rakyat dengan baik dan benar sesuai yang telah dicontohkan sebelumnya yaitu teladan Nabi Muhammad saw. Dan dilanjutkan oleh para Khalifah setelahnya. Kepala negara yakni seorang Khalifah adalah pelayan serta junnah bagi rakyatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).
Dengan kedua fungsi politik ini, maka seluruh kegiatan pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi.
Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara.
Begitu pula penguasaan stok berdampak pada stabilitas harga di pasar. Sebab distorsi pasar yang ditimbulkan oleh spekulan, mafia atau kartel disebabkan penguasaan mereka pada stok pangan melebihi stok negara sehingga leluasa mengendalikan harga.
Oleh karena itu Khilafah tidak dibolehkan memiliki ketergantungan pangan pada impor. Di samping itu visi ketahanan pangannya diarahkan pada 3 target yaitu 1) ketahanan pangan untuk konsumsi harian, 2) ketahanan pangan untuk kondisi krisis (termasuk bencana, wabah dsb), serta 3) ketahanan pangan untuk kebutuhan jihad.
Dan tidak kalah penting adalah negara harus menjaga kecukupan stok pangan. Serta menjamin pendistribusian yang tepat sasaran. Juga terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai agar bisa tersebar ke seluruh wilayah negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan warga akibat pandemi.
Seperti yang telah dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan sendiri makanan ke setiap rumah.
Kepemimpinan di dalam sistem islam bukan semata-mata mencari keuntungan belaka, tetapi dalam rangka mengurusi urusan umat, dan memenuhi seruan Sang Pencipta, sebagai bentuk ketaatan pada Robbnya. Sesuai dengan perintah Allah SWT, “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (TQS Al Anfaal: 24).
Sudah jelas gagalnya sistem kapitalisme dalam mengatasi krisis pangan sera dampaknya pun telah jelas terlihat dan dapat dirasakan ketidakmampuannya dalam menghadapi wabah ini. Solusi yang ditawarkan makin memperburuk keadaan dan situasi masyarakat.
Maka sudah saatnya kita beralih ke sistem yang agung yakni sistem Islam yang akan melaksanakan hukum Islam secara Kaffah dan telah terbukti keunggulannya dalam menghadapi wabah. Wallohualam Bishowab. GF/RIN/Lapan6 Group
