PERISTIWA | NUSANTARA
“Aksi merupakan bentuk kritikan dan penolakan atas kemungkinan isu Penundaan Pemilu 2024 dan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Pemilu secara UUD 1945 dilaksanakan 5 tahun sekali maka dari itu penundaan pemilu akan mencederai dan menodai UUD 1945,”
Lapan6OnlineJaTim | Sampang | Madura : Aksi unjuk rasa dari massa Gabungan FUI-BM (Forum Umat Islam Bersatu Madura,red) dan PPIS (Pemuda Pejuang Islam Sampang) dengan estimasi massa yang datang +400 orang, yang dikomandoi oleh Habib Abdurahman Al Khered (Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Kab Sampang,red), pada Senin (11/4/2022) sekira pukul 10.35 s/d 12.00 WIB yang bertempat di depan Kantor DPRD Sampang Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gunungsekar Kec. Sampang Kota Kab. Sampang Prov. Jawa Timur.
Massa aksi dengan mengibarkan Bendera Merah Putih serta membentangkan Banner dan Spanduk yang bertuliskan diantaranya “Masyarakat Madura Capek Di pimpin Jokowi”, “Pantang Pulang Sebelum Tumbang”, “2 Periode Udah Hancur eh Mau lagi babak belur,”Aneka Tidak akan Turun Sendiri kalau tidak diturunkan”,”Forum Umat Islam Bersatu Madura tolak 3 Periode tolak penundaan pemilu 2024
Adapun beberapa tuntutan yang mereka sampaikan, diantaranya :
Kami Umat Islam Bersatu Madura meminta kepada Pimpinan DPR RI. pimpinan MPR RI, Pimpinan DPD RI
Menolak presiden 3 periode karena bertentangan dengan UUD 1945
Lawan komunis dan onderbouwnya karena melanggar tap mors 25/1966
Turunkan harga karena rakyat kelaparan
Hancurkan oligarki (monopoli) karena penyebab rakyat miskin dan susah cari kerja
Kembalikan madrasah pada UU Sisdiknas karena amanat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Stop tenaga kerja aseng dan asing, prioritas utama tenaga kerja pribumi NKRI
Stop kriminalisasi ulama/habaib dan aktifis
Stop islamophobia
Segera tangkap dan adili para penista agama
Mendukung dan mendoakan perjuangan BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa) se indonesia agar kedaulatan, keutuhan NKRI terjaga dengan aman
Berantas mafia tanah yg berkonspirasi dengan aseng (Cina) dan asing, berikan kesempatan yang luas pada pribumi uuntuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didaratan dan laut
Jangan diskriminatif dalam pemberlakuan covid ( mandalika dibebaskan sedangkan mudik harus vaksin 3x)
Dalam aksi massa gabungan FUIBM tersebut tampak hadir ;
1. KH Muktakdir Shinhaji
2. KH Yahya Hamiduddin
3. KH Nurun Tajjalla
4. Habib Abdurrahman Al Khered (Ketua FPI Kab Sampang)
5. KH Abduh Allawy
6. KH Izzudin Allawy
7. KH Abdul Malik Nawawi Hamidi
8. KH Malik Tarsawi
9. KH Madjid
10. Ustad Muktik
11. KH Ali Salim (Ketua FPI Pamekasan)
12. KH Jakfar Shodik
13. Habib Zainal Abidin
14. Santri dan Alumni ponpes para ulama Peserta aksi
Aksi massa gabungan tersebut diawali dengan sambutan KH Yahya Hamiduddin (Ketua FUI-BM), ia menyatakan,”Bahwa Aksi ini merupakan aksi damai sebagai umat dan saudara muslim. Aksi merupakan bentuk kritikan dan penolakan atas kemungkinan isu Penundaan Pemilu 2024 dan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Pemilu secara UUD 1945 dilaksanakan 5 tahun sekali maka dari itu penundaan pemilu akan mencederai dan menodai UUD 1945,” tegas KH Yahya Hamiduddin.
KH.Yahya Hamiduddin menambahkan bahwa,”Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki landasan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang menolak tegas paham Komunis / PKI maka dari itu yang menjadi ketentuan pada dasar negara RI harus kita hormati dan laksanakan bersama,” tambahnya.
Kemudian, perwakilan massa aksi gabungan diterima DPRD Sampang di ruang Komisi DPRD Kab Sampang, audiensi Perwakilan Ulama dengan pihak DPRD Sampang tampak hadir, diantaranya ;
1. Ketua DPRD Kab Sampang, Ust. Fadhol
2. Wakil Ketua DPRD Kab Sampang Amin Arif Tirtana, S. Ag
3. Wakil Ketua DPRD Kab Sampang DR. Fauzan Adhima, SH, M.Kn
4. Wakil Ketua DPRD Kab Sampang Rudi Kurniawan, A. Md, Gz.
5. Ketua BK DPRD Kab Sampang Hari. Abdus Salam
6. Para Ketua fraksi DPRD Kab Sampang
7. Para Ketua Komisi DPRD Kab Sampang
8. Dandim 0828 Sampang Letkol. Czi Suprobo Harjo Subroto,SE.M.Han.
9. Kapolres Sampang AKBP. Arman, SIK, M.Si.
10. Kasat IK Polres Sampang AKP. Khoirul Anwar, SH, MH.
11. Sekertaris DPRD Kab Sampang H. Anwari Abdullah
12. KH. Yahya hamidudin
13. KH. Jakfar Sodik
14. Habib Ali Zainal abidin Sumenep
15. KH. Malik Tarsawi
16. KH. Malik Sumber telor
17. KH Faisol
18. KH. Muktadir Sanhaji
19. KH Khotibul umam
20. KH. Abd. Majid
21. KH. Mawardy
22. KH. Wohan
23. KH. Abduali
24. KH. A. Yahya
25. KH. Izzudin
26. Ust. Abdul Halim Pamekasan
27. Ust. Ali Salim
28. Ust. Mausul Mujib
29. Media cetak /online
Dalam kesempatan tersebut Ust. Fadhol, Ketua DPRD Kab. Sampang menyampaikan pernyataan sikap dalam pertemuan tersebut bahwa,”Sesuai dengan surat yang sudah di terima terkait aksi saat ini yang dianggap kami sudah bagus dan elok,” terang Ust. Fadhol.
Dilanjutkan pernyataan sikap KH Yahya Hamiduddin pada saat audiensi tersebut, ia menyatakan bahwa,”Saya ucapkan terimakasih kepada ketua DPRD dan jajaran yang sudah mau menemui kami. Kedatangan kami karena ada rasa keprihatinan terhadap bangsa kami dan kami berharap kepada DPRD Kab. Sampang agar berbuat sesuatu untuk bangsa,” ujar KH. Yahya Hamiduddin.
Dalam kesempatan yang sama, KH. Jakfar Sodik menyampaikan 12 Poin Pernyataannya bahwa,”Pembacaan 12 poin yang sudah menjadi aspirasi, diantaranya ;
1.Kami meminta kepada pimpinan DPR RI MPR,
2.Kami juga menolak presiden 3 periode.
3.Lawan komunis beserta pengikutnya
4.Turunkan harga sembako dan BBM
5. Hancurkan Oligarki
6.Kembalikan kata Madrasah dalam UU Mediknas
7.Stop tenaga kerja asing dan prioritaskan tenaga kerja lokal
8. Stop Kriminalisasi ulama , aktifis
9.Segera tanggap dan adili para penista Agama
10.Mendukung dan mendoakan perjuan BEM mahasiswa se indonesi agar persatuan dan kesatuan Indonesia terselamatkan.
11.Berantas mafia tanah yang bekerja sama dengan pihak Asing
12. Jangan ada lagi diskriminatif terhadap Covid 19 dan kami berharap Surat aspirasi agar segera di Fax ke DPR RI
Dalam kesempatan tersebut, KH. Yahya Hamiduddin menambahkan,” Saya sepakat dengan penyampaian KH. Jakfar Sodik terkait dengan kepekaan maka kami berharap betul kepada semua anggota DPRD kab. Sampang selain harus peka terhdap isu nasional juga harus peka terhadap permasalahn lokal,” tambah KH.Yahya Hamiduddin.
Kesepakatan dan kesepahaman juga disampaikan oleh KH. Malik S.T memberikan pernyataan, ia mengatakan bahwa,”Kami hanya mengingatkan kepada pimpinan untuk aspirasi yang kami laksanakan hanya mengharapkan hasil dari Aspirasi yang kami sampaikan. Dan kepada pimpinan DPRD kab. Sampang pengusa Oligarki untuk segera di tumpas,” ujar KH.Malik S.T.
Hal senada juga disampaikan KH. Mawardy, ia mengatakan bahwa,”Dengan adanya tuntutan aspirasi kami mak kami berharap agar diseriuskan karena apabila kegiatan dan bentuk aspirasi kami sudah tidak dianggap maka di khawatirkan terjadi salah satu kelompok yang sudah mulai berani,” terang KH.Marwady.
Sementara itu, tanggapan Ust. Fadhol, Ketua DPRD Kab. Sampang, ia mengatakan,”Untuk keseriusan kita bersama agar penulisan surat yang pak kyai sampaikan untuk dilakukan pembetulan ulang serta stempel dan tanda tangan masing – masing kyai sehingga nantinya juga dari DPRD akan memberikan pengantar dari DPRD Kab. Sampang dan tanda tangan semua Komisi ,” jelas Ust. Fadhol.
Sementara itu, Habib Abdurrahman Al Khered dan KH Ali Salim dalam orasinya mengkritik kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menolak Penundaan Pemilu 2024 dan wacana masa jabatan Presiden 3 periode serta waspada dan melarang paham PKI berada di Negara Indonesia .
Menanggapi orasi dan penyampaian audiensi tersebut, Ketua DPRD Sampang, H. Faidol mengatakan bahwa,”12 Poin tuntutan masa aksi tersebut sama dengan aspirasi anggota DPRD Sampang yang insyallah di jadwalkan untuk disampaikan ke DPR Pusat secara langsung di senayan jakarta mewakili dari seluruh Ulama dan Umat Sampang. DPRD Kab Sampang bersama perwakilan Kyai / Ulama FUI-BM untuk bersama-sama kejakarta sebagai bukti bahwa niat kami DPRD Kab Sampang sungguh – sungguh mendukung aspirasi Ulama Kab Sampang,” ujar H.Faidol.
Dalam aksi unjuk rasa masa Gabungan FUI-BM (Forum Umat Islam Bersatu Madura) dan PPIS (Pemuda Pejuang Islam Sampang) di kantor DPRD Sampang dalam rangka menyikapi isu nasional yang berkembang saat ini yaitu penundaan Pemilu 2024 dan wacana masa jabatan Presiden 3 periode dan kenaikan harga BBM dan sembako.
Aksi unras tersebut menuntut agar DPRD Kab Sampang ikut mendukung untuk menolak Penundaan Pemilu 2024 dan wacana masa jabatan Presiden 3 periode serta mendukung terkait 12 poin tuntutan FUI-BM
Dan Ketua DPRD Sampang mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masa Gabungan FUI-BM (Forum Umat Islam Bersatu Madura) dan PPIS (Pemuda Pejuang Islam Sampang) dan siap mengawal tuntutan masa aksi ke Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. (*Anwar/Red)
