Jakarta, Lapan6online.com – Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) menyoroti lolosnya 10 calon Pimpinan KPK yang akan di ajukan kepada Jokowi. Menurut dia, 10 orang Capim itu harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat, sebab selain menunjukkan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi, Jokowi juga harus memastikan bahwa para capim yang ditunjuknya nanti sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Setidaknya mereka adalah Pemimpin KPK yang bersih, tidak pernah memiliki masalah sedikitpun terkait korupsi, dan Jokowi harus memastikan bahwa keputusannya nanti bukanlah berdasarkan titipan politik.” kata Adri Zulpianto dalam siaran pers yang diterima redaksi Lapan6online.com, Kamis (5/9/2019).
Adri mengatakan, mengingat bahwa keputusan Jokowi dalam menentukan Pimpinan KPK akan menjadi pengawal pemerintahan Jokowi di periode keduanya, sehingga Jokowi harus mewujudkan janjinya dan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Akhir dari kepemerintahan Jokowi menjadi warisan yang mewujudkan kepentingan bangsa yang ingin negerinya bersih dan terbebas dari korupsi, bukan kepentingan politik bagi-bagi jatah di awal pemerintahan periode kedua Jokowi.” katanya.
“10 nama yang akan diputuskan Jokowi telah mewakili semua element bangsa, itu sdh mencakup semu profesi, tapi memutuskan atas nama kepentingan bangsa haruslah memperhatikan keinginan bangsa, sehingga Jokowi harus melihat gejolak yang terjadi selama proses seleksi capim KPK karena gejolak itulah yang menjadi aspirasi bangsa,” tandasnya.
Jika gejolak yang berupa penolakan maupun kritik terhadap para capim KPK tidak di dengar dan tidak dipertimbangkan, menurut Adri, mungkin ini akan menjadi catatan buruk Jokowi di awal pemerintahan periode keduanya, yang akan menjadi jalan terjal bagi kepemerintahan Jokowi 5 tahun mendatang.
“Oleh karena itu, Jokowi harus berani menghapus nama capim KPK yang di nilai masyarakat bermasalah, termasuk nama komisioner yang di periode sebelumnya masih terdapat banyak kasus belum terselesaikan.” pungkasnya.
Sehingga, kata Adri, pemimpin KPK selanjutnya dapat dinilai sebagai pimpinan yang tidak memiliki dosa masa lalu dan bersih dari makelar kasus. Demikian Alaska. (*)
