“Stafsus Milenial sampai sekarang, mereka sama sekali tidak membantu mengurangi masalah, bahkan lebih menjadi beban negara dan keuangan negara dengan berbagai kasus yang muncul dari stafsus milenial ini sehingga menjadi semacam benalu negara,”
Jakarta | Lapan6Online : Masih segar dalam ingatan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial. Kritik Megawati yang pernah menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partainya sebenarnya sangat positif.
Sayangnya kritik ini mirip pepatah “gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat”. semestinya, Megawati mempertanyakan dan mamarahi Stafsus Milenialnya, dibanding harus menyeruduk mahasiswa dan buruh yang berdemontrasi menuntut Hak masyarakat yang dilanggar melalui UU Cilaka.
Menurut Adri Zulpianto, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA,red), dalam rilis resminya yang diterima redaksi Lapan6online.com, pada Senin (09/11/2020) malam mengatakan bahwa,”Idealnya Megawati mengkritik stafsus Presiden yang sejak di pajang dan diperkenalkan kepada publik dinyatakan sebagai perwakilan kelompok milenial, alih-alih nyinyir kepada mahasiswa yang aksi menentang UU Cipta Kerja. Karena jangankan bicara soal sumbangsih kepada negara, dengan adanya stafsus milenial faktanya hanya membebani keuangan negara. Dengan gaji Rp 51 juta perbulan ditambah segala akses dan fasilitas lainnya, kami menduga Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) masih tidak jelas,” jelasnya.
“Namun seiring berjalannya waktu, akan -dan mungkin telah- membuktikan, bahwa stafsus milenial hanyalah beban negara dan sebaliknya bahwa mahasiswa bersama siswa juga buruh dan masyarakat yang dengan tegas menolak UU Cipta Kerja memberikan sumbangsih besar bagi negara di masa depan,” terangnya.
“Kami menilai bahwa Megawati lupa untuk melihat gajah yang ada di pelupuk mata, saya Adri Zulpianto Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) perlu untuk meluruskan kritik ibu Megawati Soekarnoputri, agar Megawati tau dan mengingat kembali atau bahkan mengkaji ulang kritik dan amarah tersebut ditujukan kepada siapa dan kemana, jangan tiba-tiba ngomel ke objek yang abstrak, padahal di depan matanya ada yang lebih pantas dan layak di omelin,” harapnya.
ALASKA menilai daripada Megawati meminta Jokowi untuk tidak memanjakan generasi millenial, semestinya Megawati meminta kepada Jokowi untuk tidak memanjakan Stafsus milenial atau bahkan memecatnya sekalian, karena Stafsus Milenial lebih banyak menyalahgunakan wewenangnya daripada fokus memberi sumbangsih kepada Negara.
Bila memang menurut Megawati bahwa tugas generasi milenial harus memberi sumbangsih bagi Negara, seharusnya itupun di contohkan dulu oleh Stafsus Milenial yang memang dicitrakan sebagai perwakilan Generasi Milenial.
Karena setelah dibentuk Stafsus Milenial sampai sekarang, mereka sama sekali tidak membantu mengurangi masalah, bahkan lebih menjadi beban negara dan keuangan negara dengan berbagai kasus yang muncul dari stafsus milenial ini sehingga menjadi semacam benalu negara.
Sebagai catatan negatif ALASKA sejauh ini, yang dilakukan para stafsus mulai dari Andi Taufan Garuda Putra yang diketahui melibatkan perusahaannya, Amartha dalam program pemerintah yang melibatkan anggaran APBN. Dan terkini, ada nama Aminuddin Ma’ruf yang diduga berlaga koboi dengan mengirimkan Perintah melalui surat kelembagaan negara kepada Mahasiswa yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) untuk datang ke istana terkait UU Cipta Kerja. semestinya, Aminuddin Ma’ruf lebih low profile, santun, dan melalui pendekatan kemahasiswaan, atau bahkan melakukannya dengan kreatif ala milenial ketimbang menunjukkan arogansinya menggunakan label kepemerintahan.
Maka dari itu, “ALASKA meminta Aminuddin Ma’ruf mencontoh Kerja Positif rekannya Andi Taufan yang sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari Stafsus milenial pasca mendapatkan proyek dari pemerintah. Akan lebih baik bagi Aminuddin Ma’ruf untuk mundur sekarang juga, karena tidak ada proyek yang didapat, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalannya mengayomi mahasiswa, yang di sisi lain juga Aminuddin hanya membebani keuangan negara Aminuddin Ma’ruf juga diduga tidak tau apa yang harus dilakukan selain memerintah ala koboy menggunakan label kepemerintahan,” pungkasnya. Bem/Red
