OPINI
“Apakah tetap pemerintah harus memaksakan pemindahan ibu kota negara? Jika tetap memaksakan, maka pemerintah sama saja tidak punya empati pada nasib rakyat yang masih terpuruk, baik di sisi ekonomi dan kesehatan,”
Oleh : Halimah Ramli
INDONESIA pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020 lalu. Hingga tahun 2021, negara Indonesia belum juga selesai menangani Covid-19. Di masa pandemi ini, rakyat tetap merasakan hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Rakyat yang terus melarat dari sisi ekonomi dan kesehatan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan. Meskipun, saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19. “Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana,” kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, pada Senin (27/09/2021).
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, pemerintah tak punya empati kepada rakyat jika terus memaksakan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Sebab, ia melihat kondisi rakyat saat ini masih terpuruk, baik di sisi ekonomi maupun kesehatan.
“Apakah tetap pemerintah harus memaksakan pemindahan ibu kota negara? Jika tetap memaksakan, maka pemerintah sama saja tidak punya empati pada nasib rakyat yang masih terpuruk, baik di sisi ekonomi dan kesehatan,” kata Didi seperti dikutip Kompas.com, pada Rabu (30/06/2021).\
Sedangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan saat ini persiapan pemindahan ibu kota terus dilakukan meski terhambat pandemi Covid-19.
Suharo juga memastikan target pemindahan ibu kota tetap akan terlaksana pada 2045. Proyek pembangunan tersebut bahkan telah sampai pada tahap land development dan persiapan penataan kota, seperti penanaman bibit pohon hingga mempersiapkan aksesibilitas jalan menuju titik IKN.
Dalam melakukan pembangunan ibu kota negara yang baru terlihat dari biaya yang dikeluarkan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih buruk, pemindahan tersebuat akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Apalagi, di masa pandemi alangkah lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi, menambah bansos, subsidi industri.
Namun, sangat disayangkan ketika pemerintah lebih mementingkan kepentingan elite politik saja dibandingan kepentingan rakyat, padahal rakyat masih kesusahan dengan masa pandemi yang tidak kunjung selesai.
Hal yang sangat berbeda di saat Islam memimpin, maka yang diutamakan adalah mengurus keperluan rakyat, termaksud dalam pembangunan infrastruktur.
Untuk membangun infrastruktur bisa digunakan dari hasil kepemilikan umum seperti minyak, gas, dan tambang. Maka, negara bisa mengelola sumber daya alam tersebut secara pribadi, bukan dengan cara memberikan kepada asing untuk mengelola sumber daya alam tersebut.
Sehingga, hasil pengelolaan tersebuat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Bukan dengan cara meminjam ke swasta yang secara tidak langsung akan membawa swasta berperan penting dalam pembangunan ibu kota negara.
Sebab, Islam sangat memperhatikan dalam mengurus urusan rakyatnya agar tidak ada para kapital atau swasta yang akan menjajah negara tersebut. Hanya Islam lah yang bisa memberikan solusi terbaik untuk negara dan rakyatnya. Wallahu ‘alam bisshawab. [*GF]
*Penulis Adalah Guru
