“Lambatnya penetapan status dan penyerahan langkah tindak pada masing-masing daerah (bisa berbeda penanganan antar pemerintah daerah). Kebijakan yang berbeda-beda pada masing-masing dinilai tidak efektif, karena wabah Covid-19 tidak mengenal daerah. Hal ini terbukti dengan jumlah warga yang terjangkit Covid-19 meningkat berlipatganda,”
Oleh : Meyly Andyny
Jakarta | Lapan6Online : Tragis, wabah virus kembali menghantui dunia (pandemi). Kali ini virus corona baru (dikenal dengan sebutan Covid-19) yang menjadi pandemi. Virus jenis ini menyebabkan infeksi seperti pneumonia.
Karakteristik genetik Covid-19 sudah terkonfirmasi mampu menularkan di antara sesama manusia. Menjadikan seluruh dunia termasuk Indonesia hari ini berisiko mengalami nasib serupa dengan masyarakat Kota Wuhan, Kota di Provinsi Hubei yang merupakan pusat industri dan riset terluas di Tiongkok berubah seperti kota mati sejak diisolasi pihak otoritas Tiongkok pada tanggal 23 Januari 2020.
Perkembangan virus ini begitu pesat, terbukti dalam kurun waktu sekitar dua bulan, orang yang terinfeksi mengalami peningkatan yang begitu drastis, dengan tingkat kematian yang begitu tinggi.
Dilansir dari KompasTV, pasien kasus positif virus corona (Covid-19) kian bertambah, data per tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00 WIB, jumlah penambahan pasien positif corona mencapai 103 orang. Secara keseluruhan total pasien kasus positif corona di Indonesia sebesar 893 orang.
Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin langsung task force atau satuan tugas untuk menangani persebaran virus corona (Covid-19).
Penegasan tersebut beliau sampaikan saat melakukan jumpa pers kala menginspeksi Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu gerbang Indonesia dengan dunia pada Jumat (13/3) siang.
Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan status darurat di daerahnya kepada kepala daerah. Pasalnya, Jokowi menilai tingkat penyebaran virus corona Covid-19 derajatnya bervariasi di setiap daerah.
“Saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar untuk menelaah siatusi yang ada,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Minggu (15/1/2020). (Liputan6.com)
Sejak awal masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19. Belakangan juga terkuak ada surat dari WHO ke Jokowi hingga akhirnya diputuskan sebagai Bencana Nasional.
Namun keraguan masyarakat tidak hilang karena masih banyak hal yang terkesan ditutupi oleh pemerintah. Apalagi, lambatnya penetapan status dan penyerahan langkah tindak pada masing-masing daerah (bisa berbeda penanganan antar pemerintah daerah). Kebijakan yang berbeda-beda pada masing-masing dinilai tidak efektif, karena wabah Covid-19 tidak mengenal daerah. Hal ini terbukti dengan jumlah warga yang terjangkit Covid-19 meningkat berlipatganda.
Sungguh hal ini sangat berbeda dengan penerapan sistem Islam Kaffah. Dengan penerapan sistem Islam Kaffah, wabah penyakit menular seperti Covid-19 ini dapat diatasi dengan kebijakan tepat dan komprehensif.
Dalam Islam pemimpin diwajibkan menjadi pengurus dan pelindung rakyat, dan tentunya bertanggung jawab terhadap keselamatan dari wabah corona ini. GF/RIN/Lapan6 Group
*Penulis adalah Mahasiswi Pendidikan Matematika, FKIP UMSU
