“Akibat Covid-19 hari ini Pemerintah Daerah Halmahera Barat sama sekali tidak memperdulikan rakyat, kenyataannya Bupati Halmahera Barat tidak berada di Ibu Kota Kabupaten sendiri melainkan di Jakarta,”
HalBar | Malut | Lapan6Online : Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI,red) Kabupaten Halmahera Barat (HalBar,red), Provinsi Maluku Utara mendatangi Kantor Bupati Halmahera Barat. Mereka menutut haknya yang diabaikan oleh Pemdah Halbar, pada Selasa (02/06/2020).
Pantauan media Lapan6online.com ini, massa aksi yang tergabung dari APDESI Halbar ini berdatangan dengan membawah satu unit dum truck dengan berisi soun sitem lengkapi dengan spanduk bertuliskan “APDESI & MASYARAKAT HALBAR MENGGUGAT”.
Ketua Apdesi Halmahera Barat Rustam Fabanyo dalam orasinya meminta tindakan Bupati dan Wakil Bupati atas hak-hak pemerintah Desa yakni, Siltap dan Oprasional dan juga Bantuan Lansung Tunai (BLT-DD) yang sampai saat ini belum terealisasi.
Aksi terus berlangsung dan akhir dilanjutkan dengan hering bersama Wakil Bupati Halmahera Barat, Ahmad Zakir Mando, Sekertaris Daerah Syahril Abd. Rajak, Kepala Badan Keuangan, Muhammad Marassabesy dan juga Kepala Dinas DPMPD, Asnat Sowo dan juga Apdesi Halmahera Barat, BPD maupun massa aksi yang lain di ruang Aula Bidadari Lantai I Kantor Bupati Halmahera Barat dengan duduk melantai.
Dalam ruang Aula Bidadari Rustam mengatakan,”Gejolak-gejolak yang didapati di desa, selama ini Pemdes sekabupaten Halbar bekerja menahan lapar, walaupun Pemdes terus dicaci maki oleh warga di desa, padahal ini adalah keterlambatan Pemda Halbar dalam pelayanan,” tegas Ahmad Zakir Mando.
Masa aksi menyatakan sikap, ditengah kondisi yang mencekam yang tidak menentu akibat Covid-19 hari ini Pemerintah Daerah Halmahera Barat sama sekali tidak memperdulikan rakyat, kenyataannya Bupati Halmahera Barat tidak berada di Ibu Kota Kabupaten sendiri melainkan di Jakarta, kepergian Danny Missy dengan alasan membeli keperluan APD sama sekali tidak bisa diterima sebab saat ini Jakarta adalah Zona Merah melalui Tim Satgus Pusat.
Dalam hering tersebut Wakil Bupati menegaskan kepada Kepala Badan Keuangan bahwa segera melakukan pencairan hak-hak Pemerintah Desa.
Pak Mo mulai hari ini dan besok hak-hak Pemdes harus dicairkan, itu hak mereka yang wajib dicairkan,” kata Ahmad Zakir Mando dalam hering tersebut.
Ahmad Zakir Mando juga menyampaikan Bahwa kami akan segera selesaikan persoalan yang menjadi tuntutan Pemdes ini dan saya akan berpihak ke Pemdes karena ini soal kebenaran. Yos
