Lapan6Online : Bupati Meranti Muhammad Adil mendapatkan sorotan tajam setelah dirinya terjerat operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain karena kontroversinya beberapa waktu yang lalu, Adil juga disebut-sebut sebagai kader dari PDI Perjuangan.
Hal ini tentu mengalihkan pandangan sejumlah pihak kepada partai wong cilik tersebut. Namun dengan tegas, isu tersebut dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Dirinya tak mengakui sosok tersebut sebagai kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.
“Yang jelas bukan kader partai (PDIP). Kader partai adalah anggota partai yang sudah mengikuti kaderisasi yang diselenggarakan di tingkatan partai,” ujar Djarot kepada wartawan, pada Jumat (7/4/2023).
Kendati demikian, PDIP mendukung penuh langkah KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum Muhammad Adil kepada KPK.
“Sikap partai jelas dan tegas untuk mendukung KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Riau, Kaderismanto menyatakan, sampai hari ini nama Muhammad Adil belum terdaftar di kepengurusan maupun anggota DPC Meranti dan DPD Riau.
“PDIP ini online. Kalau keluarkan KTA itu sesuai tingkatan. Kalau dia Meranti, tentu yang keluarkan DPC Meranti. Tapi sejauh ini saya cek ke DPC memang tidak ada,” ujarnya.
Kaderismanto mengakui telah mendengar informasi bahwa Adil selama ini mengklaim telah bergabung dengan PDIP setelah keluar dari PKB.
“Kalau kegiatan DPD tidak pernah gabung karena dia bukan kader. Kalau klaim sah-sah saja, foto pakai baju merah biasa. Adil ini tak heran kita dari Hanura, ke PKB sekarang ke kita PDIP. Klaim sudah lama,” tutur Kaderismanto.
Sekadar latar, Tim penindakan KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pada Kamis (6/4) malam.
Salah satu yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Selain Adil, KPK juga mengamankan 24 orang lainnya.
Di antaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas (Kadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti, Kepala Tim BPK Perwakilan Riau, hingga pihak swasta. (*WE/BM/Red)
*Sumber : wartaekonomi.co.id
