“Ini ibarat pepesan kosong, karena demokrasi di seluruh dunia menerapkan mekanisme pemilihan calon pemimpin melalui partai,”
Oleh : Novita Darmawan Dewi
JAKARTA | Lapan6Online : Pilkada serentak di berbagai daerah pada tahun 2020 sudah siap digelar, meski terkesan dipaksakan karena Indonesia sedang mengalami pandemik yang sudah memasuki bulan ke enam, namun berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020, penyelenggaraan pilkada serentak akan tetap dilaksanakan dengan sedikit perubahan jadwal.
Salah satu daerah yang cukup menarik perhatian dalam perhelatan pilkada serentak ini adalah Kabupaten Bandung, karena menghadirkan sosok calon wakil bupati dari kalangan selebritis, yakni Syahrul Gunawan (artis sinetron) yang dipasangkan untuk mendampingi Dadang Supriyatna (diusung PKB dan Nasdem), serta Atep (mantan pemain Persib Bandung) yang dipasangkan untuk mendampingi Yenna (diusung PDIP dan PAN).
Pilkada Kabupaten Bandung sendiri akan digelar Desember 2020 mendatang. Masyarakat Kabupaten Bandung dihadapkan pada pilihan sejumlah calon yang maju di Pilkada. Masing-masing calon sudah me-make up penampilan, menjajakan citra, dan kelebihan diri.
Salah satu Ketua Relawan pasangan Dadang Supriyatna-Syahrul Gunawan, Agung Herdiyanto, mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung berharap perubahan di Kabupaten Bandung.
“Perubahan harus terjadi, karena pembangunan di wilayah monoton. Misalnya penataan kecamatan yang tidak benar, serta infrastruktur yang masih kurang,” jelasnya, Sabtu (12/9).
“Intinya butuh perubahan, karena Kabupaten Bandung ini cukup luas. Banyak sumber daya alam yang cukup mumpuni, dan bisa dimanfaatkan bagi pemasukan asli Kabupaten Bandung dan membangun wilayah,” terangnya. (https://editor.id/masyarakat-kabupaten-bandung-butuh-perubahan-dengan-pemimpin-baru/).
Pernyataan Agung Herdiyanto tersebut bisa saja mewakili keluh kesah dan harapan dari masyarakat Kabupaten Bandung, tapi mampukah pasangan calon di Pilkada mewujudkannya?
Pemimpin Baru Membawa Perubahan?
Harapan rakyat bahwa pemimpin baru akan membawa perubahan, faktanya selalu kandas di tengah jalan, alih-alih membawa perubahan pada rakyat, yang banyak terjadi pada para pemimpin baru tersebut justru malah membawa ‘perubahan’ pada diri mereka sendiri dan partai pengusungnya.
Apa yang diharapkan dari demokrasi? Bila sebatas bisa mendapatkan pemimpin dari hasil pemilihan langsung, itu memang sesuai harapan.
Tapi, bila menginginkan pemimpin yang berpihak pada rakyat, ini ibarat pepesan kosong, karena demokrasi di seluruh dunia menerapkan mekanisme pemilihan calon pemimpin melalui partai. Sedangkan partai tidak lepas dari kekuasan elite politik yang selalu bersekongkol dengan elite ekonomi atau para kapitalis.
Bila mekanismenya masih seperti itu, maka dari sana akan selalu muncul pemimpin yang sudah disaring oleh elite politik. Kemudian, kita disuruh memilih seolah-olah itu pemimpin pilihan kita yang akan 100 persen membela rakyat.
Ternyata, itu tidak pernah ada, dan pada akhirnya ada harapan rakyat yang ternyata tidak pernah terbukti oleh demokrasi. Salah satunya, demokrasi tidak bisa memenuhi keinginan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang baik.
Pada akhirnya lagi-lagi rakyat harus gigit jari karena sang pemimpin tidak amanah dalam menepati janji-janji kampanyenya.
Harus disadari bahwa ada problem serius dari bangsa ini. Penyelenggaraan suksesi di tengah pandemik juga patut jadi bahan renungan. Apa urgensinya? Bukankah pemilu di negeri ini tidak pernah menghasilkan perubahan kecuali babak baru korupsi pejabat, anggota dewan pro korporat, dan para menteri tidak kompeten yang menggantikan babak sebelumnya?
Bukankah pula, pemilu untuk rakyat tidak menghasilkan apapun kecuali kontinuitas kemiskinan, pengangguran massal, dan berbagai kerusakan sosial, hukum, dan yang lainnya?
Tanpa pandemi saja, berbagai masalah yang membelit negeri belum bisa diselesaikan tuntas. Apalagi di masa pandemi, dimana setiap negara butuh kerja dan dana ekstra untuk memulihkan kondisinya.
Faktanya, kita membutuhkan fajar baru bagi negeri ini. Bukan sekadar wajah baru, melainkan sistem yang baru yang mampu membasmi pejabat korup, mewujudkan wakil rakyat yang pro rakyat dan kompeten mengurus kebutuhan rakyat.
Sistem yang baru itu akan menghentikan campur tangan asing imperialis yang berpuluh-puluh tahun menjajah dan menjarah negeri atas nama investasi.
Hal yang juga kita butuhkan adalah sebuah sistem yang memiliki solusi yang kredibel atas segunung masalah. Dan semua itu mustahil dapat diharapkan dari sistem demokrasi kapitalis dan sekuler.
Islam Sebuah Harapan Tunggal
Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Islam sebagai bangunan agama dan ideologi adalah harapan tunggal bagi rakyat untuk bisa mencetak calon-calon pemimpin yang amanah, jujur, dan pro rakyat, dan bisa mengeluarkan dari problematika rakyat yang terus membelit dan kian pelik, seraya menciptakan kesejahteraan yang diidam-idamkan, karena hanya Islamlah yang hari ini menjadi tumpuan harapan ketika ideologi kapitalisme-sekularisme dan sosialisme-komunisme telah gagal membawa manusia pada perubahan hakiki.
Sistem Islam yang diwariskan Nabi dan para sahabatnya ini adalah model politik yang telah teruji dan terbukti memiliki warisan pengentasan kemiskinan sampai ke akar, ia juga adalah kebaikan dan manfaat sejak di Jazirah Arab, menembus Afrika, melintasi Mediterania menuju daratan Eropa, Anak benua India, hingga menyeberangi samudera ke Timur Jauh termasuk ke bumi Nusantara.
Seluruh entitas yang pernah hidup di bawah pemerintahannya merasakan keadilan yang belum pernah ada bandingannya. Islam benar-benar telah menciptakan kepemimpinan yang bertanggung jawab berdasarkan perwalian rakyat dan hak-hak mereka, dan menciptakan persatuan antarumat manusia meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan.
Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan siklus kegagalan demokrasi sekuler lebih lama lagi. Kontribusi perjuangan harus ditujukan bukan kepada suksesi demokrasi yang menawarkan perubahan khayali melainkan untuk mewujudkan visi politik Islam. Wallahu’alam. GF/RIN
*Penulis Adalah Pegiat ‘Tas Bude’, Komunitas Ibu Ideologis
