“Rakyat Papua saat ini sudah tidak percaya kepada para pimpinan daerah karena selama ini meraka yang justru menghabiskan dana trilyunan yang di turunkan ke tanah Papua,”
Papua | Lapan6Online : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPW IPKI,red) Provinsi Papua Barat, Ayub Msiren, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya mengambil langkah cepat untuk menyikapi kondisi Papua saat ini.
Karena diketahui, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP,red) mengumumkan pemerintahan sementara Republik Papua Barat.
Organisasi ULMWP menunjuk tokoh perjuangan Papua Merdeka, Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat, ucap Ayub lewat WhatsAppnya kepada Lapan6online.com, pada Jumat (04/12/2020).
Kata Ayub, Republik Papua Barat akan menjalankan konstitusi sendiri yang berbeda dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lanjut Ayub, Benny Wenda menjadi presiden sementara Papua Barat bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal 1 Desember kemarin.
Ayub menambahkan, Organisasi ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Jadi, Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Menurutnya, ULMWP, pembentukan pemerintah sementara ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaannya, tandasnya.
Pesan saya (Ayub-red) peristiwa ini jangan di anggap sepele oleh pemerintahan Jokowi. Karena tahun depan adalah momen di mana pendanaan terhadap UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA akan berakhir. Di mana hampir mayoriras rakyat Papua meminta Referendum. Dan menolak perpanjangan otonomi khusus plus bagi tanah Papua, cetusnya.
Pemerintah pusat lebih serius lagi melihat apa yang menjadi harapan rakyat papua dengan memfasilitasi dialog yang bermartabat sehingga rakyat papua bisa menyampaikan isi hatinya kepada pemerintah. Pendekatan militer yang selama ini dilakukan kiranya di hentikan, karena justru menciptakan sakit hati yang berkepanjangan,“ harap Ayub.
“Jika pemerintah NKRI menganggap bahwa Papua adalah bagian dari NKRI maka apa salahnya mau duduk bersama untuk membicarakan apa yang menjadi keinginan rakyat Papua untuk masa depan yang lebih baik”.
Rakyat Papua saat ini sudah tidak percaya kepada para pimpinan daerah karena selama ini meraka yang justru menghabiskan dana trilyunan yang di turunkan ke tanah Papua, ungkapnya.
Ironisnya, tidak ada pengawasan yang ketat terhadap dana trilyunan itu sehingga bisa seenaknya di habiskan tanpa melihat asas manfaat dari pembangunan daerah tapi terkesan membuat program yang hanya menghabiskan uang rakyat.
Untuk itu, demi menjaga agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas dan terukur sehingga tidak menimbulkan masalah baru lagi di tanah Papua, “ imbuhnya. (Ota)
