PERISTIWA | NUSANTARA
“Ironisnya, dengan situasi sperti itu masyarakat masih di uji dengan kelangkaan minyak goreng. Negara dengan penghasil sawit terbesar nampaknya belum mampu untuk menjamin kebutuhan pokok (minyak Goreng) rakyatnya,”
Lapan6OnlineJaTim | Bangkalan | Madura : Lagi-lagi aksi unjuk rasa digelar di Madura, hari ini (Rabu,13/4/2022) massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Majelis Demokrasi Rakyat menggelar unjukrasa di depan Pemkab.Bangkalan, Madura dan Rumah Dinas (Rumdis,red) Bupati Bangkalan.
Dibawah komando Muhammad Halep, selaku Ketua Aliansi Majelis Demokrasi Rakyat bersama dengan puluhan massa menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya ;
1. Menolak kenaikan BBM (Pertamax)
2. Stabilkan harga bahan pokok.
3. Menolak Penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
4. Bupati menyampaikan Tuntutan Kami Kepada Presiden RI
5. Bupati tidak boleh menunda Pilkades Tahap II dan tetap melaksanakan tahun 2022.
Massa aksi tiba di depan kantor Pemkab. Bangkalan dengan membentangkan poster yang bertuliskan,”Minyak larang, abukah Korang nyaman”,”Asal turunkan, harga bahan pokok”,”Ikut demo, karena Ibu mau goreng ikan, harga minyak goreng sudah naik”.
Kemudian massa aksi menyampaikan orasi, hasil pantauan redaksi dilapangan, dalam orasinya menyatakan bahwa menurut mereka kurang lebih sudah tiga tahun, masyarakat indonesia menghadapi masa yang sangat sulit. Akibat Covid-19 semua menjadi luluh lantah, mulai dari sektor ekonomi sampai ada sektor kesehatan,”.
Selain itu, dalam orasi mereka pun menyatakan bahwa, betapa banyak orang kehilngan pekerjaan karena akibat covid-19, dan betapa banyak orang meninggal akibat terkena covid-19. Suasana mengerikan itu sudah kurang lebih 3 tahun dialami sekaligus dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Dalam aksi massa aksi ini menyampaikan persoalan kelangkaan minyak goreng, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Halep bahwa,”Ironisnya, dengan situasi sperti itu masyarakat masih di uji dengan kelangkaan minyak goreng. Negara dengan penghasil sawit terbesar nampaknya belum mampu untuk menjamin kebutuhan pokok (minyak Goreng) rakyatnya. Dibeberapa daerah justru terjadi antrian dan bahkan rebutan minyak goreng yang mengakibatkan nyawa melayang, tentu situasi seperti ini adalah situasi yang tidak di harapkan,” ujarnya.
Lanjutnya bahwa,”Belum selesai dengan minyak goreng, dikabarkan lagi kalau harga BBM jenis Pertamax, harganya naik dari 9.000,00/liter menjadi 12.500;/liter. Sehingga, penderitaan masyarakat di rasa sudah sampai pada puncaknya,” imbuhnya.
Selain itu, ditengah fenomena tragis seperti itu, Pemerintah masih melontarkan sebuah wacana penundaan PEMILU (Pemilihan Umum) yang mencoba dikabarkan dengan massif pada seluruh elemen bangsa, padahal konstitusi membatasi jabatan presiden hanya 2 priode dan dalam 1 priode selama 5 tahun.
Muhammad Kalep juga menyatakan bahwa,”Bupati Bangkalan yang memiliki jadwal melaksanakan PILKADES tahap II pada tahun 2022 ikut-ikutan melakukan penundaan terhadap PILKADES, padahal tidak memiliki alasan yang tepat untuk melakukan penundaan, kecuali karena ada kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya dengan nada keras.
Aliansi Majelis Demokrasi juga menuntut Penundaan pelaksanaan Pilkades tahap II tahun 2022 untuk tetap dilaksanakan.
“Jangan ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam wacana Penundaan pelaksanaan Pilkades tahap II tahun 2022,” pinta Muhammad Kalep.
Setelah mereka melakukan orasi, akhirnya massa aksi ditemui Fahri, Asisten Pembangunan Pemkab. Bangkalan, dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa,”Wacana Pilkades bukan di batalkan namun ditunda pelaksanaannya. Bapak Bupati Bangkalan sedang ada kegiatan sehingga belum bisa menemui rekan-rekan dari Aliansi Majelis Demokrasi,”jelas Fahri kepada massa aksi.
Mungkin tak puas dengan jawaban Fahri, perwakilan massa aksi inspeksi ruang kerja Bupati Bangkalan. Kemudian mereka meninggalkan kantor Pemkab. Bangkalan menuju Pendopo agung Bangkalan.
Perjuangan massa aksi akhirnya tiba Pendopo Agung Bangkalan di Jl. Letnan Abdullah No. 1 Bangkalan, untuk menemui Bupati Bangkalan. Mereka ditemui Kapolres Bangkalan, AKBP Alith Alarino, S.I.K, kemudian dilanjutkan melakukan komunikasi via telphone dengan Bupati Bangkalan, yang pada intinya aspirasi dari massa aksi dapat tersampaikan ke pemerintah pusat, dengan harapan harga sembako, BBM dapat segera dinormalisasi.
Unjuk rasa dari Aliansi Majelis Demokrasi Rakyat dalam rangka menolak kenaikan BBM (Pertamax), meminta Stabilkan harga bahan pokok, Menolak Penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
Aliansi Majelis Demokrasi Rakyat meminta kepada Bupati Bangkalan agar tidak menunda Pilkades Tahap II dan tetap melaksanakan tahun 2022. (*Anwar)
