OPINI | POLITIK | EKONOMI
“Naiknya harga BBM tentu akan semakin mempersulit kehidupaan rakyat. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga barang termasuk harga sembako yang menjadi kebutuhan rakyat,”
Oleh : Uci Riswahyu, S.Akun
DILANSIR dari kompas.com Presiden Joko Widodo menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan pilihan terakhir yang diambil. Ia mengatakan, keputusan itu dibuat pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.
Pemerintah telah menaikkan Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (amp.kompas.com/03/09/2022).
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan dibalik keputusan harga BBM naik. Mengutip ucapan presiden Joko Widodo (Jokowi), dia mengatakan pemerintah memprioritaskan uang negara untuk melindungi masyarakat kurang mampu. “Melalui tambahan bansos yang diberikan oleh @kemensosri, diharapkan angka kemiskinan bisa tetap kita upayakan menurun didukung program pemerintah lainnya,” jelas Sri Mulyani. (kompas.com/03/09/2022).
Naiknya harga BBM tentu akan semakin mempersulit kehidupaan rakyat. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga barang termasuk harga sembako yang menjadi kebutuhan rakyat. Hal ini tentu dapat mengakibatkan meningkatnya tindak kriminalitas, karena semakin sulitnya perekonomian rakyat.
Langkah pemerintah dalam memberikan bansos bukanlah menjadi solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat, justru kemiskinan akan semakin meningkat pula akibat dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM. Adapun nilai bansos yang diberikan oleh pemerintah tidak sebanding dengan harga dari kenaikan BBM, sebab dampak negatif dari kenaikan BBM itu jauh lebih besar dibandingkan dana bansos yang rencananya akan dibagikan kepada rakyat.
Inilah buah dari penerapan sistem kapitalis liberal, dimana sistem ini hanya mengedepankan manfaat dibandingkan dengan mengurusi urusan rakyat. Kebebasan berekonomi yang diterapkan oleh sistem kapitalis, telah membawa rakyat terperosok dalam lubang kesengsaraan. Akibat adanya kebebasan berekonomi atau berkepemilikan menjadikan hak-hak rakyat tidak terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Rakyat justru selalu mendapatkan kenyataan pahit sebab harga BBM terus saja mengalami kenaikan.
Dalam Islam tidak ada kebebasan berkepemilikan, sebab Islam telah mengatur sistem ekonomi berbasis pada syariah. Kepemilikan didalam Islam meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. BBM merupakan kepemilikan umum yang harusnya dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat, bukan justru diserahkan kepada pihak asing yang hanya memprioritaskan kepentingan semata. Adapun jika rakyat harus membayar, hal itu hanya sebatas pada biaya operasional semata, negara tidak akan mengambil keuntungan dari pengelolaan BBM tersebut.
Hanya dengan kembali pada penerapan Islam secara kaffah dalam kehidupan bernegara, maka rakyat tidak akan disulitkan lagi oleh beban kenaikan BBM dan beban hidup lainnya. Negara Islam telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, sebab dalam Islam negara memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Wallahu’alam. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah
