Jakarta, Lapan6online.com : Pernyataan politikus PDIP Adian Napitupulu yang menuding pengisian jabatan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk melalui jalur titipan terus menuai kontroversi.
Menurut Adian jumlah orang yang dititipkan itu mencapai 7.200. “Semuanya titipan. Dari 6.000 sampai 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan,” kata Adian dikutip CNN, Kamis (23/7/2020).
Terkait dengan hal itu, pakar politik dan hukum Universitas Nasional, Saiful Anam meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menelusuri dugaan ketidaktransparan dalam hal penunjukan komisaris maupun direksi di perusahaan pelat merah BUMN.
Bisa Jadi Sarang Penyamun
“Saya kira KPK harus menelusuri pernyataan Adian benar tidaknya? Karena kalau benar, maka jabatan komisaris atau direksi BUMN bisa menjadi sarang penyamun, yang tidak akan bagus bagi perkembangan BUMN itu sendiri,” ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional, Saiful Anam seperti dilansir situs politik RMOL, Senin (27/7/2020).
Pasalnya, selama ini desas-desus apa yang disampaikan Adian dinilai sudah menjadi rahasia umum yang telah diketahui masyarakat bahwa petinggi BUMN berasal dari orang-orang terdekat kekuasaan.
“Meskipun bukan rahasia umum komisaris maupun direksi BUMN menurut desas-desus yang ada selama ini biasanya memang berasal dari orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan, minimal dengan Menteri BUMN,” kata Saiful.
Dengan demikian, Saiful mendorong KPK untuk melakukan penelusuran terkait adanya dugaan ketidaktransparan termasuk KKN dalam penunjukan petinggi BUMN.
“Dan apabila benar, maka saya kira KPK berwenang untuk melakukan pengusutan terhadap kemungkinan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Kementerian BUMN,” pungkasnya.
Respon Kementerian BUMN
Mengutip CNN Indonesia, Kementerian BUMN merespons tuduhan Politikus PDI-Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang menyatakan ada mafia dalam proses pemilihan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Mereka, melalui Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan Adian telah melakukan blunder dan tidak paham dengan budaya korporasi.
Blunder tersebut salah satunya dia arahkan pada pernyataan Adian yang menyebut keberadaan mafia terendus dari penunjukan 5.000 komisaris BUMN yang tidak jelas asal muasalnya.
“Bung Adian Napitulu ini banyak blundernya Karena tidak paham budaya korprasi,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan Jumat (24/7/2020) kemarin.
Sebagai informasi, Adian mengatakan pada Kamis (23/7) menyebut semua direksi dan komisaris BUMN adalah titipan. Tuduhan ia dasarkan pada dua alasan.
Pertama, proses rekrutmen direksi dan komisaris yang dilakukan tanpa lowongan atau lelang jabatan yang tak terbuka bagi publik.
Kedua, latar belakang direksi dan komisaris BUMN yang tidak jelas. Ia menduga ketidakjelasan latar belakang itu terjadi karena adanya campur tangan mafia dalam proses rekrutmen.
“Mungkin enggak di mana 5.000 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alkes dan sebagainya, mungkin tidak? Mungkin. Karena kita enggak tahu asal-usulnya dari mana,” kata Adian.
Tak Ada Perusahaan Buka Lowongan Direksi
Arya mengatakan pernyataan Adian tersebut justru mempermalukan dia sendiri. Pasalnya, pernyataan itu justru malah menunjukkan Adian tidak mengerti budaya korporasi sehingga mengeluarkan pernyataan yang tak benar.
“Karena mana ada perusahaan pernah buka lowongan untuk direksi dan komisaris di media atau diumumkan secara terbuka. Cek saja di perusahaan manapun di dunia,” katanya.
Arya mengatakan walau tidak diumumkan terbuka, direksi dan komisaris BUMN dipilih dengan proses ketat supaya orang yang didapat tepat dan punya kemampuan serta latar belakang mumpuni.
Ada proses di internal kementerian dalam menunjuk direksi untuk perusahaan pelat merah. Salah satunya dengan sistem talent pool.
Sistem Talent Pool
Beberapa waktu lalu Arya menuturkan sistem talent pool itu akan menyeleksi siapa-siapa saja yang tepat menjadi direktur di BUMN. Talent pool itu sendiri dikelola oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Alex Denni.
“Makanya jangan heran antar BUMN saling ganti, itu karena satu talent pool. Dia akan seleksi. Kami ada deputi SDM, mereka akan kelola talent pool,” ucap Arya.
Setelah sistem talent pool menemukan pihak-pihak yang cocok menjadi direktur di salah satu BUMN, maka namanya akan diajukan ke Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.
Jika perusahaannya strategis, sambung Arya, maka nama tersebut juga akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). BUMN strategis yang dimaksud, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, dan beberapa bank.
“Aturan ini sudah sejak lama, sejak jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” tandas Arya.
(*/RedHuge/Lapan6online)
