Jakarta, Lapan6online.com : Kebijakan menaikkan iuran BPJS dikala Pandemi corona mendapat respon negatif dari publik. Sejumlah kalangan menilai pemerintah tidak empati pada penderitaan rakyat yang ekonominya terpukul akibat wabah corona.
Menurut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) sekaligus pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kenyataan itu merupakan risiko yang harus ditelan oleh rakyat Indonesia. Sebab, rakyat sedang dipimpin oleh penguasa yang tanpa empati.
“Inilah risiko warga negara miliki pemerintahan tanpa empati,” ujarnya Dedi lansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5/2020).
Sementara penegasan pemerintah bahwa tidak akan menurunkan harga BBM, menurut Dedi Kurnia sangat mengkhawatirkan.Sebab, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah semakin menekan masyarakat.
“Masyarakat akan semakin terbebani dan nyaris tidak sanggup menahan kesulitan,” pungkas Dedi.
Sementara itu respon negatif lainnya datang dari Sekjend Serikat Pekerja Migran Indonesia, Nicho Silalahi. Nicho menuding Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan itu menunjukan bahwa ‘Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri‘.
“Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan itu menunjukan bahwa ‘Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri’, jika memang negara itu hadir maka seharusnya BPJS Kesehatan dibubarkan dan seluruh biaya kesehatan rakyatnya harusnya ditanggung oleh negara.” kata Nicho Silalahi kepada Lapan6online.com, Minggu (17/5/2020).
Menurutnya, kenaikan iuran bagi para peserta BPJS Kesehatan mulai Juli 2020 makin memberatkan para peserta mandiri baik itu Kelas I, Kelas II hingga Kelas III.
(RedHuge/Lapan6online)
