OPINI | HUKUM | POLITIK
“Siapa pun akan mengatakan saat KPK obok-obok Kementan dan Rumah Dinas Mentri Yassin Limpo setelah pawai besar pendukung Anies-Imin di Makassar. Sulit di katakan tidak ada kaitan nya dengan pencapresan AMIN,”
JUTAAN Massa Anies di Makassar. Yassin Limpo pun di obok-obok?
Ahad, 24 September. Massa jutaan berjubel menyabut kedatangan Anies – Cak Imin di Makassar.
Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum nya. Oleh Tokoh atau pejabat mana pun di Negeri ini yang datang ke Makassar.
Jalan Kaki sehat yang di inisiasi oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI itu nampak meriah
Hanya Anies Baswedan dan Cak Imin yang di sambut massa antusias seperti itu.
Tapi apakah dukungan massa dukungan terhadap Capres dan Cawapres Anies-Imin bikin kalangan Istana gerah dan kebakaran jenggot?
Lalu sejumlah jurus pun di pakai? Seperti jurus anti korupsi dan KKN?
Jurus2 Anti Korupsi dan KKN pernah di alami oleh kader Nasdem Jhon G Plate, Mentri Infokom dan sekjen Nasdem.
Akibat Nasdem Capres kan capreskan Anies yang nampak tak di sukai Istana. Lalu manuver KKN pun muncul.
Kala itu Kejagung jadi alat sapu pencapresan Anies?lalu, kasus BTS pun muncul, tapi sejumlah nama yang disebut-sebut sangat dekat dengan Istana. Tidak terjerat? Aneh?
Pemberantasan KKN model apa itu? Cara Istana obok – obok lawan politik nya?
Sebelum nya Anies dan Cak Imin pun jadi target KPK. Tapi nampak nya gagal.
Lalu, sekarang Yassin Limpo? Mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 Periode dan Mentri Pertanian. Kader Nasdem. Pendukung Berat Capres Anies-Imin. Para pendukung nya menamai nya sebagai Pasangan AMIN. Anies Muhaimin.
Siapa pun akan mengatakan saat KPK obok-obok Kementan dan Rumah Dinas Mentri Yassin Limpo setelah pawai besar pendukung Anies-Imin di Makassar. Sulit di katakan tidak ada kaitan nya dengan pencapresan AMIN.
Publik mencibir, kenapa KPK tidak usut KKN Anak-anak Jokowi: Gibran dan Kaesang dalam Laporan Ubeidillah Badrun. Dan KPK juga Gagal Tangkap Harun Masiku, Kader PDIP yang raib hingga saat ini.
Atau, mengapa KPK tidak tuntaskan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto, Ketua DPR dan Ketua Golkar saja. Sedangkan KPK tidak usut: Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Yasonna Laoly, Olly Dodo Kambey yang telah jadi buah bibir di publik soal kasus e-KTP itu.
Jika di banding kan dengan energi KPK obok2 Capres dan Cawapres Anies – Cak Imin dan Yassin Limpo, kader Nasdem pendukung Capres Anies-Imin. Susah di katakan: ini bukan persoalan hukum semata.
Nampak nya KPK di jadikan alat rezim untuk tekan lawan politik nya yang bukan pasangan Istana.
Apalagi, Jokowi yang kendalikan Dewan Pengawas KPK. Rasa nya sulit kalau kasus obok-obok KPK terhadap Yassin Limpo ini bukan pesanan Istana. Atau memang Jokowi yang mau?
Nampak asumsi publik soal kasus Yassin Limpo ini tidak murni pemberantasan KKN tak dapat di pungkiri. Margonda Raya Depok : 29 September 2023. (*)
