“Perusahaan tambang untuk menyisihkan kekayaan alam untuk masa yang akan datang. Sebab cara eksploitasi yang dilakukan saat ini terlalu bahaya. Apalagi tidak ada pembicaraan tentang pentingnya pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk generasi mendatang,”
Jakarta | Lapan6Online | Pengamat ekonomi, Faisal Basri menyebut bahwa perusahaan yang bergerak di industri pertambangan seharusnya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab, dana CSR perusahaan tambang lebih banyak mengalir ke partai politik.
“Kalau mereka (perusahaan tambang) keluarkan CSR masuknya ke partai-partai dan lewat politisi-politisi itu,” kata Faisal dalam diskusi virtual bersama para peneliti Indef di channel Youtube Indef, Jakarta, pada Rabu (15/04/2020).
Dia menambahkan, saat ini di dunia hanya Indonesia yang mewajibkan CSR bagi perusahaan. Padahal CSR perusahaan tambang tidak boleh bersifat wajib. Jika diwajibkan, maka CSR sama saja dengan pajak.
Sebagai gantinya, perusahaan tambang disarankan membentuk Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai cadangan investasi. “Nah untuk tambang ini lebih baik buat Sovereign Wealth Funds batubara, Sovereign Wealth Funds mineral karena itu lebih kompatibel,” kata dia.
Dia menyarankan perusahaan tambang untuk menyisihkan kekayaan alam untuk masa yang akan datang. Sebab cara eksploitasi yang dilakukan saat ini terlalu bahaya. Apalagi tidak ada pembicaraan tentang pentingnya pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Setiap perusahaan memandang investasi untuk membuat lingkungannya itu lebih berdayakan untuk lingkungan. Sehingga menjaga alam bukan lagi kewajiban tapi investasi.
Faisal menilai, perusahaan tambang merasa tidak perlu memperhatikan lingkungannya karena mereka menganggap sudah membayar pajak dan memberikan CSR. Sementara dana CSR yang mereka berikan banyak yang dialirkan ke kantong para politisi.
Dia bahkan menyebut CSR aturan pemberian CSR dari perusahaan tambang hanyalah akal bulus para politisi untuk mendapatkan dana segar. Sebab mereka tak bisa lagi melakukan KKN lantaran takut ditangkap KPK.
“Jadi CSR ini akal-akalan politisi yang makin susah korupsi karena ada kpk. CSR jadi rebutan politisi,” kata Faisal mengakhiri.
