“Pelayanan kesehatan dengan prestise dokter dalam daulah yang tinggi dimana dokter juga dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Tingginya standar pelayanan RS juga didukung keterlibatan dan keberpihakan penguasa dalam mengelola pelayanan publik,”
Oleh : Dina Aprilya
Jakarta | Lapan6Online : Pekerja-pekerja asing yang masuk Indonesia berpotensi bertambah. Sebelumnya ada gelombang kedatangan para tenaga kerja asing (TKA) asal China yang berjumlah ratusan.
Baru-baru ini, pengembangan wisata medis di Indonesia dinilai sangat realistis. Selain itu jumlah wisata medis secara global juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jika Indonesia mengembangkan industri wisata medis ini, akan banyak dampak positif yang akan dirasakan.
Misalnya diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera. Untuk mendukung industri tersebut, dukungan pemerintah sangat diperlukan melalui promosi masif serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya (cnbc.com, 19/08/2020).
Saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan industri wisata medis (medical tourism) di Indonesia. Wisata medis merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran, serta penyembuhan di negara tujuan.
Pengembangan wisata medis bertujuan untuk dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan (money.kompas.com,19/08/2020).
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan pemerintah sedang mengkaji kemudahan izin bagi dokter asing masuk Indonesia. Bahkan, kalau perlu, orang asing datang berobat ke Indonesia.
“Sekarang kita putuskan, presiden kemarin arahan sudah bikin saja dalam negeri, dokter-dokter yang bagus (dokter asing) kita ambil misalnya untuk Bali, Jakarta, Medan supaya orang jangan berobat keluar. Tapi justru orang berobat di dalam negeri yang luar datang ke kita,” ujar Luhut dalam acara webinar, Jumat (14/8/2020) (finance.detik.com, 19/08/2020).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengungkapkan hal itu bukan tidak mungkin terjadi. Hal ini bagian dari rencana mendatangkan para dokter spesialis asing ke dalam negeri untuk mendukung pengembangan wisata medis atau rumah sakit internasional, yang digagas oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Nantinya dokter asing yang datang hanyalah dokter spesialis yang memang belum ada di Indonesia, dan mereka harus tandem dengan dokter-dokter kita. Jadi bukan sembarangan mendatangkan dokter dari luar. Jadi orang Indonesia bisa mendapat pelayanan medis yang lebih baik,” ujarnya (cnbc.com, 19/08/2020).
Namun, nyatanya keadaan ini akan menjadikan Indonesia semakin terikat dengan asing ditambah utang luar negeri (ULN) yang semakin membengkak. Maka Pemerintah seharusnya lebih menelaah lagi kebijakan yang dirasa kurang tepat ini, sebab bila kebijakan ini diambil maka bukan tidak mungkin negara yang saat ini mengalami kekurangan dalam segi finansial ditengah pandemi Covid-19 akan membebani rakyat lagi apabila negara tidak mampu membayar para dokter asing tersebut.
Kondisi ini memang bisa terjadi pada Negara yang menerapkan sistem Kapitalisme Neoliberalisme yang mana hanya menguntungkan para kapitalis (pemilik modal dan para investor). Negara pun meminimalisir perannya dalam pengaturan layanan publik. Sementara rakyat semakin terjebak dengan peliknya kondisi perekonomian yang kian memburuk dan secara swadaya diminta untuk mengurusi semua kebutuhan kebutuhan komunalnya.
Berbeda halnya dengan daulah Islamiyyah yang peranannya sebagai regulator dan fasilitator. Pelayanan berstandar tinggi merupakan salah satu ciri utama rumah sakit (RS). Pencapaian kegemilangan di era keemasan itu tak pernah tertandingi oleh bangsa dan peradaban lainnya.
Pelayanan kesehatan dengan prestise dokter dalam daulah yang tinggi dimana dokter juga dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Tingginya standar pelayanan RS juga didukung keterlibatan dan keberpihakan penguasa dalam mengelola pelayanan publik. Para penguasa saat itu membangun RS di wilayah kekuasaan atas dasar alasan agama dan politik serta untuk mensejahterakan rakyatnya.
Pelayanan kesehatan berstandar tinggi ini juga didukung dengan pendanaan yang cukup. Para penguasa mengalokasikan dana untuk operasional RS. Selain itu, RS beroperasi dengan bantuan dan donasi serta wakaf dari umat Islam ketika itu.
Sudah semestinya, konsep ideal ini dicanangkan dan ditiru oleh pemimpin dan penguasa saat ini. Dimana pelayanan kesehatan memang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara seperti yang telah dicontohkan oleh daulah Islamiyyah. Wallahu’alam bishawab. (*)
*Penulis Adalah Mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
