POLITIK
“Rapat ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau RKPD,”
Majene | SULBAR | Lapan6Online : Rapat pembahasan program prioritas kabupaten adalah pertemuan yang dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang menjadi fokus utama suatu kabupaten dalam periode tertentu, seperti yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
Rapat ini menjadi agenda tetap tahun yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, perangkat daerah, dan pihak eksternal yang relevan.
Bertempat di Ruang Rapat Bupati Majene, H.Andi Syukri Tammalele membahas alokasi anggaran 2026 beliau berharap kerjasama tim untuk lebih memprioritaskan agar lebih strategis afektif tepat sasaran dan kabupaten Majene terkhusus masyarakat sejahtera dapat menikmati dan merasakan kebijakan pemerintah, pada Senin (21/04/2025).
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Disdikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, serta Pertanian dan Peternakan (Distanak,red) di mana tujuan rapat ini dapat masing-masing dinas mencapai target, yang maksimal,
Rapat ini bertujuan untuk :
- Menentukan prioritas program:
Menyepakati program-program pembangunan yang paling penting dan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. - Memastikan alokasi sumber daya:
Memastikan bahwa program-program prioritas mendapatkan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai. - Koordinasi antar perangkat daerah:
Memastikan adanya sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam implementasi program-program prioritas. - Memonitor dan mengevaluasi:
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program prioritas untuk memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Bupati AST menegaskan bahwa,”Tujuan dan sasaran alokasi anggaran provinsi ke kabupaten adalah untuk memperbaiki kesenjangan pendanaan antar daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan fiskal, membantu daerah dengan potensi pendapatan rendah, dan mendukung pembangunan daerah yang merata,” tegasnya. (*HGDP)
