Jakarta, Lapan6online.com : Sutan Maizon Rusdi secara resmi telah diangkat sebagai Direktur Utama PAM Jaya. Namun Pengangkatan itu direspon keras Wakil Ketua Presidium Pemuda Jakarta (PPJ) Nana Supriatna.
Nana juga mengkritik pengangkatan jabatan strategis Direktur Teknik PAM Jaya yang diserahkan kepada orang luar yang dinilainya tidak paham Ibu Kota.
“PPJ sangat kecewa dengan pengangkatan tersebut karena dinilai tidak hati-hati dan tidak teliti dalam melakukan fit & proper test terhadap orang-orang yang akan mengemban posisi dalam perusahaan-perusahaan milik Pemerintah,” terang Nana dalam keterangan pers yang diterima redaksi Lapan6online Jumat ditulis Sabtu (5/9/2020).
Ketidakhati-hatian itu, menurut Nana sangat jelas tampak pada figur Sutan Maizon Rusdi.
Kritikan Keras PPJ
“PPJ mendapat informasi bahwa yang bersangkutan bermasalah pada saat memimpin PT. Agronesia (BUMD milik Pemprov Jawa Barat), sehingga kesannya, PDAM JAYA menjadi tempat penampungan orang-orang bermasalah di Provinsi lain.” tandasnya.
Bahkan, menurut Nana, pengangkatan Sutan Maizon Rusdi mengesankan DKI Jakarta menjadi tempat untuk menampung orang-orang yang dianggap Nana sebagai “Orang atau Pejabat” buangan dari Provinsi lain.
““Ini ga bener, masa untuk memimpin BUMD di Ibukota, Pak Gubernur tidak melakukan Analisa yang mendalam terhadap usulan Calon Pemimpin BUMD,” tegasnya.
Nana bahkan menyindir, “jadi besok-besok kalau ada orang bermasalah di provinsi lain, lari aja ke Jakarta pasti ditampung di DKI”.
Karena itulah, Nana mendesak Gubernur Anies Baswedan membatalkan dan mengkaji ulang pengangkatan Sutan Maizon Rusdi.
“PPJ sangat berharap keputusan mengangkat Direksi PDAM Jaya dibatalkan dan dikaji ulang, dan kedepannya agar pak Gubernur lebih hati-hati dan komperhensif dalam mengangkat orang-orang yang memimpin perusahaan milik Pemprov.” pungkasnya.
Direktur Keuangan dan Bisnis di PT Agronesia
Diketahui, seperti dikutip Lapan6online dari situs berita WJToday, rilis januari 2019 lalu, disebutkan, jika menilik track record perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Barat, PT. Agronesia, perusahaan ini adalah salah satu BUMD Pemprov Jabar yang diduga menyelewengkan dana BPJS karyawan sejak 2016.
Sutan sendiri pada saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Bisnis di PT Agronesia.
WJToday mengulas, pada tanggal 18 September 2018 di Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan IV Disnakertrans Jabar, Jalan RE Martadinata No 6 Kota Bandung, ada pertemuan antara Dirut PT Agronesia, pihak BPJS, Kepala Biro Investasi dan BUMD Jabar Noneng Komara Nengsih, serta Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan.
Sebelum pertemuan itu, WJtoday mendapat informasi dari sumber yang meminta tidak disebutkan identitasnya. Bahwa, PT Agronesia, salah satu BUMD Pemprov Jabar diduga menyelewengkan dana BPJS karyawan sejak 2016.
Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp3,6 miliar. Bahkan sejak 2017, karyawan PT Agronesia banyak yang di-PHK sedangkan yang masih bekerja pun tidak menerima gaji dan nasibnya terkatung katung.
Tak mengherankan, pertemuan tersebut terkesan tertutup dan rahasia. Terbukti, tak ada satu pun awak media lainnya. Mereka pun kaget saat ada WJtoday meliput pertemuan tersebut. Alhasil, mereka menghindar saat akan dikonfirmasi mengenai hasil pertemuan. Akhirnya, Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan yang mau diwawancara.
“Disnakertrans hanya memediasi pertemuan ini,” ujar Ferry Sofwan yang akhirnya memberikan penjelasan mewakili pihak lainnya.
Apalagi saat ditanya mengenai besaran tunggakan BPJS dari PT Agronesia, Ferry tidak membantah, namun mengaku belum mengetahui angka pastinya. “Itu bukan kewenangan saya, semua akan saya laporkan ke pimpinan (gubernur),” ujar Ferry yang dilontarkan berkali-kali saat ditanya kondisi PT Agronesia saat itu.
Audit Menyeluruh Semua BUMD Jabar
Keesokan harinya (19/9/2018) WJtoday mengonfirmasi mengenai hasil pertemuan tersebut kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Namun, jawaban Emil cukup mengagetkan.
“Saya tidak tahu ada pertemuan tersebut, saya juga baru tahu PT Agronesia dari anda, tapi nanti saya akan panggil dan dimintai keterangan dari pihak pihak terkait soal itu,” ujar Emil seusai menghadiri Rapat Nota Perubahan APBD 2018 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung.
Dari situ, Emil langsung tancap gas melakukan action. Pada 8 Oktober 2018, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum diberikan pelimpahan kewenangan mengurusi BUMD. Uu berwenang mengelola BUMD dari semua aspek, dimulai dengan mengevaluasi semua performa hingga meningkatkan kinerja perusahaan. Langkah awal Uu, 11 BUMD semua diaudit
Pada 12 Oktober 2018 Wagub Jabar Uu beserta jajarannya mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya. Uu melakukan rapat dengan direktur utama 11 BUMD. Mereka harus memaparkan kinerja perusahaannya.
Hasil tinjauan awal, ada beberapa BUMD berkinerja kurang baik. Dari tinjauan awal tersebut, diketahui Provinsi Jabar memiliki BUMD yang memiliki aset Rp113 triliun, sampai BUMD yang memiliki beban perusahaan sangat berat.
Laporan secara tertulis diserahkan ke Gubernur pada 16 Oktober 2018. Isi laporan yang diserahkan, di antaranya laporan keuangan periode 2015-2018, laporan kinerja 3 tahun terakhir, laporan audit internal, serta laporan audit dari pemerintah selama 3 tahun terakhir.
Fenomena ini sangat ironis kalau melihat jumlah suntikan modal semasa pemerintahan Gubernur Ahmad Heryawan. Dalam kurun 5 tahun total penyertaan modal dari APBD Jabar mencapai Rp5,6 triliun. Seharusnya dengan suntikan modal sebesar itu tentunya BUMD milik Pemprov Jabar ini mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Jabar. Apa mau dikata kinerja yang “jeblok” menjadi salah satu faktor hampir semua BUMD di Jabar merugi.
Saat berita ini dirilis, belum diperoleh konfirmasi dari Sutan Maizon Rusdi terkait dengan siaran pers PPJ. Demikian juga dengan Pemprov DKI Jakarta yang mengangkat Sutan, apakah bersedia membatalkan pengangkatan tersebut atau tetap “jalan terus”. Berita belum terkonfirmasi.
(RedHuge/lapan6online)
