“Terdeteksi adanya kasus virus corona di indonesia, penguasa negri ini masih terlihat santai dalam penanganannya. Lihat saja para pakar sejak awal munculnya kasus, telah bersuara memberi masukan kepada penguasa, akan bahayanya virus corona ini. Tapi rezim penguasa tetap tak bergeming atas masukan-masukan para pakar itu,”
Oleh : Rasman
Jakarta | Lapan6Online : Coronavirus jenis Covid-19 adalah jenis virus baru yang pertama kali muncul di kota Wuhan China. Virus ini dalam waktu singkat telah mewabah di sejumlah besar negara-negara di dunia. Penularannya tergolong cukup cepat, dalam waktu beberapa bulan saja virus ini telah mampu menjangkiti sebagian besar negara-negara di dunia.
Jumlah kasus yang terinfeksi yang sudah terdeteksi seluruh dunia sudah tergolong cukup banyak yang hingga tanggal 18 april sudah mencapai 2,496,660 juta jiwa kasus dengan jumlah kematian 171,240 ribu jiwa. Jumlah yang sembuh sebesar 655,888jiwa.( sumber data: wordometers )
Lalu bagaimana dengan di Indonesia ?
Awal bulan maret dimana kasus pertama muncul di Indonesia sesuai dengan yang di umumkan Presiden Indonesia Joko Widodo. Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 bahwa sudah ad dua orang di indonesia yang terinfeksi virus corona.
Namun walaupun telah terdeteksi adanya kasus virus corona di indonesia, penguasa negri ini masih terlihat santai dalam penanganannya. Lihat saja para pakar sejak awal munculnya kasus, telah bersuara memberi masukan kepada penguasa, akan bahayanya virus corona ini. Tapi rezim penguasa tetap tak bergeming atas masukan-masukan para pakar itu, mereka tetap santai seakan mengamggap remeh kasus ini.
Alih-alih mendengarkan masukan para pakar/ilmuan untuk penanganan pandemi corona ini, rezim malah lebih cenderung untuk berusaha menggenjot peningkatan pariwisata di negri ini, seperti akan memberi diskon kepada para wisatawan. Juga lebih memikirkan masalah perekonomian ketimbang keselamatan nyawa rakyat dari wabah virus corona ini.
Waktu terus berjalan dan penularan virus ini terus meluas ke seantero negri, tak kenal suku, ras ataupun agama. Dalam waktu yang singkat pertambahan jumlah kasus di negri ini semakin meningkat. Di awal bulan april saja jumlah kasus sudah mencapai 1.677 kasus dengan jumlah kematian 157 kasus dan sembuh 103 jiwa. Ini baru jumlah kasus yg terdeteksi setelah di tes, mana lagi yang belum terdeteksi karena belum di tes.
Di tengah terus bertambahnya kasus corona di negri ini beberapa kepala daerah berinisiatif membuat kebijakan sendiri guna mencegah penulasan yang lebih banyak. Sebut saja pemda di Papua yang menerapkan Lockdown atau karantina wilayah secara mandiri walau harus menentang kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini terlihat bahwa seakan pemerintahan dari pusat boleh dikata hampir tak terlihat dengan jelas dalam menangangi Covid-19 ini. Dan ini pun membuat bayak kalangan bertanya-tanya akan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani kasus ini.
Desakan Lockdown atau karantina wilayah pun diserukan berbagai kalangan mulai dari para pakar, akademisi sampai masyarakat pun meneriakkan agar rezim penguasa segera menerapkan Lockdown/karantina wilayah guna meminimalisir penularan virus ini. Yang penularannya makin meluas. Tapi apa daya rezim tetap kekeuh tak mau menerapkan Lockdown/karantina wilayah dengan berbagai alasan.
Hal ini-pun memberikan gambaran bahwasanya penguasa seakan tak mau menanggung konsekuensi dari penerapan UU No. 6 tahun 2018 pasal 55 ayat 1. Tentang karantina wilayah/lockdown. Dimana dalam UU tersebut mengatakan bahwa pemerintah pusat harus menanggung kebutuhan dasar (pokok) orang dan makanan hewan ternak jika karantina Wilayah diberlakukan dalam menangani suatu wabah penyakit. Rezim penguasa seakan ingin lepas tangan atas dari tanggung jawab ini.
Disisi lain pemerintah pusat malah membuat kebijakan baru yaitu berusaha membuat aturan baru seperti Social Distancing, ini pun hanya berupa Himbauan saja. Masyarakat disuruh diam dirumah tidak boleh keluar( Karantina Mandiri). Tapi dalam hal ini juga masyarakat tidak diberi bantuan bahan makanan pokok oleh pemerintah. Jadinya-pun masyarakat dilema dalam menghadapi aturan ini.
Dan kebijakan terakhir yang diambil rezim penguasa yaitu PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar ). Ini agak mirip dengan karantina wilayah hanya saja sifatnya hanya berupa himbauan saja. Artinya masyarakat dihimbau agar betul-berul membatasi aktivitas diluar rumah. Tak terkecuali para pekerja dan juga pedagang kaki lima.
Tapi lagi-lagi aturan ini membuat masyarakat bingung dan dilema. Soalnya dihimbau agar tetap dirumah, aktivitas luar betul dibatasi. Tapi disisi lain pemerintah juga enggan memjamin kebutuhan pokok masyarakat selama himbauan membatasi aktivitas diluar.
Padahal kita tahu bahwa banyak dari rakyat kalangan menengah kebawah yang mata pencahariannya itu bersifat harian atau berpenghasilan harian. Seperti para pedangan kaki lima, maupun para buruh harian. Yang jika tak bekerja dalam sehari berarti tak ada pendapatan , tak ad pula yang dimakan.
Jadi rakyat benar-benar dilemah dalam menjalani kebijakan rezim ini. Mau bertahan diam dirumah tak ad penghasilan kelaparan mengamcam, keluar mencari nafkah wabah corona mengancam.
Padahal akan sangat mudah untuk menerapkan UU karantina wilayah/lockdown jika saja rezim penguasa ini mau. Tapi apalah daya mereka tak berani menerapkannya. Mereka lebih memikirkan dan mementingkan kepentingan ekonomi ketimbang nyawa keselamatan rakyat.
Kegagalan Sistem Kapitalisme.
Dalam menghadapi wabah virus corona, hampir semua negara-negara yang terjangkiti kewalahan dalam menghadapinya. Tak mengenal negara maju ataupun negara berkembang. Negara besar ataupun negara kecil, semua kalang kabut.
Sebut saja Amerika dan China dua negara adidaya saat ini juga kaya raya. Tapi apa daya mereka tetap kewalahan dalam menghadapi wabah virus corona ini. Kemudian ada Italia yang merupakan salah satu negara dengan fasilitas kesehatan terbaik di dunia. Apakah kewalahan yang dialami negara-negara tersebut karena kekurangan uang atau ketidak-mampuannya dalam hal fasilitas dan teknologi ? Jelas bukan.
Lalu apa sebenarnya penyebab kegagalan negara-negara tersebut dalam melindungi rakyatnya dari wabah virus corona ?
Jawabannya ya, karena sistem pengelolaan kesehatan dan Ekonomi mereka yang kurang pas. Yaitu mereka menerapkan sistem kapitalisme. Dimana pengelolaan kesehatan maupun ekonomi sebagian besar di serahkan kepada swasta .
Sebut saja tentang asuransi kesehatan, perusahaan Farmasi dan perusahaan pengadaan alat kesehatan. Sebagian besar dikuasai oleh pihak swasta. Dimana para pengusaha swasta itu otomatis tak akan mau rugi walaupun dalam hal pelayanan kesehatan. Selalu saja dalam pandamgan mereka bagaimana mencari keuntungan.
Begitu pula yang ada di negri kita ini Indonesia, rezim kewalahan dalam menangani wabah corona. Padahal secara fakta kita negara yang kaya raya, pakar kesehatan juga terbilang cukup ada. Tapi nyatanya kita bagaikan negara miskin tak berdaya dalam menghadapi wabah corona.
Kenapa bisa demikian ?
Lagi-lagi karena permasalahan sistem tata kelola negara yang bermasalah. Yaitu penerapan sistem Kapitalisme. Kita negara kaya tapi kekayaan milik negara banyak dikuasai oleh kapitalis. Tak jauh beda dengan di negara-negara lain, perusahaan farmasi, peeusahaan pengadaan alkes dll banyak dikuasai perusahaan swasta(kapitalis). Bahkan parahnya kita lagi butuh-butuhnya Alkes seperti APD tapi ad yang malah mau ngekspor ke luar. Semua itu dilakukan demi keuntungan yang mereka cari. Tak peduli kondisi negara sendiri seperti apa.
Jadi sampai disini jelas bahwa Sistem kapitalisme telah nyata gagal dalam melindungi rakyat dari wabah seperti virus corona ini. Dan terlebih gagal dalam sejahterakan ummat
Maka sudah saatnya kita mencari solusi atas kegagalan kapitalisme ini. Dan solusi terbaiknya tak lain hanyalah Islam. Ya sistem Islam kaffah, karena hanya Islam lah yang mampu melindungi , dan mensejahterakan Ummat. Sebagaimana pada masa kejayaannya selama kurang lebih 13 abad lamanya, yang telah dirasakan oleh ummat terdaulu dan banyak tercatat dalam sejarah peradaban. Wallahu A’lam. ****
