“Pemerintah mestinya tahu bahwa di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jutaan buruh padat karya adalah penopang ekonomi dan paling berisiko terjangkit virus corona.”
Jakarta | Lapan6Online : Efek covid19 yang sangat cepat penyebarannya di Indonesia menyebakan banyak nayawa melayang. Situasi ini juga membuat kekhawatiran kaum buruh di Indonesia.Untuk mencegah paparan covid19 ini para petinggipun segera lakukan peneriksaan namun melupakan upaya yang sama terhadap kaum buruh yang rentan dengan serangan virus asal Wuhan itu.
Melalui hubungan whatsapp, pada Senin (24/3/2020) kemarin, Jumisih, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mengkritisi kebijakan tersebut.
“Pemerintah mestinya tahu bahwa di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jutaan buruh padat karya adalah penopang ekonomi dan paling berisiko terjangkit virus corona.” Ujarnya.
Setiap hari, tambahnya, dalam waktu panjang, buruh padat karya yang mayoritas perempuan ini terus berhimpitan dan bekerja tanpa alat perlindungan diri yang mencukupi.
Dalam situasi paling rentan ini, lanjutnya, belum juga dibuat program pemerintah untuk tenaga kesehatan mendatangi pabrik-pabrik dan kawasan industri. Apakah ini disengaja demi investasi dan ekonomi?
“Anggota Dewan memang perlu diperiksa kesehatannya, tapi kenapa lebih penting dibanding memeriksa pabrik, kawasan industri dan pemukiman buruh yang padat?” Kritik Jumisih yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) ini.
Jumisih menyarankan pemerintah, sebaiknya terkait corona ini, jangan ada mayararakat luas yang dikorbankan karena mitigasi bencana yang asal-asalan.
Jumisih menambahkan bahwa jutaan buruh padat karya bukan saja sekarang masih dalam jumlah ribuan di setiap ruang pabrik tanpa sarana perlindungan diri dari virus corona, tapi juga para buruh penopang ekonomi ini terancam keamanannya terkait kepastian kerja dan jaminan pendapatan.
“Mestinya kepentingan buruh padat karya ini jadi prioritas bagi pemerintah dan DPR. Elit politik jangan egois! Anggota Dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari corona, sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses harus menanggung corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya.” Imbuhnya. GF/RIN/Lapan6 Group
