Oleh: Salamuddin Daeng, (*)
Lapan6online.com : APA yang ada di balik pemikiran Sub-Holding anak perusahaan Pertamina ternyata ingin memprivatisasi Pertamina melalui IPO. Apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk cari uang.
Ini cara paling mudah cari uang, rumus tanpa bangku sekolah, tak perlu pengalaman internasional. Yakni jual aset, buat bertahan hidup.
Mengapa cari uang? Apakah Pertamina kekuarangan uang? Ke mana uang Pertamina pergi? Padahal Pertamina untung besar dari impor minyak, lalu jual mahal di dalam negeri. Pasti untung tak mungkin rugi.
Bayangkan saja, Ron 95 diimpor dari Singapura seharga Rp 2.300-2.800 per liter, kemudian dijual di dalam negeri mahal sekali.
Sungguh aneh kalau ada pemikiran jual aset untuk cari uang melalui privatisasi. Emangnya siapa yang mau beli? Jangan-jangan elite Indonesia sendiri? Kita tahu perusahaan asing yang besar-besar saja sekarang tak bisa cari uang melalui IPO.
Sejak kesepakatan UNFCC Paris, tak ada lagi bank lembaga keuangan yang mau investasi besar di fosil. The end of Oil. Investasi dan derivatifnya akan kena pajak tinggi.
Tangga pertama tahun 2025, dan tangga terakhir 2030. Tak ada lagi bank dan lembaga keuangan yang mau biayai fosil energi. Dunia serempak ke transisi energi.
Saya kasih contoh Saudi Aramco, BUMN terbesar di sektor migas di dunia. Melakukan IPO sudah beberapa tahun yang lalu. Tak ada yang mau beli. Dapat kurang dari 10 persen target IPO. Jauh panggang dari api.
Apalagi Pertamina, siapa yang beli? Kecuali para taipan nasional mungkin mau. Karena selama ini memang banyak hidup di migas. Tapi melarikan uang mereka ke luar negeri secara ilegal. Tapi bahaya, kalian akan kena MLA. Uang kotor akan disapu.
Seharusnya Menteri BUMN tahu bahwa uang Pertamina itu sebenarnya banyak. Namun Menteri BUMN tidak mampu menjalankan manajemen yang baik di BUMN, yang transparan dan akuntable. Sehingga BUMN tidak jadi ajang bancakan oligarki, tidak jadi sasaran pemerasan oleh oligarki kekuasaan.
Menteri BUMN harus memberi tahu ke publik bahwa uang Pertamina banyak, tapi tak ada di tangan Pertamina. Menteri BUMN jangan berperilaku ibarat pepatah “gajah di pelupuk mata tak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan”, uang Pertamina di kantong pemerintah tak bisa dilihat. Tapi mencari uang lain melalui IPO.
Uang Pertamina banyak, yakni dalam bentuk piutang kepada pemerintah. Menteri Keuangan tak mau membayar utang senilai Rp 140 triliun. Hanya mau memberikan pengakuan piutang. Tapi tak mau bayar sekarang. Karena fokus APBN konon untuk menyuntikan dana kepada bank dan korporasi yang bangkrut kena Covid-19.
Lah kok bisa? Bukankah Pertamina ini hajat hidup orang banyak? Mengapa tak jadi prioritas pemerintah untuk bayar utang ke Pertamina? Kan pemerintah tahu dan Menteri BUMN tahu bahwa Pertamina kesulitan cash flow dan terancam disita investor karena tak bisa bayar utang ke pasar keuangan.
Kalau memang sanggup jadi Menteri BUMN artinya harus sanggup menagih piutang Pertamina. Tugas besar, bos! (*)
*Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
