“Jangan dianggap sepele, tujuan negara tentunya mensejahterakan rakyat, salah satunya melalui dana desa, misalkan saja lewat BUMG, tapi coba cek itu mana BUMG yang sudah sukses, dan berapa banyak secara kuantitas dan kualitas, mana yang bisa jadi contoh?,”
Lapan6Online | Aceh Timur : Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI,red) Aceh, Ronny Hariyanto, berpendapat bahwa maraknya praktek korupsi dana desa menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Aceh Timur.
Pernyataan itu disampaikan Ronny, bukannya tanpa alasan serta dasar yang jelas, ia mengatakan bahwa banyaknya aparat desa yang terjebak korupsi dan telah menjalani hukuman penjara adalah fakta yang tidak mungkin terbantahkan oleh siapapun.
“Korupsi dana desa telah menyebabkan gagalnya upaya pensejahteraan rakyat di tingkat desa selama ini, karena uang yang harusnya bisa jadi modal pemberdayaan ekonomi kaum lemah malah dikorupsi, coba cek aja berapa banyak aparat desa mendekam dipenjara akibat terjerat korupsi, dan itu fakta,” kata Ronny, pada Senin (1/03/2021).
Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu menegaskan, fungsi dana desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat tidak boleh disepelekan, dan korupsi dana desa pun tidak boleh dipandang sebelah mata, karena menurut Ronny, seharusnya banyak warga Aceh Timur yang sudah terangkat dari kemiskinan, apabila dana desa benar – benar menyasar ke pemulihan kondisi warga miskin desa.
“Jangan dianggap sepele, tujuan negara tentunya mensejahterakan rakyat, salah satunya melalui dana desa, misalkan saja lewat BUMG, tapi coba cek itu mana BUMG yang sudah sukses, dan berapa banyak secara kuantitas dan kualitas, mana yang bisa jadi contoh? yang ada faktanya tidak jelas itu BUMG, pelatihannya saja yang meriah dan mewah, hasilnya tidak jelas, harusnya emak – emak di desa bisa terbantu modal usaha dari dana desa, tapi faktanya mereka malah nggak dapat akses apa – apa ke akses perbaikan ekonomi,” ungkap aktivis cadas yang dikenal fokus pada isu kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan Hak Asasi Manusia tersebut.
Dia menghimbau masyarakat, terutama kalangan media, LSM, dan penegak hukum, agar lebih ketat lagi mengawasi penggunaan dana desa di Aceh Timur.
“Akhir – akhir ini kita lihat kalangan media dan LSM sudah lumayan ketat mengawasi dana desa, dan itu mesti ditingkatkan lagi, tapi kita masih sayangkan juga terkadang pelaporan warga atau LSM masih lambat direspon di tingkat penegak hukum termasuk inspektorat, entah kenapa, bahkan ada dugaan penyimpangan uang desa berkisar ratusan juta malah pelakunya masih dikasih kesempatan mengembalikan uang secara cicil, ini kan melukai rasa keadilan bagi rakyat, ” sebut putera Idi Rayeuk berdarah Aceh – Minang itu.
Ronny berharap penyimpangan dana desa bisa ditekan atau diminimalisir pada tahun 2021 ini, agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas di tengah kondisi covid 19 yang mendera.
“Tahun ini dana desa harus digunakan lebih efektif lagi dan lebih efisien lagi untuk masyarkat lemah, apalagi dalam kondisi covid, kelompok kritis dan masyarakat harus mengawasi secara ketat, jangan sampai tahun ini dana desa habisnya tidak jelas, atau malah dihabiskan di luar desa lagi seperti kegiatan bimtek pada tahun lalu, sedangkan rakyat miskin terseok – seok di desa tidak jelas nasibnya ,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya. (*Red)
