HUKUM | NUSANTARA
“Dimana masih berbenturan antara lembaga negara seperti visa kedatangan, masih adanya stakeholder yang berperan seperti BKPM dan imigrasi hanya mengakomodir kebijakan investasi yang dituangkan dalam kebijakan tentang visa,”
Lapan6OnlineKalBar | SANGGAU : Sekeretaris Jenderal Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia, Wawan Daly Suwandi mendukung penuh langkah Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya pembenahan menyeluruh terhadap masalah visa on arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) oleh petugas keimigrasian.
“Jadi seharusnya dilakukan koreksi secara menyeluruh berkenaan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo,” jelasnya melalui keterangan persnya kepada redaksi, pada Minggu (11/09/2022).
Pria yang karib disapa Wan Daly itu memandang perlunya perubahan-perubahan mendasar yang mesti dilakukan oleh instansi terkait. Artinya, tidak hanya pejabat dan pegawainya yang disoroti, akan tetapi lebih kepada aturan serta ketentuan pemerintah terutama tentang undang-undang keimigrasian.
“Dimana masih berbenturan antara lembaga negara seperti visa kedatangan, masih adanya stakeholder yang berperan seperti BKPM dan imigrasi hanya mengakomodir kebijakan investasi yang dituangkan dalam kebijakan tentang visa,” terang Wan Daly.
Ia melanjutkan, selain pembenahan internal, imigrasi juga diminta untuk meningkatkan koordinasi secara baik dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka memperlancar tugas-tugasnya.
“Imigrasi tidak berdiri sendiri dalam mengambil keputusan, terutama mengenai visa on arrival, masih ada lembaga negara lain seperti BKPM,” katanya.
“Namun intinya, pihak imigrasi dipandang perlu melakukan perubahan total. Ini salah satu yang dimaksud Presiden Jokowi,” tambah Wan Daly.
Selain itu, terkait tentang kebijakan turisme, saat ini masih dipengaruhi kebijakan Covid-19, sehingga ada pembatasan-pembatasan.
“Jadi imigrasi hanya melaksanakan dan merespons kebijakan tersebut yang leading sector-nya ada di Satgas Covid19 Nasional dan Kemenlu yang merujuk ke WHO,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan memecat dirjen imigrasi dan jajaran dibawahnya jika tidak segera membenahi masalah visa on arrival dan Kitas.
“Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, nggak akan berubah,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (09/09/2022).
Dilihat dari video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/09/2022), statemen Jokowi tersebut disusul lantaran banyaknya keluhan mengenai urusan imigrasi yang ia terima.
“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan,” katanya.
“Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu, dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah,” sambungnya.
Jokowi pun mengaku ikut malu mendengar keluhan terkait layanan imigrasi tersebut.
“Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas–kalau kita ya–mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat,” katanya.
“Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?” kata dia. (*SPL/IBRHM/SH)
