OPINI | POLITIK
“Dalam persoalan HAM dan demokrasi dalam kasus Bambang Tri. Sudah melalui upaya proses Pengadilan. Tetapi Bambang Tri lalu di tangkap dengan dalih penistaan agama,”
Oleh : Muslim Arbi
JENDERAL Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI dapat menjadi pemimpin di masa depan Indonesia yang mampu menangkal serbuan Politik Gaya Komunis yang menyerbu saat ini melalui hubungan mesra antara rezim saat ini dengan PKC dan rezim Xi Jinping.
Melalui perjanjian OBOR lalu di rubah menjadi BRI Jokowi teken kerjasama dengan Cina. Setelah perjanjian OBOR di teken oleh Jokowi dan Xi Jinping. Negeri ini seolah menjadi bagian dari Cina.
Dalam hal hubungan diplomatik maupun membawa negeri ini menjadi sekutu atau bagian dari Cina tak dapat di elakkan.
Hal itu dapat di lihat dari absen nya Indonesia di Forum PBB untuk membahas persoalan Uighur saat PBB vote soal pelanggaran HAM di Uighur oleh Cina.
Selain persoalan diplomati, dalam hal bisnis dan pembangunan infrastruktur pun kita di dikte oleh Cina. Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Kerugian negara mencapai Rp 27 Triliun pun Cina bebankan kepada Indoensia. Dan Jokowi mau anggarkan APBN untuk menutupi kerugian proyek yang di paksakan itu. Padahal semual proyek itu adalah B to B. Artinya Swasta Cina dengan Swasta Indonesia. Kenapa kerugian malah mau di tanggung negara atas kemauan Jokowi?
Ini jelas kedaulatan kita telah di bawah kendali Cina. Belum lagi gerakan Separtis Papua di Luar Negeri di pimpin oleh Benny Wenda. Cina main mata dengan para Separtis itu.
Dalam persoal politik, kekuasaan dan keamanan. Ditangkap nya sejumlah ulama dan tokoh2 Islam mencerminkan permusuhan rezim ini dengan tokoh dan Ulama Islam seperti saat kedekatan PKI dengan Soekarno di Masa Orde Lama.
Juga pembubaran FPI, penangkapan tokoh2 nya. Juga pembubaran HTI dengan stigma yang tidak jelas.
Penangan persoalan pelanggaran HAM dalam negeri seperti: Pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat, matinya ratusan petugas KPPS dan mati nya ratusan supporter di Kanjuruhan Malang adalah kasus2 tragedi kematian anak2 bangsa yang sangat di sayangkan. Tapi kenapa persoal HAM dan mati2 anak2 Bangsa itu tidak diusut tuntas oleh rezim ini?
Dalam persoalan HAM dan demokrasi dalam kasus Bambang Tri. Sudah melalui upaya proses Pengadilan. Tetapi Bambang Tri lalu di tangkap dengan dalih penistaan agama. Padahal apa yang di lakukan Bambang Tri itu tidak terkait dengan ikatan kebencian dan penistaan agama.
Belum lagi politik diplomatik dan perdagangan licik Cina dengan sejumlah negara yang terancam di kuasai Cina karena politik hutang dengan Cina. Dialam negeri dalam sejumlah proyek infrastruktur dengan Cina -INONESIA juga bernasib dengan negara2 seperti Sri Lanka, Pakistan dsb.
Semua itu terbentang dan menjadi sorotan dan kritikan publik.
Kehadiran Jandral Gatot Nurmantyo, untuk menangkal ekspansi PKC dan gerakan Komunis saat masih menjadi Panglima TNI telah terbukti dan mempertaruhkan jabatan nya. Dan akhirnya Jendral Gatot pun akhirnya harus di pecat.
Kini aktifitas Jendral Gatot Nurmantyo dan kawan2 di KAMI – Komite Aksi menyelematkan Indonesia. Dapat berkiprah untuk menyelamatkan bangsa dan negara ke depan untuk membendung ekspansi komunis gaya PKC dan Xi Jinping.
Melihat dan merasakan geliat PKC – RRC – Xi Jinping dalam melakukan ekspansi politik nya dan kemungkinan Xi Jinping terlipih kembali dalam kongres partai Komunis Cina saat ini. Menjadi ancaman bagi dunia dan Indonesia dan di kawasan.
Untuk menghadapi itu pilpres 2024. Indonesia dapat perlu dipimpin oleh pemimpin seperti Indonesia berada dalam bahaya ancaman komunis di era orde lama.
Pilpres 2024, dapat membuka pintu bagi Jendral Gatot Nurmantyo untuk selamatkan negeri ini dari serangan dan ancaman komunis. Cipanas, 18 Oktober 2022. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan
