“Ancaman kekeringan ini disebabkan dua fenomena yaitu El Nino dan Indian Ocean Dipole atau naik turunnya suhu permukaan laut di Samudera Hindia yang makin menguat,”
Oleh : Amellia Putri
PERKIRAAN Pemerintah terkait 410 ribu hektar wilayah di Indonesia, yang berisiko mengalami kekeringan dengan kategori sedang akan terjadi pada Juli ini.
Kemudian dijelaskan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Agung Suganda bahwa provinsi yang mengalami kekeringan sedang dengan cakupan terluas adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Riau.
Pada periode Juli sampai September terdapat prediksi luas risiko kekeringan untuk komoditas padi sawah di Indonesia. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengantisipasi dan mengadaptasi risiko kekeringan ini.
Seperti melakukan identifikasi dan mapping lokasi yang terdampak kekeringan, serta mengelompokkannya menjadi daerah merah, kuning dan hijau. Tidak hanya itu kementerian melakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan serta peningkatan ketersediaan air sebelum kekeringan melanda. (kbr.id, 26/06/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan bencana kekeringan yang akan melanda beberapa wilayah di Indonesia pada semester dua tahun ini. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa ancaman kekeringan ini disebabkan dua fenomena yaitu El Nino dan Indian Ocean Dipole atau naik turunnya suhu permukaan laut di Samudera Hindia yang makin menguat. Ia juga menjelaskan bahwa fenomena El Nino telah mengubah suhu muka air laut di Samudera Pasifik sejak bulan Mei lalu.
Dampak El Nino berpotensi menguat dengan peluang lebih dari 80 persen berdasarkan perkiraan BMKG. Apalagi musim kemarau tahun 2023 di prediksi akan tiba lebih awal dari sebelumnya. Maka fenomena ini akan berdampak pada semakin berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia selama priode musim kemarau.
Bahkan diprediksi sebagian wilayah akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal atau lebih kering dari kondisi normalnya. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada bencana kekeringan yang bisa mengancam sektor kehidupan seperti pertanian, kebakaran hutan, krisis air bahkan sejumlah penyakit yang muncul akibat perubahan yang cukup ekstrem.
BMKG juga mengimbau untuk memaksimalkan cadangan air dan menghemat pengguanaan air demi mengantisipasi kekeringan panjang dari dampak El Nino. Selanjutnya kelangkaan air juga akan berdampak pada ketahanan pangan.
Ancaman kekeringan adalah satu keniscayaan di tengah adanya perubahan iklim dengan segala konsekuensi nya. Namun upaya negara dalam mengantisipasinya hanya bersifat kuratif yaitu tidak menyentuh akar persoalan bahkan imbauan untuk menghemat air bersih pun tidak bisa memastikan pemenuhan kebutuhan rakyat secara keseluruhan selama masa kekeringan ini terjadi. Hingga saat ini fakta nya belum ada upaya yang dilakukan negara untuk melakukan pemetaan dalam rangka mencegahnya.
Perlu diketahui bahwa terjadinya cuaca ekstrem selain disebabkan oleh faktor klimatologis juga disebabkan oleh perbuatan manusia pada alam atau bumi ini. Penelitian terkini para ahli iklim dan lingkungan menunjukkan bahwa penggundulan hutan juga menjadi sebab naiknya suhu udara. Nyatanya penggundulan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat (tekanan populasi) akan tetapi karena tekanan politik globalisasi. Salah satunya seperti liberalisasi sumber daya alam kehutanan, pertambangan dan pembangunan kawasan ekonomi khusus.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi di negara inilah yang akhirnya melegalkan liberalisasi sumber daya alam. Alhasil negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kelancaran bisnis atau kepentingan mereka termasuk para pemilik modal di dalam nya. Mirisnya, dalam kondisi yang sama negara terlihat abai pada kepentingan rakyat. Maka inilah gambaran negara yang terbentuk di bawah sistem kapitalisme demokrasi.
Padahal sejatinya rakyat membutuhkan sistem yang mampu menenteramkan jiwa dan menyelamatkan dari segala kerusakan. Hanya saja ketenteraman dan keselamatan tersebut akan terwujud dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah yang disebut Khilafah. Sebab Islam mewajibkan negara untuk mengurus rakyatnya dengan baik di bawah kepemimpinan Khalifah dan negara wajib membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan kepentingan rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) adalah ra’ain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Kemudian, air adalah salah satu kebutuhan rakyat yang sangat berkaitan untuk keberlangsungan hidup manusia.
Oleh karena itu, negara wajib menjaga pengelolaan air dengan baik dan segala aspek yang menjaga keberlangsungan nya baik hutan, iklim dan danau. Islam pun telah menetapkan air sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh di kuasai segelintir orang, karena hal tersebut akan menghambat sebagian yang lain untuk menggunakannya.
Maka negara lah yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya air agar di distribusikan pada rakyat secara keseluruhan. Negara juga akan membangun infrastruktur air yang terbaik agar air dapat dengan mudah di jangkau oleh rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.“ (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Di sisi lain, tidak bisa dimungkiri bahwasanya beberapa wilayah pasti memiliki potensi untuk mengalami anomali iklim yang bisa mengganggu hidrologi. Salah satunya fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan suatu wilayah. Khilafah pun akan mengantisipasi nya dengan melakukan kajian dan riset. Kemudian dari hasil riset tersebut akan mencari berbagai rekomendasi rekayasa dan solusi untuk menindak lanjutinya.
Adapun upaya Khilafah dalam mengatasi dampak anomali ini adalah; pertama, dengan menegedukasi masyarakat dalam rangka membangun kesadaran dan melibatkan rakyat secara sistematis untuk menghadapi bencana kekeringan.
Kedua, membangun rehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi beserta konservasi lahan dan air. Ketiga, memberikan bantuan sarana produksi seperti pupuk kepada masyarakat bagi pemilik lahan pertanian. Dan keempat, rakyat bersama-sama menerapkan budaya hemat air untuk pertahanan di wilayah yang terdampak.
Dengan demikian, krisis air dan kekeringan dapat di cegah hanya dengan sistem Islam dalam wujud negara. Wallahu’alam bisshawwab. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah
