Gegara Loloskan Anggota Timsel Kader Parpol, Bawaslu RI Diminta Pecat Herwyn Malonda

0
28
“Dari sisi etika, bahwa apa yang dilakukan Herwyn sangatlah memalukan. Tidak boleh persoalan seperti ini dibiarkan begitu saja karena Pemilu 2024 akan sarat dengan persoalan jika individu-individu seperti ini dibiarkan dan diberi tugas oleh negara sebagai Bawaslu,”

MANADO | Lapan6Online : Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran negara dan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menyeret Herwyn Malonda, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia (RI).

Pasalnya Herwyn disinyalir terlibat dalam penyimpangan anggaran dana hibah Pilkada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020. Forum Peduli Demokrasi Indonesia mengadukan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Herwyn dilaporkan karena diduga melanggar kode etik sebagai Anggota Bawaslu.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, perwakilan Front Peduli Demokrasi Indonesia, Mukaram mengatakan, Herwyn melanggar karena meloloskan kader partai politik (parpol) sebagai anggota Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara).

Ia pun meminta agar Herwyn segera dipecat dari jabatannya.“Kami mendesak agar Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Herwyn Malonda, dipecat karena telah menyalahgunakan kewenangannya memasukkan pengurus partai politik menjadi Timsel Bawaslu Kalimantan Utara. Herwyn menyelundupkan kader Partai Garuda sebagai timsel,” ujar Mukaram kepada wartawan, pada Jumat (23/6/2023).

Senada dengan Mukaram, Koordinator Transparansi Sulut, Hidayat Samaun juga menyebut terjadi praktik kecurangan dalam penetapan Timsel Bawaslu Kaltara yang diduga dilakukan Herwyn.

“Herwyn Malonda harus bertanggung jawab atas praktek culas yang dilakukan ini, di mana kader partai atas nama Pengasihan Santo bahkan pengurus Partai Garuda yang pernah ikut caleg di Provinsi Sulawesi Utara malah dijadikan sebagai Timsel pada seleksi Bawaslu Kalimantan Utara. Ini jelas melanggar kode etik,” tuturnya.

Hidayat pun mendorong DKPP memanggil dan memproses Herwyn. Sebab, baginya, praktik tersebut dinilai akan mencoreng reputasi Bawaslu dan berdampak serius terhadap suksesi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Dari sisi etika, bahwa apa yang dilakukan Herwyn sangatlah memalukan. Tidak boleh persoalan seperti ini dibiarkan begitu saja karena Pemilu 2024 akan sarat dengan persoalan jika individu-individu seperti ini dibiarkan dan diberi tugas oleh negara sebagai Bawaslu,” ucapnya.

Terpisah, Herwyn Malonda membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim, proses penetapan Timsel Bawaslu daerah sesuai prosedur. Bahkan, ia menyebut saudaranya sendiri saja gagal menjadi anggota Bawaslu saat mengikuti seleksi.

“Jika saya mengintervensi timsel, pastinya salah satu peserta seleksi yang merupakan saudara saya akan saya loloskan masuk 8 besar. Namun, yang bersangkutan tidak lolos,” jelasnya.

“Jadi, saya berharap agar masyarakat tidak terpengaruh dengan berbagai tuduhan yang dilontarkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada redaksi Lapan6Online.com, pada Sabtu (24/06/2023) mengatakan,”KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus segera memanggil dan memproses Herwyn Malonda, Komisioner Bawaslu RI yang di tuduh oleh Forum Pemuda Peduli Bangsa yang rencana akan mendatangi DKPP untuk mengusut tuntas kasus diangkat oleh Forum Pemuda Peduli Bangsa terkait dengan dugaan dana hibah pilkada Sulawesi Utara tahun 2020, praktik penyalahgunaan kode etik dengah sengaja meloloskan Timsel Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang adalah kader partai politik. Pengadaan seragam Gakumdu di Sulut,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa,”Jadi insitusi penegak hukum harus segera memproses kasus yang di sorot ini, juga DKPP – Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu. Jika ditemukan pengadukan ini sesuai dengan bukti yang di miliki Forum Pemuda Peduli Bangsa ini. Agar para penyelanggara pemilu khusus nya Bawaslu di isi oleh Pejabat yang berintegritas sebagai syarat terselenggara. Pemilu yang bersih, jujur dan tidak curang yang di awali oleh para pejabat yang berintegritas,” tambah Muslim. (*BM/BBS/Red)

*Sumber : BeritaManado.com