Jakarta, Lapan6online.com : Ketua Dewan Rakyat Dayak (DRD) DPW Kalimantan Timur, Siswansyah mengaku geram dengan maraknya korupsi yang kian masif di tanah kelahirannya di Kebupaten Berau. Dengan kekayaannya yang melimpah, seharusnya, masyarakat Berau dapat hidup sejahtera. Namun sayangnya tindak korupsi yang merajalela menyurutkan mimpi anak-anak Berau.
“Kami sebagai masyarakat hari ini sudah cape pak, kami merasa seperti dibodohin, khususnya di Berau yang begitu besar APBD-nya sampai hari ini pun pembangunan infrastruktur itu semrawut. Bicara pendidikan juga semrawut, apalagi kesehatan.” ujar Siswansyah, miris saat konferensi pers di Jakarta seusai menyurati Kejagung terkait dengan pengusutan kembali kasus tindak korupsi yang diduga mangkrak di Berau.
Siswansyah yang juga dikenal sebagai Panglima Komando Pertanahan Adat Dayak mengungkapkan, bagaimana Berau sebagai Kabupaten nomor 9 terkaya di Indonesia, dengan kekayaan bagi hasil berkisar Rp700 miliar, namun banyak hal yang membuatnya geram.
“Jadi sangat ironis sekali, hari ini, Berau sebagai kebupaten nomor urut 9 kekayaan yang bagi hasil kurang lebih setiap tahunnya itu Rp700 miliar, Berau, tidak ada satu pun yang bisa ditampilkan.” ungkapnya.
Sejumlah Masalah di Kabupaten Berau
Siswansyah membeberkan, sejumlah masalah di Berau yang membuat pihaknya di Dewan Rakyat Dayak prihatin. Banyaknya lubang-lubang hasil pertambangan batu-bara dengan sisi lain kontrasnya Masyarakat Berau mencari pekerjaan di tengah tindak korupsi yang sulit diberantas.
“Lubang dimana-mana, rakyat hari ini tidak kondusif, masyarakat Berau artinya terpapah-papah, bicara mau bercocok tanam tidak ada. Lapangan pekerjaan susah, yang kerja hanya orang-orang dari luar. Putra daerah dibatasi kerja-nya. Orang dari luar datang ribuan masuk. Orang daerah mau cari (kerja), sepuluh orang saja sudah setengah mati cari, dengan alasannya bermacam-macam.” geram Siswansyah.
Bahkan Ketua DRD DPW Kaltim ini menyebut ruang gerak putra daerah dipersempit oleh orang-orang dia sebutkan sebagai “para Penindas rakyat”. “Artinya.. Kami di daerah hari ini, ruang gerak kami dipersempit, dengan para penindas rakyat yang ada di Berau.” katanya.
Atas dasar itu, secara khusus, Siswansyah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membentuk Tim Investigasi yang dapat mengkroscek ulang sejumlah masalah di Berau.
“Saya minta kepada pemerintah pusat, khususnya pak Presiden Jokowi, untuk segera membentuk Tim Investigasi untuk mengkroscek ulang keberadaan Berau itu seperti apa.” tandasnya.
Diketahui, Dewan Rakyat Dayak DPW Kalimantan Timur telah menyurati Kejaksaan Agung RI terkait dengan sejumlah kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kalimantan, utamanya di Kabupaten Berau yang diduga tak jelas pengusutannya alias mangkrak. Kasus-kasus ini kembali menjadi sorotan.
Siswansyah menyurati setidaknya dua instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, mempertanyakan tindak lanjut dari kasus-kasus tipikor tersebut. Sedikitnya ada dua kasus yang kembali dibongkar Siswansyah, pertama, dugaan Korupsi dana Bansos dan Aspirasi Anggota DPRD Berau yang melibatkan Yayasan Asowa dan tindak korupsi massal anggota DPRD Kaltim.
Kedua kasus ini merupakan kasus korupsi sejak beberapa dekade lalu, yakni sejak periode tahun 1999-2009 sampai periode 2009-2014. (BACA: Dewan Rakyat Dayak Bergerak, Desak Kejagung Usut Korupsi yang ‘Mangkrak’ di Berau)
(RedHuge/Lapan6online)
