“Lakukan evaluasi dan revisi pada isi konten guna meluruskan kejanggalan informasi yang ada di dalamnya. Agar tidak terjadi mata rantai yang terputus dan tidak utuh dalam sejarah perjalanan bangsa,”
Lapan6Online | Jakarta : Anggota F-PAN DPR RI Guspardi Gaus mengaku kaget dan menyayangkan hilangnya nama K.H. Hasyim Asy’ari dari Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud.
“Padahal buku ini menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah. Ini kecerobohan yang kesekian kali yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” kata Guspardi.
Menurut Guspardi, Mendikbud Nadiem Makarim melakukan hattrick kecerobohan.
“Setelah hilangnya frasa ‘Agama’ dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020- 2035. Beberapa hari lalu ‘hilangnya’ mata pelajaran ‘Bahasa Indonesia’ dan Pancasila dalam PP dan sekarang ‘hilang’ juga nama tokoh dan pahlawan nasional dari Kamus Sejarah Indonesia. Saya heran kenapa Mas Menteri makin ngawur?,” beber anggota Komisi VII DPR RI ini.
Guspardi mengaku, dirinya merasa kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini, lantaran pada sampul kamus itu memuat foto K.H. Hasyim Asy’ari tetapi tidak adanya narasi dan keterangan terkait kiprah dan jejak sejarah serta ketokohan beliau baik sebagai pendiri NU maupun sebagai Pahlawan Nasional.
“Jangan lupakan jasa ulama terhadap bangsa ini,” tegas Guspardi.
Guspardi Gaus mengungkapkan, dalam Kamus Sejarah Indonesia telah terjadi informasi kesejarahan yang hilang dan bisa berpretensi kepada pengkaburan sejarah.
Menurut Guspardi, jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya informasi kesejarahan yang tidak akurat.
“Apalagi buku sejarah tersebut menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah dan bisa di-download secara gratis sehingga bisa tersebar secara masif,” imbuh anggota Baleg DPR RI ini.
Oleh karena itu, Guspardi menghimbau, Mendikbud harus segera menarik Kamus Sejarah Indonesia dari peredaran.
“Lakukan evaluasi dan revisi pada isi konten guna meluruskan kejanggalan informasi yang ada di dalamnya. Agar tidak terjadi mata rantai yang terputus dan tidak utuh dalam sejarah perjalanan bangsa,” pinta Guspardi.
Lebih lanjut, legislator asal Dapil Sumbar 2 ini mengingatkan, Kemendikbud untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun Buku Sejarah Indonesia.
“Hal ini agar tidak terulang lagi kesalahan dan kecorobohan, serta disinformasi yang berpotensi menjadi polemik serta kontroversi,” pungkas Guspardi Gaus. Otn/Kop/Mas Te
