“Jokowi adalah capres sekaligus presiden yang tengah menjabat. Tidak pada tempatnya dia menggunakan informasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyerang lawan politiknya. Ini adalah penyalahgunaan jabatan (abuse of power),”
Oleh : Hersubeno Arief
Lapan6Online : Mudah-mudahan saja berita yang diturunkan laman tempo.co edisi Kamis (7/3) itu salah. Judulnya “Ketua Cakra 19 : Jokowi Berpesan Gaspol Terus Soal Lahan Prabowo.”
Seandainya benar, sikap Jokowi ini sangat tidak etis. Berpotensi melanggar praktik pemerintahan yang baik dan benar.
Jokowi adalah capres sekaligus presiden yang tengah menjabat. Tidak pada tempatnya dia menggunakan informasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyerang lawan politiknya. Ini adalah penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
Ketua Cakra 19 adalah Andi Wijayanto. Dia pernah diangkat Jokowi menjadi Mensekab hanya kurang dari 10 bulan. Setelah itu dia dicopot, tapi tenaga dan keahliannya masih terus dimanfaatkan Jokowi. Bersama Luhut Panjaitan dia melakukan operasi-operasi politik di luar Tim Kampanye Nasional (TKN) yang dipimpin oleh Eric Thohir.
Cakra 19 berisi sejumlah purnawirawan TNI yang belum lama pensiun. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, politikus Golkar, Eko Wiratmoko; mantan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Andogo Wiradi; serta mantan Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Iskandar Sitompul.
Di luar itu ada kelompok purnawirawan yang lebih senior tergabung dalam tim Bravo-5 dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahrurozy. Kebanyakan adalah alumni AKABRI 1970, satu angkatan dengan Luhut Panjaitan. Mereka antara lain, Letjen TNI (Purn) Sumardi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, dan Mayjen TNI (Purn) Heriyono Harsoyo.
Baik Cakra-19 maupun Bravo-5 diinisiasi dan dikendalikan oleh Luhut Panjaitan. “Malaikat pelindung” Jokowi yang mengurusi semua urusan, mulai dari masalah politik, sampai urusan pribadi. Mereka inilah sebenarnya yang menjadi inti tim pemenangan Jokowi. Perannya jauh lebih besar, lebih powerfull dibandingkan dengan TKN.
TKN diisi oleh koalisi partai, dan figur sipil profesional yang direkrut menjadi tim sukses. Fungsinya tak lebih dari paguyuban partai-partai pendukung Jokowi. Mereka tampil di layar depan. Sementara Cakra-19 dan Bravo 5 lebih banyak bermain di belakang layar. Menjalankan operasi-operasi politik.
Kepada Tempo Andi Wijayanto putra politisi PDIP (Alm) Mayjen TNI Theo Syafei ini mengaku ada dua tugas utama Cakra-19. Pertama memastikan bahwa lawan Jokowi pada Pilpres 2019 hanya satu. Kedua, memastikan bahwa Jokowi memenangkan pilpres dengan angka minimal 15 persen.
Mereka berhasil menjadikan Prabowo sebagai satu-satunya lawan Jokowi. Tugas mereka satu lagi yang harus diselesaikan, adalah memastikan kemenangan Jokowi.
Untuk mencapai angka kemenangan sebesar 55 persen, salah satu tugas utama Cakra-19 adalah memenangkan Jawa Barat. Jabar merupakan provinsi dengan pemilih terbanyak dan menjadi basis pertahanan utama Prabowo. Pada Pilpres 2014 Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla kalah di Jabar. Mereka kalah di 22 dari 37 kota/kabupaten.
Langkah pertama mereka adalah merebut posisi gubernur. Semula yang menjadi target Deddy Mizwar, figur populer yang saat itu menjadi Wagub. Figur lain yang disiapkan adalah Walikota Bandung Ridwan Kamil.
Mereka berhasil memenangkan Ridwan Kamil. Namun Ridwan menghadapi perlawanan berat. Dia dihadapkan pada situasi untuk memimpin pertempuran yang tampaknya tidak bakal dimenangkan.
Segala cara dilakukan untuk membantu Ridwan memenuhi janjinya memenangkan Jokowi. Tak perlu kaget bila warga Jabar digelontor dana bantuan sosial besar-besaran dari pemerintah.
Total Bansos tahun 2019 untuk Jabar mencapai Rp 54 triliun. Untuk memastikan dana tersebut benar-benar mencapai masyarakat, Kemensos menggandeng Polda Jabar sebagai tenaga pengamanan.
Jokowi juga menjadikan Jabar sebagai destinasi utama kunjungan kerjanya. Jabar merupakan provinsi paling sering dikunjungi Jokowi. Sebaliknya mereka mencoba menerapkan berbagai cara agar Prabowo tak berhasil melakukan konsolidasi.
Rencana Prabowo menggelar Pidato Kebangsaan di Kota Bandung, Jumat (8/3) dihalang-halangi. Panitia tak berhasil mendapatkan gedung yang boleh atau bersedia disewa. Ada gedung yang sudah di-booking, tapi kemudian dibatalkan.
Prabowo terpaksa memindahkan kegiatannya ke Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) miliknya. Format Pidato Kebangsaan diubah menjadi forum akademis studium generale.
Sambutan Prabowo sangat meriah. Sepanjang jalan yang dilaluinya, banyak pendukung dan warga mengelu-elukannya. Kandang Maung Siliwangi ini tetap menjadi kandang Prabowo.
Situasinya sungguh kontras dengan sambutan terhadap Ridwan Kamil dan Jokowi. Ridwan Kamil justru disambut dengan yel-yel “Prabowo…Prabowo…” oleh ribuan bobotoh Persib Bandung ketika menyaksikan pertandingan di Stadion Jalak Harupat, Bandung.
Kejadian serupa berulang ketika Ridwan menemani Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya membuka Munas Alim Ulama NU. Dia dihadang salam dua jari dan yel-yel “ Prabowo….Prabowo…”
Sebaliknya Prabowo berhasil menerobos kandang pertahanan Jokowi. Di Jawa Tengah Prabowo disambut sangat meriah ketika berkunjung ke Purbalingga dan Semarang. Di Yogyakarta massa juga membludag menyambut Prabowo.
Di Jawa Timur kunjungan Prabowo ke kawasan Mataraman juga sukses. Yang paling menggetarkan tentu saja kunjungan ke Madura. Prabowo disambut lautan massa.
Menjadikan Prabowo figur yang jahat
Bayang-bayang kegagalan inilah yang tampaknya menjadikan kubu Jokowi seperti gelap mata. Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sudah menyatakan akan melakukan “Perang Total.”
Untuk memenangkan Perang Total itu semua amunisi mereka tembakkan, termasuk masalah kepemilikan lahan Pabowo. “Minggu lalu, di Hotel Kartika, Pak Jokowi mengatakan, sampai akhir Maret, gaspol terus tentang lahan Prabowo,” ujar Andi.
Menurut Andi kepemilikan lahan Prabowo di Kaltim dan Aceh seluas 344 ribu hektare, merupakan 50 persen permainan kubunya. “Narasinya sederhana, Pak Prabowo pernah mengeluh 1 persen orang di Indonesia menguasai 90 persen kekayaan, ternyata dia lah 1 persen itu,” ujar Andi.
Andi juga menyebut bahwa perusahaan Prabowo di Aceh belum membayar dana reboisasi sebesar Rp 120 miliar.
Narasi yang dibangun sangat jelas. Menjadikan Prabowo sebagai orang kaya yang jahat. Pada saat bersamaan berteriak membela rakyat kecil.
Jika kita mengamati media sosial, operasi ini sudah berjalan massif. Sejumlah buzzer utama Jokowi diketahui memang dioperasikan dan berhubungan dengan Cakra-19. Mereka sangat aktif menggoreng isu lahan ini.
Akun @Yusuf_dumdum mencuit soal kepemilikan lahan Prabowo sambil melampirkan foto Prabowo sedang berjalan di lahan peternakannnya bersama Pemred Harian Kompas Ninuk Pambudy. Dia menjuluki Prabowo sebagai tuan tanah.
Logika yang dibangun oleh para pendukung Jokowi ini memang banyak yang membingungkan dan sulit dicerna oleh akal sehat. Bagaimana mungkin mereka menutup mata terhadap ribuan bahkan jutaan hektar kepemilikan tanah milik orang dekat Jokowi. Namun mempersoalkan kepemilikan tanah Prabowo.
Apalagi kalau kita menggunakan logika Gunawan Moehammad, bahwa mereka berbeda dengan Prabowo karena tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Artinya kita boleh bebas memiliki tanah sebesar apapun tanpa khawatir diungkit dan diserang, selama tidak mencalonkan diri sebagai presiden dan menjadi lawan Jokowi.
Sejauh ini Prabowo sudah menyatakan secara terbuka bersedia menyerahkan tanahnya bila negara menghendaki. Tanah itu seperti dikatakan Wapres Jusuf Kalla diperoleh secara sah dan dibayar dengan dana tunai sebesar USD 150 juta.
Kalla juga menyatakan dia yang mendorong Dirut Bank Mandiri yang saat itu dijabat oleh Agus Martowardojo untuk menyerahkan kepada Prabowo ketimbang jatuh ke tangan asing.
Lahan yang diambil Prabowo saat itu terbelit kredit macet dan menjadi incaran investor asing.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Syharial menyebut Prabowo sebagai pahlawan, karena menyelamatkan aset negara. Perusahaan Prabowo juga tetap membayar semua kewajiban pajak, kendati sebagian lahannya sudah digunakan pemerintah. Di lahan yang berlokasi di Aceh Tengah itu kini sudah berdiri Bandara Rembele dan perkantoran, serta markas militer berupa batalion infanteri.
Isu lahan Prabowo ini bergulir sejak debat kedua pilpres digelar pada 17 Februari lalu. Bermula saat Ketua Umum Gerindra itu mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi.
Bukannya menjawab, Jokowi malah menyinggung Prabowo yang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.
Dengan pengakuan Andi Wijayanto jelas sudah, serangan Jokowi secara pribadi kepada Prabowo sudah direncanakan secara matang. Jokowi dengan kekuasaan di tangannya bisa leluasa mengakses semua informasi yang dimiliki pemerintah. Kemudian digunakan untuk melumpuhkan lawan politiknya.
Ini adalah skandal penyalahgunaan kekuasan. Perang total berupa perang kotor untuk melanggengkan kekuasaan.
Filsuf Yunani Plato pernah mengingatkan : The measure of a man is what he does with power. Kualitas seorang (pria) bisa diukur dari apa yang dia lakukan dengan kekuasaan. End (****)
