Washington, Lapan6online.com : Indonesi bakal memborong 8 Helikopter V-22 Osprey dari perusahaan Amerika Serikat (AS) Bell-Boeing. Pembelian itu direspon media setempat terutama Forbes dengan judul pemberitaan yang menyebut China menjadi alasan bagi Indonesia membeli V-22 Osprey.
Forbes mengulas situasi di Laut China Selatan menjadi ujung pangkal masalah bagi Indonesia terutama di Kepulauan Natuna. “Indonesia Might Buy V-22s—The Reason Is China,” bunyi judul pemberitaan media tersebut pada 8 Juli 2020.
Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin menyetujui pengajuan Indonesia untuk membeli delapan helikopter angkut Osprey V-22 dari Bell-Boeing dengan biaya sekitar USD2 miliar. Harga itu termasuk suku cadang.
Menurut laporan Forbes, dikutip lapan6online dari situs nasional disebutkan, Indonesia sebenarnya tidak menginginkan Osprey twin-rotor yang terbang cepat tersebut dan mungkin tidak pernah berniat menandatangani kesepakatan pembelian. Tetapi tidak sulit untuk melihat bagaimana angkatan bersenjata Indonesia dapat memperoleh manfaat dari akuisisi itu.
Kepulauan Natuna
“Itu bermuara pada satu kata: Natuna. Ini adalah kelompok pulau Indonesia di Laut China Selatan. Salah satu yang ingin dianeksasi oleh para pemimpin China. Natuna adalah sumber ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan itu,” kata kelompok think tank RAND yang berbasis di California.
Kepulauan Natuna adalah kelompok 272 pulau kecil, yang pusatnya terletak 730 mil utara Jakarta. Kurang dari 100.000 orang tinggal di pulau-pulau itu. Hampir semuanya bekerja untuk pemerintah atau sebagai nelayan kecil. Natuna merupakan perairan yang kaya akan gas alam dan, tentu saja, ikan. Itulah sebabnya China iri dengan pulau-pulau Indonesia ini.
Tidak ada pihak yang secara serius membantah bahwa Natuna adalah milik Indonesia, namun Beijing selama ini menegaskan klaimnya atas “nine-dash line”—level terjauh dari klaim tidak resmi China di Laut China selatan—meluas jauh ke zona ekonomi eksklusif 200 mil di sekitar kepulauan tersebut.
Itulah sebabnya kapal-kapal penangkap ikan China, yang dikawal oleh kapal penjaga pantai paramiliter, sering berlayar ke perairan di sekitar Natuna dan menggunakan jaring paling bawah untuk menangkap setiap makhluk hidup dari petak samudra yang luas.
Krisis Geopolitik di Natuna
Aksi penangkapan ikan telah menjadi krisis geopolitik. Pada bulan Januari lalu, sebuah armada penangkap ikan China dari Natuna setelah Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi kelompok pulau tersebut. Namun, armada China kembali pada bulan berikutnya.
“Sedikit demi sedikit, saya pikir China akan mengambil laut Indonesia, laut Filipina, laut Vietnam,” kata Wandarman, seorang nelayan di Natuna, kepada The New York Times. “Mereka lapar; minyak, gas alam, dan banyak sekali ikan.”
Indonesia terkadang menanggapi serbuan China dengan mengerahkan pesawat patroli, jet tempur, dan kapal Angkatan Laut ke Laut China Selatan. Tapi ada masalah. Pangkalan Indonesia di wilayah ini sedikit, kecil dan kurang berkembang.
Ada bandara di Ranai, ibu kota Natuna. Fasilitas itu dengan landasan pacu 8.400 kaki secara teori dapat mengakomodasi jet tempur F-16 dan Su-30 milik Angkatan Udara Indonesia, yang di masa lalu telah dikerahkan di sekitar pinggiran Laut China Selatan.
Ada lapangan terbang yang lebih kecil di Matak, sebelah barat Ranai, yang panjangnya 3.900 kaki—mungkin terlalu kecil untuk jet cepat. Ada pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Pinang, 300 mil barat daya Ranai, yang dapat mendukung kapal Angkatan Laut hingga 100 kaki panjangnya.
Itu cukup banyak untuk infrastruktur militer utama. Sebagian besar pelabuhan laut dan pangkalan udara terbesar di Indonesia berjarak ratusan mil dari Natuna. Itu berarti setiap kekuatan signifikan yang dikerahkan ke kepulauan harus berfungsi sebagai basisnya sendiri sambil mempertahankan jalur komunikasi jarak jauh.
Pangkalan Laut
Kapal amfibi adalah titik awal yang jelas. Bukan tanpa alasan bahwa Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalokasikan miliaran dolar untuk membangun amfibi, termasuk lima kapal designed landing docks (LPD) Korea Selatan.
Setiap LPD kelas Makassar panjangnya 360 kaki, bobot 11.000 ton saat terisi penuh dan dapat mengangkut lebih dari 200 marinir atau pasukan tambahan sekitar 40 kendaraan dan tank Leopard II. Sebanyak 20 dua kapal pendarat, tank, tiga kapal tanker pantai, dua pengangkut pasukan, kapal bahan bakar dan sebuah kapal rumah sakit mendukung LPD.
Dua kapal kelas Banjarmasin—varian Makassar—adalah hal terdekat yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia dengan kapal induk. Masing-masing dapat mendukung lima helikopter dan harus dapat mengakomodasi V-22.
Angkatan Laut Indonesia mengoperasikan sekitar dua lusin helikopter ringan. Angkatan Udara memiliki sekitar 20 helikopter angkut Puma dan Super Puma. Angkatan Darat dengan 50 Bell 412s dan 10 Mi-17, memiliki kekuatan putar terbesar.
Tidak satu pun dari helikopter itu yang dapat menandingi kecepatan jelajah 300 mil per jam V-22 dan radius misi 400 mil dengan muatan penuh dua lusin pasukan. Kemampuan itu datang, tentu saja dengan biaya. Tidak hanya V-22 yang mahal dengan USD70 juta per copy, itu tidak dapat diandalkan dan perawatannya intensif dibandingkan dengan helikopter tradisional.
Tapi itu mungkin layak karena Indonesia membangun armada laut yang dapat berfungsi sebagai pangkalan laut untuk mendorong kembali serangan China ke perairan Indonesia.
Sejauh ini belum ada tanggapan atau pun bantahan dari Pemerintah Indonesia atas klaim Forbes.
(*/RedHuge/Lapan6online)
